Petani Hentikan Paksa Operasional PTPN XIII di Meliau

Sanggau

Editor Indra W Dibaca : 483

Petani Hentikan Paksa Operasional PTPN XIII di Meliau
Pemagaran yang dilakukan petani di wilayah operasional PTPN XIII di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Minggu (19/8). (Ist)
SANGGAU, SP - Ratusan petani plasma PTPN XIII menggelar aksi penutupan operasional PTPN XIII di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Petani kecewa karena perusahaan plat merah tersebut tidak melaksanakan patokan harga TBS dari pemerintah dan pembayaran gaji karyawan yang selalu terlambat.

"Pemagaran dilakukan petani pada Minggu, 19 Agustus 2018 lalu di sejumlah titik di wilayah PTPN XIII di Meliau. Seperti di PMS Gung Meliau," kata Ketua KUD Mekar Sari, Yulius Jahin, Senin (20/8).

Selain itu, kata dia, pemagaran juga dilakukan di Kantor Distrik Kalbar I, Sentral Gunung Meliau, Sentral Sei Dekan, Sentral Gunung Mas, Sentral Rimba Belian, PMS Rimba Belian dan seluruh kantor afdeling.

Pemagaran itu, menurut Jahin dilakukan dengan upacara adat. Selain memagar, petani juga menempel spanduk peringatan yang bertuliskan Mulai hari ini aktivitas pekerjaan di kantor sentral ini disetop sebelum ada penyelesaian antara manajemen PTPN XIII dengan masyarakat petani kebun sungai dan barang siapa melanggar akan dikenakan sanksi adat dan denda.

Ia menyebut, pemagaran beberapa objek utama di lingkungan PTPN XIII di Meliau itu merupakan buntut kekecewaan petani atas pembelian harga TBS tidak sesuai harga yang sudah ditetapkan dalam rapat Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun Kalbar dan jadwal gajian yang tidak tepat waktu.

"Harga pembelian TBS sampai kemarin, Rp1.132 saja. Kita harapkan agar pembelian TBS sesuai harga pemerintah dan adanya kejelasan tanggal gajian yang ditentukan oleh pihak PTPN XIII," ujar Jahin.

Harga TBS petani, kata dia, dibeli berdasarkan penetapan rendemen minyak oleh PTPN XIII. Karena itulah petani melakukan pemagaran yang dimulai dari PMS Gunung Meliau. 

"Yang jelas harga TBS hingga saat ini jauh selisih dari harga pemerintah. Atas kebijakan Dirut Operasional PTPN XIII itu, petani sangat dirugikan," pungkas Jahin. (jul)