Kamis, 19 September 2019


Peladang Bukan ‘Pelaku’ Karhutla

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 199
Peladang Bukan ‘Pelaku’ Karhutla

KEBAKARAN HUTAN. Petugas pemadam sedang bekerja memadamkan kebakaran hutan dan lahan, belum lama ini. Pemerintah diminta tidak tebang pilih dalam menangani pelaku.

SANGGAU, SP - Dewan Pemuda Adat Nusantara (DePAN) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Region Kalimantan, Paulus Ade Sukma Yadi meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Ia menyebut, beberapa tahun terakhir ini korban yang selalu dikriminalisasi oleh pemerintah adalah peladang. Seolah-olah mereka membuka lahan dengan cara membakar adalah pelaku karhutla.

“Ini terjadi dari tahun ke tahun, peladang saat ini selalu dihantui dengan denda dan jeruji besi. Dimana mereka sebenarnya adalah masyarakat adat yang telah turun temurun berladang dengan pola kearifan lokal, yaitu pola berladang gilir balik, tujuan ini hanya untuk mencari sesuap nasi,” kata Ade dalam rilisnya yang diterima Suara Pemred, Rabu (14/8).

Ade yang juga Koordinator DePAN BPAN Nusantara ini mengatakan, membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan masyarakat adat memiliki dasar dan dilindungi oleh UU yang berlaku di Indonesia. Yaitu tertuang dalam UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Menurutnya, pasal 69 ayat 2 UU tersebut menyebutkan “kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”. 

“Atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia, saya menegaskan pelaku karhutla bukanlah masyarakat adat yang berladang. Atas dasar UU tersebut, jika peladang masih dikenakan sanksi dan dikriminalisasi, maka pemerintah melanggar hak asasi dalam melaksanakan keadilan dalam penerapan kepada masyarakatnya,” tegas Ade. 

Menjadi pertanyaan, lanjut dia, sejak kapan kabut asap akibat karhutla ini terjadi? Kemudian yang menyebabkan Karhutla apakah petani atau koorporasi? “Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita semua perlu paham akan pola kearifan lokal dan pola koorporasI yang hanya menggerus hasil bumi di Indonesia,” ujar Ade. 

Ia mengatakan, maraknya perusahaan tambang telah banyak mengorbankan masyarakat akar rumput seperti masyarakat kecil yang kurang memahami akan hukum yang berlaku di Negeri ini. Sama halnya denga izin perusahaan sawit yang masih banyak tumpang tindih.

“Karhutla sendiri maraknya semenjak perusahaan sawit masuk ke Kalimantan. Ini dapat dilihat di Kalteng dan Kalbar. Untuk tambang sendiri di Kaltim dan Kalbar, dimana sangat banyak konflik perusahaan dengan masyarakat adat. Dan selalu dimenangkan oleh perusahaan,” kata Ade. 

Jikapun dimenangkan oleh masyarakat adat, sambung dia, karena dibantu NGO dan LSM yang pro terhadap masyarakat serta membela atas dasar kerja sosial. “Kita sebut saja misalnya pendampingan hukum oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LBBT, SAMPAN, WALHI, JARI dan JATAM serta lembaga yang aktif akan kepedulian terhadap lingkungan hidup,” tutur Ade. 

Ia berharap, pemerintah membuka diri dengan lembaga-lembaga yang konsen dalam hal lingkungan hidup. Karena, untuk mengatasi masalah karhutla perlu bergandeng tangan supaya tidak ada yang dijadikan kambing hitam. “Kerja sama ini dapat meliputi pemerintah, instansi-instansi terkait, perusahaan dan lembaga-lembaga yang kiblatnya paham akan lingkungan hidup (LSM dan NGO),” ucap Ade. 

BPAN Kalbar, kata Ade, sangat mengapresiasi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang telah berinisiatif serius menanggapi permasalahan karhutla. Memanggil perusahaan-perusahaan dan penerbitkan peraturan gubernur untuk menginisiasi adanya proses dan aturan yang menindaklanjuti perusahaan yang lahannya konsesinya terbakar.

