Senin, 23 September 2019


Kejari Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Sei Mawang-Simpang Lepe-Empaong

Editor:

Indra W

    |     Pembaca: 622
Kejari Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Sei Mawang-Simpang Lepe-Empaong

Kajari Sanggau, M Idris Sihite didampingi Kasi Pidsus, Ulfan. (SP/Jul)

SANGGAU, SP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau menetapkan dua orang berinisial ARS dan FL sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Jalan Sei Mawang-Simpang Lape-Empaong tahun 2016. Proyek senilai Rp5,3 miliar yang dikerjakan PT AS itu menyebabkan kerugian negara hampir Rp882,7 juta.

"ARS selaku PPK di proyek tersebut (Kabid di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sanggau) dan FL (Direktur PT AS) ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Juli 2018," kata Kepala Kejari Sanggau, M Idris F Sihite didampingi Kasi Pidsus, Ulfan saat press release di halaman Kejari Sanggau, Senin (23/7) sore.

ARS ini juga lanjutnya, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek Jalan Bonti-Bantai dan menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Sanggau.

“Nilai kerugian sampai dengan saat ini dan setelah dilakukan kalkulasi dengan melibatkan dari ahli dari Untan, tim menemukan kerugian setidak-tidaknya Rp882.791.026 dari total anggaran untuk kegiatan itu sebesar Rp5.331.536.000,” jelas Kajari.

“Untuk modusnya, tidak hanya terkait dari kualitas pengerjaanya. Ini ada kemungkinan bisa bertambah kerugiaannya, tapi setidak-tidaknya Rp882 juta (kerugian negara),” imbuhnya.

Modusnya, lanjut Kajari, misalnya ada manajer yang ditugaskan namanya si Fulan (nama samaran) dalam dokumen kontrak dan lainya. Ternyata yang berkerja itu bukan Fulan, dalam dokumen si Fulan ternyata yang berkerja adalah si Badu (nama samaran).

“Si Badu ini tidak punya kompetensi dan berimpek pada kualitas karena tidak kapable orangnya. Kemudian terkait dengan tanda tangannya dipalsukan. Dan sudah dikonfirmasi kepada orang yang disebut namanya tadi, ia tidak mengetahui kalau tanda tanganya dipaslukan karena dia berkerja ditempat yang lain," beber Kajari.

Selain itu, terkait dengan konsultan pengawas yang sudah jauh di luar kontrak.

“Kontraknya sudah selesai di bulan Desember, tapi konsultan pengawas atas perintah dari tersangka, disuruh untuk tanda tangan. Seolah-olah dia melakukan pengawasn,” kata Idris.

Jadi, kata Kajari, kita menemukan korelasi antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat.

“ARS ini dua kasus. Maka saya meminta kepada tim penyidik supaya menerapkan betul yang namanya prinsip hukum acara pidana Indonesia, cepat, efisien. Jadi tidak akan kita cicil-cicil,” tuturnya.

Untuk pasal yang disangkakan, pasal 2 dan 3 dan dijangkau dengan pasal 9 tentang Tipokor karena ada tindakan pemalsuan yang dilakukan terus-menerus.

“Kita lihat nanti, pasal mana yang paling relevan, tapi pasal 2 dan 3 pasti diterapkan. Untuk kemungkinan tersangka lain, sangat terbuka karena baru dua kita temukan yang paling layak bertanggungjawab dalam proyek ini, ” kata Idris.

Disinggung apa akan ada tersangka baru? Kajari mengatakan hal itu terbuka kemungkinannya. 

"Karena baru dua orang ini yang kita temukan paling layak dan bertanggungjawab dalam proyek ini," tukasnya. (jul)