Kamis, 12 Desember 2019


DAD Imbau Masyarakat Bakar Ladang Wajib Lapor

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 159
DAD Imbau Masyarakat Bakar Ladang Wajib Lapor

KARHUTLA - Petugas pemadam kebakaran tampak berjibaku memadamkan api dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sanggau, Yohanes Ontot meminta warga agar melapor kepada kepala Desa setiap hendak membakar ladang. Ist

SANGGAU, SP - Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sanggau, Yohanes Ontot meminta masyarakat adat Dayak untuk mematuhi aturan yang berlaku terkait aktivitas membuka lahan dengan cara dibakar. Hal itu disampaikan Ontot guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di musim kemarau.

Membuka lahan dengan cara dibakar yang dimaksud Ontot adalah untuk berladang. Dimana masyarakat adat Dayak hingga saat ini masih mewariskan cara bertani berpindah-pindah yang dilakukan dengan cara dibakar.

“Berladang orang Dayak ini kan tidak semuanya dengan teknologi modern. Tentu mereka masih berpindah-pindah, tapi harapan kita mari mematuhi aturan. Dalam UU itu membolehkan untuk berladang, tapi dengan syarat-syarat yang ada. Ini juga harus diikuti,” tegasnya, Sabtu (13/7).

Seperti diketahui, kearifan lokal dibolehkan membakar hutan maksimal 2 hektar per kepala keluarga. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penjelasan pada pasal 69 ayat (2) UU tersebut menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis warietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Artinya, Ontot yang juga Wakil Bupati Sanggau ini menyebut, berladang masih dibolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan pemerintah. Namun ia mengingatkan masyarakat adat Dayak agar tidak terjebak oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lain.

“Jangan nanti terjebak oleh pihak-pihak tertentu, karena dia mau berkebun diambil 10 KK, dua dua hektare kan. Jadi 20 hektare, lalu nanti kenanya masyarakat kita, padahal untuk orang tertentu saja. Ini tidak boleh, kita harus minta masyarakat adat harus cerdas,” tandasnya.

Oleh karena itu, Ontot meminta masyarakat adat Dayak untuk berhati-hati. Kemudian dalam membakar ladang itu jangan sporadis, harus melihat aturan-aturan yang ada. “Seperti salah satunya, jika mau membakar ladang, lapor ke Kades. Itu mutlak. Misalnya si A mau bakar ladang lapor ke Kades, letaknya di mana, luasnya berapa. Seperti apa syaratnya nanti diikuti,” imbaunya.

Ontot menegaskan, masyarakat adat Dayak dalam membakar ladang tidak serampangan. “Kalau itu terjadi kebakaran, itu orang di luar itu yang sengaja memanfaatkan situasi ini sehingga orang Dayak disalahkan. Jadi saya imbau kepada masyarakat adat Dayak, hati-hati, jangan nanti dipakai orang dan justru kita di blacklist orang,” pungkasnya. 

Sementara itu di Sekadau, Bupati, Rupinus menegaskan saat ini Pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), mengingat dampak yang ditimbulkan akibat karhutla sangat besar. Rupinus, mengatakan beberapa waktu lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi di tingkat Provinsi yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

"Rapat yang diikuti oleh seluruh kepala daerah serta instansi terkait lainnya di Kalbar tersebut membahas tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi Kalbar masuk kategori rawan bencana karhutla," ujarnya, Rabu (3/7) yang lalu.

Rupinus mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau membuat SK satgas penanganan bencana dan SK penentuan status darurat bencana. Terlebih diakuinya saat ini akan memasuki musim kemarau.  

"Pada musim tersebut bukan tidak mungkin aktivitas pertanian dan perkebunan akan meningkat. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Sekadau akan membentuk tim bersama dinas terkait serta Forkopimda Kabupaten Sekadau," ungkapnya. 

Ia menegaskan Pemerintah akan terus mengantisipasi agar tidak terjadi karhutla di Kabupaten Sekadau. Nantinya, menurut dia tim akan melakukan rapat untuk mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi terjadinya Karhutla. 

"Selain itu sosialisasi akan terus dilakukan serta tetap memperhatikan kearifan lokal ditengah masyarakat. Langkah tersebut dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan langkah tersebut cukup berhasil dalam menekan karhutla khususnya di Kabupaten Sekadau," pungkasnya. (akh/nak)

Lakukan Kooordinasi Intens

Pada tanggal tanggal 30 Juni 2019 yang lalu pihak Polres Sanggau sempat berurusan dengan upaya pemadaman api yang membakar sekitar 3 hektar kebun sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari (PT.SJAL) II di Dusun Remba Kedodok, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dimana lahan yang terbakar adalah lahan gambut kering.

Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi menjelaskan, lahan yang terbakar tersebut adalah area kebun PT.SJAL II dengan usia sawit kurang lebih 4 tahun atau buah pasir, dengan luas kurang lebih 3 hektar. 

“Kondisi lahan yang terbakar itu gambut kering mudah terbakar,” terang Imam kala itu.

Anggota DPRD Sekadau Abun Tono mengatakan, pihaknya  berharap agar instansi terkait yang langsung secara intens mengurusi masalah Karhutla bisa terus melakukan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral agar penegakan hukum dan himbauan sevara preventif kepada masyarakat diketahui. 

"Karena ini sedang musim kemarau,  walaupun kadang-kadang turun hujan, tetapi jarak waktu kemarau lebih banyak dari pada penghujan," ujarnya, Minggu (14/7)

Artinya, lanjut dia, warga harus terus waspada dan instansi terkait bisa terus memberikan peringatan agar tidak membakar lahan secara serampangan. "Kita takutkan secara tiba-tiba terjadi kebakaran lahan daj hutan kita, dan kita minta pihak perusahaan juga untuk meluaskan kawasan perkebunannya tidak memakai cara membakar, dan itu ada sanksi yang tetap sesuai aturan yang berlaku," tukasnya politisi Hanura itu. (jul/nak)