Sabtu, 19 Oktober 2019


Kuasa Hukum Cok Hendri: Putusan MK Final dan Mengikat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 143
Kuasa Hukum Cok Hendri: Putusan MK Final dan Mengikat

Kuasa hukum Cok Hendri Ramapon, Fahrizal Siregar.

SANGGAU, SP -  Kuasa hukum Cok Hendri Ramapon, Fahrizal Siregar mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa hasil pemilu legislatif yang dimohonkan caleg Partai Gerindra untuk DPRD Kalbar daerah pemilihan VI Hendri Makaluas sudah final.

Oleh karena itu, menurut Fahrizal, tidak ada lagi yang bisa memperdebatkan hasil putusan MIK tersebut. 

“Dari awal kita sudah meyakini bahwa bang Cok Hendri lah yang akan ditetapkan menjadi anggota legislatif terpilih dengan perolehan suara 6.599 Dapil Kalbar VI pasca putusan MK,” katanya kepada wartawan, Senin (16/9).

Fahrizal menjelaskan, sebelumnya kisruh ini sudah dibawa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara  Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 

“Kita telaah kembali bahwa di dalam putusan MK tersebut tidak ada satu suku katapun yang membahas nama Cok Hendri Ramapon. Bahkan di dalam putusan MK juga tidak terbukti terjadi pengelembungan suara berdasarkan  amar putusan MK,” ungkapnya.

Pihakmya, lanjut Fahrizal, cukup memahami pertimbangan putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada halaman 274 yang menyatakan bahwa oleh karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tersebut, tidak memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud.

“Dan di lain pihak Termohon (KPU) dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah. Karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke MK, maka Pemohon (Hendri Makaluas) dan Termohon (KPU) menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah,” tuturnya.

MK, sambung Fahrizal, telah memeriksa dan mengadili permasalahan kotak suara tersebut dan fakta di dalam persidangan KPU mengatakan permasalahan pembukan kotak tersebut tidak disahkan oleh KPU Kabupaten Sanggau, akan tetapi hanya untuk menjadi jawaban di MK karena perkara tersebut sudah masuk register di MK. Dan putusan MK yang menyatakan perolehan suara Cok Hendri Ramapon sebesar 6.599 berdasarkan DC1.

Akan tetapi, ia menyebut, ditemukan salah input data suara Hendri Makaluas sebanyak 59 dan itu sudah dikembalikan berdasarkan amar putusan MK. Amar putusan MK juga secara jelas menyatakan bahwa dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan perolehan suara yang benar untuk pemohon atas nama Hendri.

Makaluas adalah 5.384 suara, menolak permohonan pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Dapil Kalbar I serta permohonan pemohon selain dan selebihnya serta memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan a quo.

“Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding (penjelasan pasal 10 ayat (1) UU MK),” ujar Fahrizal.

Di samping itu, kata dia, secara teoritis, final bermakna putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. 

“Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelas mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum tersebut.

Terkait putusan Bawaslu, Fahrizal menjelaskan, Bawaslu hanya berwenang untuk memutus mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, bukan menetapkan calon terpilih. Itu sudah menyalahi aturan hukum karena sudah tertuang dalam Pasal 461 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Legislatif ini sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK menyatakan bahwa permohonan Hendri Makaluasc dikabulkan sebagian dengan menerapkan perolehan suaranya sebanyak 5.384 suara. 

Namun dari putusan MK tersebut, perolehan suara Cok Hendri Ramapon tetap unggul, yaitu dengan perolehan suara sebanyak 6.599 suara. Dengan demikian, Cok Hendri Ramaponlah yang berhak menduduki kursi DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Gerindra Dapil Kalbar VI.

“Pihak kita (Cok Hendri Ramapon) memaklumi saja langkah-langkah yang di lakukan Hendri Makaluasc dan tidak memusingkan apa yang terjadi. Kita lebih banyak bedoa dan berserah diri tawakal sambil bersabar menunggu hari pelantikan,” pungkas Fahrizal. (jul)


  •