Disdukcapil Sekadau Masih Mengkaji Perbub

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 1600

Disdukcapil Sekadau Masih Mengkaji Perbub
Kartu Identitas Anak. (jdih.jabarprov.go.id)
SEKADAU, SP – Sebagai kabupaten yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat dalam pencanangan program nasional Kartu Identitas Anak (KIA), Sekadau tentu membutuhkan sebuah payung hukum untuk penerapan rencana itu.

Namun sampai sekarang progres program itu belum berjalan sepenuhnya, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pemilik kewenangan teknis pelaksanaan masih dalam tahap pengkajian regulasi, khususnya peraturan bupati.

Kepala Disdukcapil, Ignatius Boni menerangkan, pihaknya baru akan mencoba menyusun terlebih dahulu rancangan pelaksanaan teknis KIA tersebut. Setelah disusun, akan dikoordinasikan di Biro Kependudukan Provinsi Kalbar.

“Seperti tata cara dan termasuk juga kita konsultasi ke Bagian Hukum Pemkab Sekadau untuk pembuatan perbup itu sendiri. Dan dalam mingggu ini sudah bisa konsultasikan ke provinsi,” ujarnya, Rabu (6/4).

Menurutnya, perbup itu adalah payung hukum untuk hal yang teknis, terutama mengenai persyaratan.

Sementara kendala di lapangan, masih ditemukan seperti contohnya status pendidikan anak yang tidak sesuai di Kartu Keluarga (KK).

“Ini kendala pendataan bagi kita, sehingga dalam kesempatan ini kita harus menyegarkan  kembali data supaya valid. Maka dari itu harus ada payung hukum adalah sebuah perbup,” ucapnya.

Dia berharap, dengan adanya perbup agar pelaksanaan KIA bisa berjalan baik. Sebab ini sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

“Kalau untuk target kerja kami rasa kami tidak terlalu-muluk lah, yang penting kami terus bekerja sampai akhirnya sukses berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara, fasilitas yang dimiliki untuk sekarang hanya ada 2 mesin cetak. Dari dua mesin hanya bisa dipakai satu mesin saja.

“Pada hari pelaksanaannya kami akan jemput bola ke sekolah. Karena objeknya ada di sana. KIA tidak dipungut biaya,” katanya.

Kepala Sub Bagian Penataan Hukum Pemkab Sekadau, Suhardi mengatakan, mengenai pembuatan sebuah produk hukum setingkat perbup harus melalui mekanisme dan proses.

Pihak SKPD teknis dalam hal ini Disdukcapil harus membuat rancangannya. Karena mereka lebih tahu secara teknis pelaksanaan program tersebut.

“Rapat dalam rangka pembahasan nantinya tentu melibatkan lintas sektoral, jika sudah benar dan sudah prosedural lalu diusulkan ke bupati untuk ditetapkan sebagai produk hukum daerah,” ungkapnya.

Dan dalam proses penetapan tersebut oleh bupati lalu ada jeda waktu selama 15 hari untuk dikonsultasikan kepada Biro Hukum Pemerintah provinsi. Jika kajian sudah masuk ke provinsi untuk dikoreksi, lalu biro hukum provinsi membuat koreksiannya dalam rangka penyempurnaan perbup itu sendiri.

Setelah itu langsung dinaikkan ke Sekda untuk diundangkan bersama SKPD teknis dan bidang lainnya. Langkah selanjutnya, langsung diterapkan oleh bagian yang bersangkutan, lalu dilakukan sosialisasi.

Mengenai rentang waktu mengurusi perbup akan memakan waktu. Tetapi dalam pelaksanaannya jika beberapa pihak yang bersangkutan tidak silang pendapat maka akan selesai dengan waktu yang cepat.


Pendataan dari Pelosok

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sekadau, Damre Sepejo meminta pemkab mendata anak-anak dari pelosok terlebih dahulu.
“Sehingga tidak ada tumpang tindih data. Karena banyak sekali anak-anak kita yang belum berstatus, dan jangan sampai data itu ditimpa, diberikan yang memang benar memerlukan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus bekerja ekstra dalam menyikapi program KIA yang pertama kali diluncurkan di Kalbar. Maka itu, kerjasama menurutnya juga harus dilakukan agar sinergis.

Seperti dengan bidang pendidikan, dan kesehatan, dan pemerintahan desa. DPRD sendiri menyambut baik atas kepercayaan pemerintah provinsi kepada Sekadau untuk melaksanakan program. (akh/and)