Kamis, 19 September 2019


Pemkab dan DPRD Sanggau Sepakati KUA-PPAS 2020

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 114
Pemkab dan DPRD Sanggau Sepakati KUA-PPAS 2020

TANDA TANGAN. Bupati Sanggau Paolus Hadi menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2020 di Gedung DPRD Sanggau, Rabu (21/8).

SANGGAU, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau bersama DPRD setempat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2020. 

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama berita acara kesepakatan KUA-PPAS oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi dan Wakil Ketua DPRD Sanggau Usman dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Lantai III Gedung DPRD Sanggau, Rabu (21/8).

Di hadapan peserta sidang dan para tamu undangan, Bupati Sanggau Paolus Hadi (PH) menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak legislatif dan eksekutif serta semua pihak yang telah berkerja keras dalam proses perencanaan daerah yang dimulai dari kegiatan Musrenbang, forum SKPD dan rapat mitra komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja. Sehingga tersusunnya dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2020.

“Kita semua berharap agar terciptanya konsistensi program kegiatan pembangunan daerah. Antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran (KUA, PPAS, APBD dan DPA SKPD) serta terwujud sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalbar,” ujar PH.

Pada kesempatan itu, Bupati dua periode ini menyampaikan alasan perkiraan pagu dana transfer yang dianggarkan dalam KUA-PPAS 2020 masih mengacu pada pagu anggaran tahun sebelumnya. “Ini karena sampai saat ini belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang rincian APBN 2020 dan belum tersedia informasi berkenaan dana transfer ke daerah dan dana desa 2020,” tutur PH. 

Khusus dana transfer ke daerah yang bersifat earmarked (penerimaan yang sudah ditentukan jumlah alokasi dan penggunaannya), lanjut dia, akan dilakukan penyesuaian berdasarkan Perpres tentang rincian APBN 2020 dan informasi resmi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Saat ini, sambung Bupati, proses pengintegrasian dilakukan sistem informasi daerah pengelolaan daerah pengadaan barang jasa, hibah bansos dan pengelolaan barang perencanaan keuangan milik daerah serta perizinan dan sistem informasi lainnya, sesuai dengan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK. Langkah ini dilakukan dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan daerah.

“Maka dari itu diperlukan komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya berkenaan dengan konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hibah bansos, pengelolaan barang milik daerah dan perizinan di daerah,” ucap PH. 

Diakhir sambutannya, Bupati menyampaikam terima kasih atas komitmen dan kerja sama seluruh anggota Dewan yang telah menyepakati KUA-PPAS tahun anggaran 2020. Hadir dalam paripurna,  Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sanggau serta para tamu undangan lainnya. (jul)