Senin, 23 September 2019


44 Petugas Pemilu Diusulkan Terima Santunan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 103
44 Petugas Pemilu Diusulkan Terima Santunan

SERAHKAN BANTUAN - Ketua KPU RI, Arief Budiman (kanan) saat menyerahkan bantuan kepada salah satu keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia di Jakarta belum lama ini.

SANGGAU, SP - KPU Kabupaten Sanggau telah mengusulkan 44 nama petugas Pemilu 2019 ke KPU RI untuk memperoleh santunan dari pemerintah. Dari jumlah itu, lima diantaranya meninggal dunia.

“Sudah kita diusulkan sesuai Surat Keputusan KPU RI Nomor: 926/KU.03.2-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Sanggau Edy Rahmansana, kemarin.

Untuk petugas pemilu yang meninggal dunia, ia mengatakan, pihaknya sudah memberikan santunan berupa uang talangan dari santunan yang diberikan oleh KPU RI. “Kami hanya menalangi yang meninggal dunia, itupun Rp3 juta dulu,” terang Edy.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan besaran santunan untuk petugas pemilu yang meninggal dunia dan sakit. ketetapan itu dituangkan dalam surat nomor S- 316/MK.02/2019 yang ditandatangani Menkeu Sri Mulyani.

Dalam surat tersebut, Kemenkeu mengelompokan besaran santunan menjadi empat. Pertama, santunan bagi petugas pemilu yang meninggal dunia sebesar rp36 juta, santutan bagi petugas pemilu yang cacat permanen Rp36 juta. Kemudian, yang luka berat sebesar Rp16,5 juta dan yang luka sedang sebesar Rp8,25 juta.

Santunan ini berlaku bagi penyelenggara yang mengalami kecelakaan kerja sejak Januari 2019 hingga berakhir masa tugas mereka. Bagi penyelenggara yang jatuh sakit, dalam petunjuk teknis KPU dimasukkan dalam kategori luka sedang maupun luka berat. (jul)

Sementara secara nasional jumlah penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia bertambah menjadi 486 orang. Selain itu, sebanyak 4.849 lainnya dilaporkan sakit. Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Kamis (16/5). 

"Update hingga 16 Mei 2019 jam 10.00, yang meninggal 486, sakit 4.849," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5) sebagaimana dilansir dari kompas.com.

Penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Jika dibandingkan data KPU, Jumat (10/5/2019), jumlah penyelenggara pemilu meninggal bertambah sebanyak 17 orang. Sedangkan yang sakit bertambah jadi 247 orang. Penyelenggara pemilu yang meninggal maupun sakit sebagian besar disebabkan karena kelelahan dan kecelakaan. 

KPU memberikan santunan bagi penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan sakit. Rencana tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Proses pemberian santunan diberikan secara berjenjang. 

"Kami menyerahkannya berjenjang, tentu setelah memverifikasi teman-teman kabupaten tinggal memberitahukan kepada kita dan mengirimkan nama-nama yang akan diberikan santunan, kemudian nanti kalau seluruh administrasi sudah beres, tentu kemudian akan ditransfer melalui rekening," ujar Evi. 

Besaran santunan dikelompokkan menjadi empat. Pertama, santunan bagi penyelenggara pemilu yang meninggal dunia adalah sebesar Rp36 juta, selanjutnya santunan bagi penyelenggara pemilu cacat permanen Rp36 juta. Besaran santunan untuk penyelenggara pemilu yang luka berat Rp 16,5 juta, dan untuk yang luka sedang sebesar Rp 8,25 juta. (nak/jul)

Bawaslu Sesalkan Politisasi Meninggalnya Petugas

Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyesalkan pihak-pihak yang mempolitisasi anggota penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia. Menurut Afif, tindakan tersebut di luar nilai-nilai kemanusiaan. 

"Kita sangat menyesalkan, mengutuk praktik-praktik di luar sisi kemanusiaan," kata Afif saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5) sebaimana dilansir dari kompas.com.

Afif menyebutkan, secara medis, meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu karena kelelahan usai bekerja menyelenggarakan pemilu. Jika ada yang menyebut penyelenggara pemilu meninggal dunia di luar faktor tersebut, maka dapat dipastikan berita tersebut tidak benar. 

"Kita sangat sedih kalau ada pihak memberitakan bohong atau fitnah, dipolitisasi seakan-akan korban meninggal akibat itu (di luar dari faktor kelelahan). Padahal faktornya sudah jelas karena kelelahan," ujarnya. 

Afif mengakui, beban penyelenggara pemilu ad hoc cukup berat. Selain bekerja dengan waktu yang singkat, mereka juga harus menghadapi tekanan publik. Ia juga menyebutkan, pengawasan penyelenggaraan pemilu yang sangat ketat berdampak kepada psikologis penyelenggara. 

"Kami menaruh penghormatan setinggi-tingginya, mari doakan agar dapat diterima di sisi terbaik sambil melanjutkan perjuangan mereka dengan proses rekap dari tingkat provinsi ke nasional," kata Afif. (nak)