Jumat, 13 Desember 2019


‘Kursi Panas’ Kadis Bina Marga Sanggau

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 161
‘Kursi Panas’ Kadis Bina Marga Sanggau

SOLIDITAS - Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Gubernur Kalbar Sutarmidji, dan Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Herman Asaribab berangkulan di lokasi Pantai Temajuk, Desa Temajuk, Kabupaten Sambas. Keakraban ketiga pimpinan itu terjalin saat

SANGGAU, SP – Masa pendaftaran lelang jabatan atau open bidding untuk delapan formasi jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di Pemerintah Kabupaten Sanggau, diperpanjang. Sebabnya, tidak ada satupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ‘berani’ mendaftarkan diri untuk menempati kursi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).

Sesuai jadwal, masa pendaftaran mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II, dimulai sejak 1 Juli hingga tanggal 15 Juli lalu. Lantaran masih ada sejumlah formasi jabatan eselon II tidak memenuhi kuota minimal pelamar (empat pelamar), Pemkab Sanggau akhirnya memperpanjang masa pendaftaran hingga 30 Juli mendatang.

Ke delapan jabatan eselon II yang digelar secara mekanisme lelang oleh Pemkab Sanggau yakni Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Hingga berakhirnya masa pendaftaran (1-15 Juli), terdapat tiga formasi jabatan eselon II tidak memenuhi syarat kuota pelamar. Yakni untuk lelang jabatan pada posisi Asisten Pemerintah, Hukum dan HAM, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, hanya mendapatkan dua ASN yang melamar. Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan SDA, sama sekali tidak ada satupun ASN yang mendaftarkan diri.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro menyebut kemungkinan alasan sepinya pelamar, mulai dari minimnya latar belakang keilmuan, alokasi APBD yang cukup besar, serapan anggaran, hingga adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut hukum di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. 

“Kalau tidak salah saya ada empat orang (yang tersangkut masalah hukum). Sebenarnya kalau SDM-nya punya keberanian dan integritas, saya rasa tak masalah. Ini kan manajerial. Tapi saya pikir, itu harus punya kemampuan teknis,” ujar Konggo, Kamis (18/7).

Mereka yang tersandung masalah hukum adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Tapi kadisnya juga harus menguasai itu. Kalau tidak, susah juga. Itu yang saya pikir membuat tidak ada pelamar,” katanya.

Tidak adanya ASN yang berani mendaftarkan diri untuk jabatan Kadis Binas Marga dan SDA, menurut Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot karena jabatan itu kursi panas.

“Mungkin galau juga. Kursi panas. Tapi sebenarnya kalau kerja benar ndak masalah. Saya pun mau jadi Kepala Dinas Bina Marga itu. Apa takut?. Kalau tak jelas itu yang kita takut,” katanya.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi (PH) mengritik asumsi bahwa jabatan Kadis Bina Marga dan SDA, kursi panas. Katanya, salah jika pelamar berpikir jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan SDA adalah kursi panas atau semacamnya. 
Pola pikir macam itu harus dihilangkan.

“Soal kursi panas, semuanya panas. Ketika mau menjadi eselon II jangan berpikiran orang-orang yang mendaftar itu bukan berarti tidak panas. Karena memegang jabatan itu amanah, jadi kalau sampai hari ini (kemarin, red) belum ada yang mendaftar, makanya diperpanjang,” katanya.

Jika di gelombang kedua pendaftaran lelang jabatan masih minim pelamar, Paolus menegaskan akan menggunakan kewenangannya sebagai kepala daerah untuk menempatkan ASN pada jabatan tersebut. Semua tentu dengan analisa jabatan.

Memang, alokasi anggaran pada Dinas Bina Marga dan SDA cukup besar. Namun hal tersebut harusnya bukan menjadi beban ataupun ketakutan. 

“Dengan alokasi APBD yang cukup besar di sana, makanya orang perlu profesional. Makanya kita berharap ada yang berani mendaftar,” ujarnya.

Berbeda dengan formasi jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jabatan ini justru ramai peminat, mencapai 11 pelamar. 

“Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu, kalau dibilang tidak panas, ya panas. Jadi saya berpikir para calon pendaftar itu ndak mengerti, apa itu panas. Tapi saya kira bukan itu, ini juga soal keahlian. Orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk Bina Marga itu kurang juga. Saya imbau kalau ada dari luar yang mau datang, silakan,” tutur PH.

Pengumuman Terbuka

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, Herkulanus HP menjelaskan, pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Sanggau dimulai dari tanggal 1 hingga 15 Juli 2019. 

“Pengumuman pendaftaran kita sampaikan di papan pengumuman BKPSDM Sanggau dan di website www.sanggau.go.id. Ada delapan formasi jabatan dan untuk peserta dapat melamar pada dua jabatan yang tersedia,” katanya.

Hasilnya, masih ada tiga formasi jabatan yang belum memenuhi kuota dari delapan formasi jabatan yang tersedia. Yakni Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Pemerintahan Hukum dan HAM, dan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. 

“Satu formasi minimal empat orang (pelamar). Sehingga waktu pendaftaran kita perpanjang, mulai 16-30 Juli 2019,” terang Herkulanus.
Menurutnya, tidak adanya pelamar untuk jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan SDA karena minimnya ASN yang memiliki latar belakang pendidikan teknik. Kalaupun ada, dari sisi kepangkatan belum mencukupi. 

Untuk bisa melamar pada jabatan eselon II, sekurang-kurangnya memiliki pangkat pembina golongan Ruang IV/a dan sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (eselon II.a), paling singkat dua tahun.

“Adanya baru satu tahun lebih, bulan Juni 2020 nanti pas dua tahun. Kalau saat ini ada Pak Didit dan Pak Ade Sarbini. Tapi beliau (Ade Sarbini) dari segi umur apakah masih memungkinkan atau tidak,” katanya.

Idealnya, pelamar di jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan SDA harus memiliki latar belakang pendidikan teknik. Pasalnya, dalam seleksi terbuka terdapat persyaratan kompetensi manajerial dan teknis. Artinya, sedapat mungkin latar belakang pendidikan harus bersesuaian. 

“Idealnya seperti itu. Di samping kemampuan manajerial, juga harus didukung kemampuan teknis. Seperti saya sarjana hukum misalnya. Saya mungkin mengerti manajerial, tapi kalau bicara teknis cor beton saya tidak tahu,” tuturnya.

Bila hingga tenggat tak jua ada pelamar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ada kemungkinan KASN memutuskan menurunkan grade persyaratan. Bukan tidak mungkin, pelamar datang. 

“Seperti persyaratan minimal menduduki jabatan eselon III itu dua tahun. Mungkin yang memiliki latar belakang teknik hanya satu tahun. Kalau persyaratan itu, setelah koordinasi dengan KSN, bisa diturunkan, mungkin bisa banyak yang daftar,” kata Herkulanus.

Sementara itu, Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sanggau belum bisa melakukan serangkaian tahapan seleksi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis (makalah), wawancara, seleksi kompetensi manajerial (assesment center) dan rekam jejak pelamar. 

“Belum, sekalian nanti,” singkat Ketua Pansel Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sanggau, Thadeus Yus lewat pesan WhatsApp. (jul/bls)