DPRD Sampaikan 32 Rekomendasi LKPj Bupati

Sanggau

Editor elgiants Dibaca : 53

DPRD Sampaikan 32 Rekomendasi LKPj Bupati
SERAHKAN - Wakil Ketua DPRD Sanggau Usman saat menyerahkan rekomendasi atas LKPj Bupati Sanggau tahun 2018 kepada Bupati Sanggau, Paolus Hadi di DPRD Sanggau, Senin (20/5).
SANGGAU, SP - Sedikitnya 32 rekomendasi disampaikan DPRD Kabupaten Sanggau atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sanggau tahun anggaran 2018. Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman di Ruang Rapat Lantai III DPRD Sanggau, Senin (20/5). Rekomendasi tersebut dibacakan anggota Pansus LKPj Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2018, Rosni. 

Dibidang pemerintahan, DPRD meminta agar peningkatan struktur OPD terkait lebih efesien, transparan dan akuntabel. Kemudian, pada bidang hukum dan perundang-undangan, DPRD memberikan enam rekomendasi. Yakni, peningkatan terhadap keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang tekena kasus hukum dengan melaksanakan pendampingan dan penyelesaian kasus hukum dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DRPD juga menyarankan agar senantiasa mensosialisasikan aturan-aturan atau hal-hal yang menjadi indikasi yang berkaitan dengan KKN. Dalam hal penangganan narkotika, DPRD meminta agar melaksanakan program-program pencegahan terhadap penyahgunaan narkotika sejak dini. Terakit perizinan, diharapkan adanya tindakan penertiban perizinan di semua bidang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengambil tindakan tegas jika perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Terhadap upaya pemajuan hak asasi manusia, DPRD Sanggau mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap upaya pencapaian Sanggau Kota Ramah HAM selama 3 tahun berturut-turut sebagai kabupaten peduli HAM,” ujar Rosni.

Selanjutnya, dibidang keamanan dan ketertiban (Kamtibmas), guna meningkatkan rasa aman di masyarakat, DPRD meminta agar dilaksanakan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam segala hal.

“Rekomendasi DPRD Sanggau ini juga menyasar bidang kependudukan. Yakni meminta agar adanya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan program atau kegiatan yang tepat sasaran dalam menunjang kelancaran kerja guna mencapai target pelayanan administrasi kependudukan,” katanya lagi.

Pada bidang komunikasi dan informatika, DPRD menyarankan agar memberikan dan menjaga informasi yang baik, sehingga tidak memicu gejolak di masyarakat terkait beredarnya informasi yang cenderung hoaks.

Terkait kepegawaian, DPRD memberikan catatan agar penempatan pegawai dilakukan sesuai bidangnya, memperhatikan kesejahteraan pegawai, adanya pengaturan tenaga kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dan lebih meningkatkan kinerja pegawai yang profesional dan berkompeten dibidangnya.

Dalam rekomendasinya, DPRD Sanggau juga meminta agar pemerintah daerah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang politik yang baik. Selanjutnya, pada bidang organisasi kemasyarakat, perlu adanya penertiban dan pembinaan organisasi kemasyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Selain itu, terkait pertanahan, DPRD meminta terjalin kerja sama dengan instansi vertikal dalam hal penyelesaian permasalahan pertanahan serta pelaksanaan program pertanahan dari pemerintah pusat dapat berjalan tepat sasaran dan merata. Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga menjadi catatan DPRD,” imbuh Rosni

Terkait pemekaran wilayah, DPRD memberikan catatan agar memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat guna efesiensi birokrasi, penataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPRD juga meminta agar dibuat peta wilayah guna kepentingan pemerintah daerah baik dibidang ekonomi, keamanan dan ketertiban.

Kemudian, dalam rekomendasinya, DPRD juga meminta agar adanya peningkatan penataan kearsipan daerah dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan dana alokasi khusus untuk pengelolaan perpustakaan daerah dikelola dengan profesional, transparan dan akuntabel.

“Kemudian terkait perbatasan, DPRD meminta agar memperhatikan peningkatan semua aspek kehidupan masyarakat di perbatasan sebagai beranda daerah dan negara,” ucap Rosni.

DPRD lanjutnya, juga berpendapat, dalam koridor aspirasi masyarakat yang telah disusun oleh DPRD merupakan amanat yang harus diperjuangkan, dipenuhi, direalisasikan sesuai dengan pokok- pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah lewat rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Jika ada nomenklatur usulan pokok pikiran yang tidak sesuai dan belum memiliki payung hukum atau tidak sesuai dengan rencana strategis kepala daerah, agar dikomunikasikan dengan DPRD.

“Bidang pendidikan dan kebudayaan, DPRD meminta agar usulan pembangunan fisik untuk sekolah-sekolah yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah ditampung dalam RKPD kabupaten sanggau tahun anggaran 2018, dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2019,” pungkasnya. (jul/nak)

Paolus Hadi: Tidak Ada Masalah

Bupati Sanggau Paolus Hadi (PH) berpendapat, tidak ada masalah dengan rekomendasi yang disampaikan DPRD. Ia melihat, rekomendasi tersebut lebih kepada perbaikan-perbaikan agar kedepan semakin baik.

“Memang mengena juga di kita. Tapi saya lihat rekomendasi ini lebih kepada, mereka memberikan catatan supaya kedepan begini (lebih baik),” ujarnya ditemui usai Rapat Paripurna Istimewa penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Sanggau tahun anggaran 2018, Senin (20/5).

Menarik bagi Bupati dua periode ini terkait pokok-pokok pikiran DPRD. “Saya kira yang menarik tadi mereka ungkapkan bagaimana prioritas pembangunan. Itu harus sinergi, dengan apa yang menjadi juga dorongan dari masyarakat. Nah, termasuk apa yang menjadi dorongan DPRD. Itu harus mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah,” katanya.

Terkait itu, PH menegaskan, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Saya pikir, itu mesti diperdalam diskusinya. Sehingga memang program-program kita ini bisa kita laksanakan dengan maksimal. Saya kira lima tahun masa pemerintahan berikutnya ini, betul-betul sinergitas DPRD dengan bupati semakin lebih maksimal. Saya kira itu catatan yang bagus,” timpalnya.

Yang kedua, lanjut PH, terkait kinerja OPD agar lebih maksimal. “Tentu ada beberapa saran yang menurut saya juga menjadi kelemahamn kami yang mesti diperbaiki. Misalnya memberikan dorongan kepada OPD agar bisa bekerja dengan semangat, dengan hati untuk Sanggau yang lebih baju dan terdepan,” tandasnya. (jul/nak)