Senin, 23 September 2019


Sekda Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Empat Raperda

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 106
Sekda Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Empat Raperda

JAWABAN - Pj Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka menyampaikan jawaban eksekutif atas Pemadangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Sanggau terhadap empat Raperda Kabupaten Sanggau tahun 2019, Senin (22/7).

SANGGAU, SP - Mewakili Bupati Sanggau, Pj Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka menyampaikan jawaban eksekutif atas Pemadangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Sanggau dalam rapat Paripurna di Ruang Musyawarah Lantai 4 DPRD Sanggau, Senin (22/7). Jawaban eksekutif itu terkait empat Raperda Kabupaten Sanggau tahun 2019.

Empat Raperda itu yakni Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau, Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang  Retribusi Jasa Usaha, dan Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

“Melalui forum yang terhormat ini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi-fraksi DPRD atas apresiasi dan atensinya dengan menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan terhadap empat Raperda Kabupaten Sanggau tahun 2019,” kata Kukuh dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sanggau Hendrikus Bambang tersebut.

Kukuh menyebut, prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 adalah mengamankan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten Sanggau sebagai “Rumah kita” dengan mengedepankan “Bekerja dengan hati” serta semangat “Dompu” dan “Gotong royong”.

“Harapan saya, untuk mencapai target-target tersebut, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sanggau dapat bekerjasama, dan saling mendukung guna mencapai cita-cita bersama demi terwujudnya Sanggau maju dan terdepan,” katanya.

Terkait perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, disampaikan Kukuh, dilakukan dalam rangka untuk mengakomodir penambahan beberapa objek retribusi jasa usaha dan perubahan tarif retribusi yang sudah ada.

 “Mengingat dari sejak pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 belum pernah dilakukan peninjauan tarif, maka dalam kesempatan ini, penyesuaian tarif perlu dilakukan,” terang Kukuh. (jul/nak)