Senin, 14 Oktober 2019


Izin Empat Perusahaan Sawit Dicabut

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 147
Izin Empat Perusahaan Sawit Dicabut

KEBUN SAWIT – Seorang pekerja sedang memanen buah sawit. Pemkab Sanggau mencabut izin empat perusahaan perkebunan kelapa sawit karena tidak melakukan aktivitas dan menelantarkan lahan. Ist

SANGGAU, SP -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau mencabut izin empat perusahaan perkebunan kelapa sawit karena tidak melakukan aktivitas dan menelantarkan lahan.

Empat perusahaan itu yakni PT Kapuas Plantation Industry (KPI), PT Gemilang Sukses Perdana (GSP), PT Rahma Abadi Utama (RAU) dan PT Borneo Edo International Agro (BEI A).

Sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan Pemkab Sanggau pada tahun 2012 silam, PT KPI mengusai lahan seluas 10.308,57 hektar di Kecamatan Meliau. Kemudian PT GSP sesuai IUP yang dikeluarkan pada pada tahun 2014 menguasai lahan seluas 9.422 hektar di Kecamatan Mukok dan Kecamatan Jangkang.

Sedangkan PT RAU menguasai lahan seluas 5.900 hektar di Kecamatan Tayan Hulu, IUP perusahaan ini dikeluarkan Pemkab Sanggau pada tahun 2012. Sementara PT BEI A berdasarkan IUP yang dikeluarkan tahun 2011 menguasai lahan seluas 20.846 hektar di Kecamatan Toba, Tayan Hili dan Meliau.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sanggau Joni Irwanto mengatakan, pencabutan izin empat perusahaan perkebunan tersebut terhitung tanggal 25 September 2019.

Ia menjelaskan, pencabutan izin empat perusahaan tersebut berdasarkan usulan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) yang telah memberikan pertimbangan teknis kepada DPM PTSP.

“Kita mendengarkan pertimbangan teknis dari Disbunnak. Karena memang secara teknis mereka yang akan mengevaluasi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau. Baik aktifitasnya maupun kedisiplinan mereka mengikuti aturan,” ujar Joni ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (25/9).

Pencabutan izin perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan karena tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagai salah satu kewajiban pemegang izin, tidak ada aktivitas di lapangan dan telah diberikan sanksi peringatan tertulis sebanyak tiga kali namun tidak ada respon.

“Nah empat perusahaan yang kita cabut ini memang dari awal sejak dapat izin lokasi, mereka sudah tidak aktif. Sampai kita telusuri, mencari kantornya pun sudah tidak sesuai dengan pengajuan, sudah tidak ada lagi,” kata Joni.

Disbunnak, lanjut dia, sudah pula beberapa kali menyurati perusahaan tersebut namun tidak direspon.

“Sudah memberikan peringatan, teguran, memanggil manajemen yang bersangkutan, tapi tidak dipenuhi, artinya secara administratif dan peraturan menteri pertanian, memang harus dicabut izinnya. Kita sebenarnya tidak ingin investasi di Kabupaten Sanggau, investasi yang abal-abal, kaleng-kalengan. Harus benar-benar operasional sehingga iklim investasi sehat,” tegas Joni.

Ia menambahkan, memang sempat terjadi kebakaran lahan di perusahaan tersebut. Namun Joni menegaskan, pencabutan izin empat perusahaan tersebut bukan semata-mata karena karhutla, tetapi memang sejak lama, sejak awal mengajukan izin lokasi tidak ada aktivitas.

“Maka Kita cabut izinnya dan sekarang kita kembalikan ke fungsi awalnya dan sudah menjadi milik masyarakat dan milik negara,” pungkasnya. (jul)

Kembali ke Negara dan Masyarakat

Bupati Sanggau Paolus Hadi (PH) mengaku sudah mendapat laporan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) terkait pencabutan izin empat perusahaan yang tidak melakukan aktivitas dan menelantarkan lahan.

“Saya sudah mendapat laporan dari PTSP, memang empat perusahaan sudah dicabut izinnya. Sudah ada SK dari PTSP. Dalam mengelola perkebunan, ataupun jenis perusahaannya yang menjadi kewenangan bupati dalam hal ini pemerintah daerah, saya hanya berpesan ikutilah aturan,” ujarnya di Gedung DPRD Sanggau, Rabu (25/9).

Seperti pencabutan izin empat perusahaan ini, kata PH, memang karena ada beberapa faktor, salah satunya karena tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang mampu mengelola perkebunan. Sudah diberikan kesempatan tapi tidak dilaksanakan.

“Kalau dikaitkan dengan karhutla sekarang, wilayah yang diberikan untuk dikelola itu nanti takutnya tidak bertuan, walaupun ini belum sampai ke HGU. Jadi jangan sampai kita dianggap tidak membina,” tegasnya.

Bagi bupati dua periode ini, pencabutan izin empat perusahaan ini bukan warning bagi perusahaan lain. Ia beralasan, setiap perusahaan sudah barang tentu paham terhadap aturan yang berlaku.

“Karena mereka sudah tahu kalau tidak sesuai aturan, pasti mereka ada masalah. Biasa itu, ada dulu beberapa juga sudah dicabut,” tutur PH.

Terkait status lahan pasca dicabutnya izin empat perusahaan tersebut, bupati menegaskan, kembali menjadi milik negara dan masyarakat.

“Statusnya karena perusahaan itu juga belum melakukan pembebasan-pembebasan, jadi itu tetap milik negara. Tapi dalam hal ini dalam negara juga ada hak masyarakat adat,” tutup PH. (jul)