Senin, 14 Oktober 2019


Dewan Dukung Proses Hukum PT SISU dan PT SAP

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 148
Dewan Dukung Proses Hukum PT SISU dan PT SAP

KARHUTLA – Petugas pemadam kebakaran sedang berusaha memadamkan kebakaran lahan. Wakil Ketua DPRD Sanggau Usman mendukung langkah aparat kepolisian memproses hukum dua perusahaan yang terlibat karhutla di kabupaten Sanggau.

SANGGAU, SP - Wakil Ketua DPRD Sanggau Usman menyatakan, mendukung langkah aparat kepolisian memproses hukum dua perusahaan yang terlibat karhutla. Legislator Partai Demokrat ini berharap proses hukum PT SISU dan PT SAP tersebut berjalan  transparan, adil dan konsekuen.

“Kita dukung sepanjang dua perusahaan tersebut benar-benar melanggar aturan. Dan kita dukung penegak hukum melakukan penindakan secara transparan, adil dan konsekuen,” tegas Usman kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/9).

Disinggung penegakan hukum terhadap dua korporasi itu terkesan lambat dibanding penegakan hukum terhadap perseorangan? Ia menyebut, itu ranahnya aparat penegak hukum. 

“Memang berbeda masyarakat biasa dengan perusahaan. Kalau perusahaan inikan banyak yang berkepentingan dan kajian-kajiannya itu lebih dalam. Pertama, kita harus melihat aturan, kemudian kita melihat juga kondisi lahan, kondisi masyarakatnya dan mereka kan lebih luas, lebih besar,” ujar Usman.

Ia juga tidak sependapat jika peladang disebut sebagai menyebab dari kabut asap yang begitu mengkhawatirkan saat ini. 

“Karena kita tahu, setiap Agustus, Juli, itu biasanya musim masyarakat kampung bercocok tanam atau berladang. Dan sejak dulu tidak ada persoalan. Yang paling penting pemerintah adalah bagaimana mencegah, bagaimana mengawasi. Makanya pemerintah membuat UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, itu sudah diatur. Tidak boleh di atas dari dua hektar untuk masyarakat adat dan harus dikasi batas,” tutur Usman.

Menurut dia, yang menjadi menyumbang kabut asap itu adalah sebagian besar korporasi. Namun begitu, terhadap korporasi itupun tidak bisa disamaratakan bahwa salah semua. Melainkan, perusahaan yang harus bertanggungjawab adalah perusahaan yang tidak mengelola perusahaannya dan itu harus berikan sanksi tegas.

“Orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang saya maksud adalah orang yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan. Itu orang yang tidak bertanggungjawab. Kalau perusahaan yang lalai, artinya mereka sudah tidak peduli dengan perusahaan mereka, itu harus dicabut (izinnya). Itu kewenangan bupati untuk mencabutnya,” timpal Usman.

Ia juga mendukung langkah tegas pemerintah daerah yang mengusulkan pencabutan izin empat perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT BEI A, PT KPI, PT GSP dan PT RAU. 

“Jadi, usulan pencabutan izin empat perusahaan itu sudah benar. Karena memang perusahaannya tidak diurus, apalagi untuk mengawasi masyarakat atau orang yang tidak bertanggungjawab atas perusahaan itu membakar atau tidak membakar, itu harus kita cabut. Artinya mereka sudah tidak peduli lagi dengan perusahaan,” kata Usman.

Selain itu, ia juga mendukung permintaan pemerintah daerah agar perusahaan merivisi HGU mereka. 

“Kalau direvisi, disesuai dengan kondisi di lapangan. Itu sangat kita dukung, karena dulu ada yang tidak sesuai, lahan riil dengan lahan yang ada di atas kertas atau di peta. Ada Perpres Nomor 18 Tahun 2018 bahwa bisa dikeluarkan. Katakanlah di situ ada hutan adat, ada perkampungan, bisa dikeluarkan dari HGU,” kata Usman.

Senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Sanggau Yeremias Marsilinus. Legislator PDI Perjuangan ini juga mendukung penegakan hukum terhadap PT SISU dan PT SAP. 

“Terhadap dua perusahaan yang tengah disidik, saya kira kalau ini benar-benar melakukan pembakaran hutan dan lahan, saya berharap kepada pemerintah daerah untuk mencabut (izin) dua perusahaan ini. Karena berarti mereka tidak melaksanakan tugas mereka sebagaimana menjaga lingkungan,” tegasnya.

Kocan, sapaan akrabnya menegaskan, tidak setuju jika peladang yang disalahkan terkait kabut asap ini. 

“Tetapi kenyataan di lapangan kita melihat bahwa ada empat perusahaan yang diusulkan untuk dicabut izinnya. Saya menegaskan agar pemerintah daerah untuk berani mencabutnya apabila ini benar-benar dilakukan perusahaan tersebut,” harapnya.

Tidak hanya empat perusahaan tersebut yang juga dinilai Disbunnak tidak ada aktivitas, Kocan juga meminta kepada pemerintah daerah untuk berani mencabut izin perusahaan lainnya, baik perkebunan maupun pertambangan yang tidak ada aktivitas, alias tidak aktif.

“Kalau hanya izinnya saja tetapi tidak ada aktivitas, saya mohon kepada pemerintah daerah melalui bupati supaya dicabut izinnya. Baik itu perkebunan maupun pertambangan. Karena inilah, saya kira yang mengakibatkan kabut banyak. Karena kita tahu perusahaan lebih hebat dari petani,” tegasnya.

Selain itu, Kocan meminta pemerintah pusat agar melihat potensi-potensi yang ada di wilayah Indonesia ini, sehingga masyarakat yang berladang bisa merubah polanya. 

“Dan perlu pendampingan dari pemerintah, seperti contoh di Sanggau ini banyak potensi sawah. Tapi setelah dilaksanakan pembuatan sawah, tahu-tahu masuk kawasan hutan, hutan lindung,” katanya.

Padahal, menurut Kocan, masyarakat di pemukiman atau di daerah kawasan lindung sudah lama tinggal di sana. “Kita di daerah sudah mendorong, sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi supaya ini disampaikan ke pusat untuk melihat kawasan-kawasan mana yang bisa untuk dicetak sawah, mengurangi ladang berpindah,” pungkasnya. (jul)

Bagikan 1.000 Masker

Taruna Siaga Bencana (Tagana) membagikan 1.000 masker secara gratis kepada pengendara yang melintas di dua lokasi di ibu kota Kabupaten Sanggau, Selasa (17/9). Langkah ini dilakukan Tagana sebagai kepedulian pada kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak kabut asap.

Dari jumlah masker tersebut, 500 diantaranya merupakan bantuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana setempat. 

“Kami ada 20 personil yang membagikan masker. 15 dari tagana dan 5 dari relawan. Ini kerja gotong royonglah,” kata Ketua Tagana Sanggau Agustus AR kepada wartawan usai membagikan masker.

Pembagian masker yang dimulai pukul 06.15 hingga pukul 07.35 WIB itu, lanjut Agus sapaan akrabnya, diikuti Jumhuri selaku Kabid Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Siti Sulastri, Plt.Kasi Bansos pada Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau.

“Sasaran pembagian masker yang kami bagikan hari ini (kemarin, red), yakni pengendara kendaraan bermotor di kawasan lampu merah Pasar Sentral Jalan jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin dan lampu merah Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ilir Kota,” jelasnya.

Agus berharap kondisi kabut asap di Kabupaten Sanggau secepatnya berakahir agar aktivitas masyarakat, terutama para pelajar yang terpaksa diliburkan bisa kembali sekolah seperti biasa. “Kita sama-sama berdoa semoga Allah SWT menurunkan hujan supaya kabut asap cepat hilang dari tempat kita,” tutupnya. (jul)