Kamis, 19 September 2019


Titik Api Terpantau di 4 Lahan Perkebunan Sawit

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 181
Titik Api Terpantau di 4 Lahan Perkebunan Sawit

ELIMUTI - Kabut asap tembal menyelimuti salah satu komplek pemukiman warga di Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 yang lalu, tahun ini kabut asap kembali terjadi. Di Saggau citra satelit LAPAN mendeteksi titik api di empat lahan konsesi perkebunan kelapa sawit

SANGGAU, SP - Dinas Perkebunan Kalimantan Barat merilis titik api atau hotspot di lahan konsesi milik 10 perusahan perkebunan sawit di empat Kabupaten. Titik panas itu diperoleh dari citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang di-overlay dengan peta Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Dari sepuluh perusahaan perkebunan itu, terdapat empat perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau. Yaitu PT Mitra Austral Sejahtera, PT Sumatera Jaya Agro Lestari, PT Global Kalimantan Makmur dan PT Bumi Tata Lestari.

Kondisi itu membuat Gubernur Kalbar, Sutarmidji berang. Melalui akun resmi fanpage facebook- nya, mantan Wali Kota Pontianak mengancam akan pembekukan perijinan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran lahan.

“Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dan berulang. Korporasi atau perusahaan adalah pelaku yang setiap tahun berulah. Penegakan hukumnya perlu diekspose terbuka oleh media agar semua masyarakat tahu. Saya akan beri sanksi dengan segera mengeluarkan peraturan Gubernur. Semua perizinan yang jadi kewenangan provinsi akan kita bekukan. Untuk pembakaran karena musim tanam akan dicarikan solusinya,” tulis Midji dalam akun fanpagenya tertanggal 7 Agustus 2019 pukul 22.32 Eib.

Ditemui usai melakukan penyerahan sapi kurban, Wakil Bupati (Wabup) Sanggau, Yohanes Ontot menegaskan, akan mendalami terlebih dahulu terkait 4 perusahaan tersebut. “Kita teliti dulu seperti apa, kalau hanya 10 x 10 centimeter (lahan yang terbakar), tidak mungkin kita menindaknya. Tapi kalau sudah bersifat massif, luar biasa, menggangu kepentingan lain, saya kira itu perlu kita pertimbangkan, bahkan dicabut izinnya saya setuju,” katanya di kantor Pemda Sanggau, Kamis (8/8).

Ontot sependapat dengan Gubernur Sutarmidji untuk memberikan sanksi tegas jika terbukti perusahaan tersebut dengan sengaja melakukan pembakaran di lahan konsesinya. “Saya kira, statement pak Gubernur sangat benar. Dalam artian, bahwa orang-orang ini lalai, karena ini bukan hanya baru hari ini, sudah berkali-kali,” ujarnya.

Ketua DAD Kabupaten Sanggau ini kemudian mengungkapkan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi nasional pengendalian Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8) lalu.

“Karena kemarin saya rapat di Istana, pak Presiden menegaskan, tidak ada kompromi. Tindakan hukum bagi siapapun yang melanggar. Atau sengaja membuat Karhutla. Pak Presiden juga menegaskan aturan mainnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandas Ontot.

Saat Rakornas pengendalian Karhutla, lanjut dia, Presiden juga menekankan agar pencegahan diutamakan. “Jangan menunggu api ini besar, tapi api mulai berasap, mulai matikan. Kalau memang ditemukan pihak-pihak yang sengaja membakar, membuat daerah menjadi kacau, tidak kondisif. Tidak ada kompromi,” tegas Ontot.

Pemkab Sanggau, lanjut dia, sudah mengingatkan kepada para investor supaya terlibat langsung dalam mengawasi dan mengendalian karhutla di wilayahnya masing-masing. “Apalagi yang masuk dalam perijinan dia (perusahaan). Itu tanggungjawab dia, jangan dilempar ke orang lain,” kata Ontot.

Disinggung solusi bagi petani yang melakukan ladang berpindah? Ontot mengatakan, hal tersebut juga dibahas saat Rakornas bersama Presiden Joko Widodo. “Kita sudah berdiskusi dengan pak Presiden, para Gubernur juga mengajukan kepada bapak Presiden, kita harus merubah pola atau mindset para petani kita. Dari petani tradisional menjadi petani modern,” terangnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, menurut Ontot, sudah banyak memberikan bantuan- bantuan yang bersifat peralatan untuk memudahkan para petani mengolah lahannya, tidak lagi dengan cara dibakar.

“Pak Presiden mengingatkan kepada para kepala daerah, agar dana-dana yang ada di daerah juga dimanfaatkan untuk membantu para petani dalam hal mengolah lahan tidak dengan cara dibakar. Jadi kita akan memgembangkan sistem berladang tanpa membakar,” pungkasnya. (jul/nak)

Dukung Ditindak Tegas

Wakil Ketua LSM Citra Hanura Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim mendukung langkah tegas Pemkab Sanggau dalam menyikapi titik api di lahan konsesi empat perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Persoalan Karhutla menjadi persoalan serius bagi kita semua, khususnya masyarakat Kalbar. Dan yang paling menderita sudah barang tentu masyarakat sekitar kawasan kebakaran, tindakan tegas perlu diambil apabila betul-betul terbukti adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran tersebut,” tegasnya, Kamis (8/8).

Bila perlu, Ia berharap, perusahaan-perusahaan itu juga dikenakan saksi berupa pengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. “Karena sangat menyengsarakan masyarakat luas. Dan kami setuju pencabutan izin apabila betul-betul perusahaan sengaja membakar lahan,” ujar Rahim.

Apalagi, ditegaskan dia, perusahaan perkebunan punya tanggung jawab untuk mengendalikan karhutla. “Kemudian, pengawasan dalam mendeteksi kebakaran juga sangat diperlukan. Dan mewajibkan setiap perusahaan membuatkan kanal penampung air untuk mengantisipasi kebakaran di sekitar kebun,” demikian Rahim. (jul/nak)