KPK Datangi Kantor Bupati Sanggau

Sanggau

Editor elgiants Dibaca : 268

KPK Datangi Kantor Bupati Sanggau
FOTO - Pimpinan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Kalbar, Tri Budi Rachmanto.
SANGGAU, SP - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Kalbar mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau, Rabu (17/7). Kedatangan tim dari lembaga anti rasuah ini dipimpin, Tri Budi Rachmanto.

Tiba di Kantor Bupati, Tim Korsupgah disambut Bupati Sanggau Paolus Hadi dan Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Kemudian, dilangsungkan rapat bersama di Aula Lantai I Kantor Bupati Sanggau. Rapat yang juga dihadiri seluruh OPD itu sebagai tindaklanjut dari komitmen Pemkab Sanggau dalam upaya pencegahan korupsi.

Ditemui wartawan usai rapat, Ketua Tim Korsupgah KPK Wilayah Kalbar, Tri Budi Rachmanto mengatakan, kunjungan ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi pencegahan korupsi serta monitoring center for prevention di Kabupaten Sanggau.

Ia menyebut, ada delapan fokus area yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kemudian manajemen ASN, kapabilitas APIP, tata kelola dana desa, manajemen aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah.

“Jadi untuk Kabupaten Sanggau semester I capaiannya di 59 persen. Urutan kedua se-Kalbar setelah Kota Singkawang. Delapan fokus area ini ada sekitar 48 indikator yang harus terpenuhi. Target kami 75 persen,” ujar Tri Budi.

Ia menjelaskan, ada beberapa indikator yang memang rada sulit untuk dipenuhi karena jangka panjang. Misalkan, kapabilitas APIP terkait pemenuhan sumber daya APIP yang menurutnya terbatas. “Jadi, dengan kebutuhannya berapa, faktanya berapa, ini memang harus lintas OPD, dengan BKPSDM-nya juga harus kerja sama untuk memenuhi ini sampai dengan optimal,” kata Tri Budi.

Kemudian, lanjut dia, beberapa hal terkait dengan integrasi, aplikasi perencanaan dan penganggaran, sertifikasi aset juga sedang berproses dan beberapa hal lagi. “Jadi kami sampaikan, hal-hal yang belum tercapai untuk segera dilaksanakan. Misalnya integrasi aplikasi perencanaan dan penganggaran harus sesegera mungkin. 

Karena memang, sambungnya, salah satu potensi terjadinya korupsi di sektor perencanaan dan penganggaran APBD itu, kalau dokumen perencanaan tidak sesuai dengan dokumen anggaran. Dokumen perencanaan dan dokumen anggaran itu tidak sesuai, bisa jadi karena tadi, belum terintegrasi. Jadi masih ada kesempatan untuk manual dan sebagainya.

“Terkait dengan sertifikasi aset, kita harus juga mengamankan aset-aset pemerintah daerah. Karena kami yakin, kalau semakin lama tidak dilakukan pengamanan, kami khawatir aset-aset pemerintah daerah akan hilang. Ini juga yang perlu segera didorong, ini pun kami sudah dorong dengan memfasilitasi bekerjasama dengan BPN,” katanya.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyatakan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sanggau. “Apa-apa yang menjadi catatan hari ini (kemarin, red), kita harus bergerak terus. Harus menjadi komitmen kita untuk ditindaklanjuti. Misalnya Bapenda, DPM-Pemdes, termasuk juga BPKAD. Dan di semenster ini sudah OK, dari sisi persentase kita sudah cukup bagus, 59 persen,” kata Ontot.

Wakil Bupati dua periode ini berharap, terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan KPK dalam upaya pencegahan terjadinya tidak pidana korupsi. “KPK ini kan belum familiar dengan kita. Kalau mereka datang rasanya nak demam. Kalau yang lain-lain kan tidak masalah, BPK, Inspektorat itu biasalah,” ujar Ontot.

Ia juga berharap kepada media massa untuk meluruskan bahwa KPK bukanhal lembaga yang menakutkan. “Tapi memang perlu mereka datang. (KPK) mitra pemerintah daerah untuk meluruskan persoalan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran,” pungkasnya. (jul/nak)