Ia menambahkan, adanya komitmen lintas instansi terkait karhutla, mendorong adanya sosisalisasi hingga adanya integritas semua sektor mulai dari kehutanan, pertanian maupun BNPB dan lainnya. Sehingga tercipta aturan yang tegas terhadap lahan koorporasi yang terbakar.

Ade juga berharap, karena masih maraknya tumpang tindih izin perusahaan, seluruh stakeholder juga harus serius dalam menangani karhutla. Kemudian, KPK perlu ikut terlibat jika ini terkait tumpang tindih izin perusahaan karena jelas merugikan negara. 

Selain KPK, ia berharap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia terjun langsung ke daerah-daerah yang sering terjadi karhutla seperti Kalimantan, Sumatera, Aceh dan Riau. Karena ini menjadi tugas dan tanggung jawanlb instansi-instansi terkait untuk mencari solusi dan menangani karhutla. 

“Jika ingin mengetahui yang terjadi harus turun langsung ke lapangan, mengingat hal seperti ini juga terkait masyarakat membutuhkan perlindungan akan hak-hak hiudupnya dalam berekpresi, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Jika diperlukan, gelar FGD terkait karhutla yang melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat (petani, masyarakat adat, nelayan), NGO, LSM, dan perusahaan,” pungkas Ade. (jul) 

Berladang Sudah Jadi Tradisi 

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sanggau Yohanes Ontot mengatakan, bercocok tanam dengan cara yang dilakukan masyarakat seperti sekarang ini (berladang dengan cara dibakar), sudah ada sejak jaman nenek moyang dan sudah menjadi kearifan lokal yang diakui.

Oleh karena itu, ia meminta aparat tidak menyalahkan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. “Tidak bisa juga kita menyalahkan aparat penegak hukum dalam hal ini, dan tidak bisa juga kita menyalahkan masyarakat,” kata Ontot, Rabu (14/8).

Trandisi yang dilakukan masyarakat adat, lanjut dia, harus dilihat secara jernih. Misalkan dampak dari pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat sampai hari ini seperti apa? Dan sebagainya.

Apalagi sesuai aturan, sambung Ontot, ada kearifan lokal yang dilindungi dengan batasan maksimal dua hektar untuk membuka lahan dengan cara dibakar. “Tapi kalau di kampung itukan tidak ada yang sebesar itu, kalau untuk nanam padi, dua hektar itu dah luar biasa luasnya. Kalau dihitung-hitung, satu hektar jak bisa untuk dua tahun, apalagi dua hektar,” ujarnya.

Disinggung ditangkapnya salah satu warga masyarakat karena diduga melakukan pembakaran? Ontot mengatakan, bisa jadi yang bersangkutan diperalat oleh pihak-pihak tertentu. “Kalau sudah diproses, tetap ikuti prosedur hukum yang berlaku, pemerintah tetap mempertimbangkan kearifan lokal yang ada,” tegasnya.

Namun terkait kearifan lokal tersebut, ia menyebut, ada aturan mainnya juga. Masyarakat harus berkoordinasi dengan aparat desa dan aparat keamanan setempat. “Masyarakat harus ikut mekanismenya. Pertama, harus lapor dengan kepala desa. Kedua, buatkan sekat api agar tidak menjalar ke lahan lain. Tiga, harus gotong royong kalau membakar,” kata Ontot.

Namun jika ada masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran dengan maksud mengganggu keamanan dan kenyamanan, ia meminta untuk ditindak tegas. “Kalau dia sengaja lempar puntung rokok sembarangan yang menyebabkan lahan terbakar, itulah yang membuat nama masyarakat adat tidak bagus. Masyarakat adat ini kan bisa Dayak, bisa Melayu, bisa China dan lain sebagainya. Masyarakat juga saya minta kalau ada yang sengaja membakar, tangkap dia, laporkan,” demikian Ontot. (jul)