Ombudsman Berharap Kalbar Punya Perda Jalan

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 1409

Ombudsman Berharap Kalbar Punya Perda  Jalan
JALAN RUSAK (ANTARAFOTO)
SEKADAU, SP – Ombudsman perwakilan Kalimantan Barat, berharap Kalbar memiliki Peraturan Daerah tentang Jalan. Hal itu guna menghindari kerusakan jalan, akibat dilalui oleh kendaraan bermuatan sawit yang memang marak di daerah ini.

Terkait wacana tersebut, Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi menyebutkan telah menyurati gubernur dan DPRD Kalbar. Agar segera menindaklanjuti pembuatan Perda Jalan, yakni jalan umum dan khusus.

“Intinya agar ada dua jalan. Seperti di Kaltim, Kalsel dan Kalteng itu ada dua jalan, umum dan khusus,” ungkapnya, saat berkunjung ke Kabupaten Sekadau belum lama ini.

Menurutnya, di daerah tersebut, ada jalan kebun serta tambang dan jalan umum yang digunakan oleh masyarakat umum. Tujuan perda tersebut agar jalan yang dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lebih awet.

“Kalau jalan biasanya itu beban maksimalnya hanya 10 ton. Sedangkan kendaraan yang bermuatan sawit bisa lebih dari itu,” katanya.
Agus mengatakan, tidak ada alasan apa pun yang menyatakan bahwa ekonomi itu biayanya tinggi. Padahal, dalam Undang-undang jalan wajib ada jalan umum dan khusus.  “Ini soal kemauan saja,” ujarnya.

Sementara itu, Agus mengatakan hal ini bisa diterapkan dari tingkat kabupaten, seperti di Sekadau.  Mengingat jalan daerah ini kerap dilalui oleh kendaraan yang bermuatan sawit. “Kalau jalan rusak masyarakat menuntut siapa kalau bukan pemda,” timpalnya.

Namun, dia menyebutkan, sebelum ihwal itu dilakukan, warga harus terlebih dahulu diedukasi. Guna meningkatkan pemahaman mereka terkait perda ini.


Sementara itu, pendapat senada diutarakan Kadis PU dan Pertambangan setempat, M Ramsyah, kewenangan khusus terkait jalan antara kabupaten, provinsi, dan negara, yang memang perlu sebuah peraturan.

Menurutnya, pihaknya sudah berinovasi menangani persoalan jalan. “Ada beberapa ruas di sini, jika terdapat kerusakan pihak perusahaan diberikan kewenangan untuk memperbaikinya, itu zaman mantan Bupati Simon sudah dilakukan," ujarnya.

Sementara terhadap perda, menurutnya tentu ada kajian yang harus dilakukan terlebih dahulu. Sementara pihak perusahaan juga telah memperbaiki jalan rusak yang ada, melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kepada daerah yang menjadi tanggungjawab mereka.


Memperinci Porsi
Pemuda Sekadau, Anong mengatakan usulan perda penggunaan jalan tersebut memang dibutuhkan.
"Karena pembangunan di jalan nasional dan kabupaten ada tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga jika ada perda jalan, ini bisa lebih jelas porsinya masing-masing. Siapa yang bangun jalan perusahaan, yang mengangkut sumber alam seperti sawit dan lainnya," ujarnya.

Dia menyebutkan, keberadaan angkutan sawit memang mengancam infrastruktur jalan di daerah. Sebab bermuatan hingga berton-ton melewati jalan yang sudah diaspal, namun belum sesuai tonasenya. "Karena berat angkutan tidak sesuai dengan kapasitas ketebalan aspal jalan, sehingga jalan itu akan hancur," ungkapnya.

Dia berharap, pemerintah daerah agar mengkaji perda ini. Sehingga ke depannya jalur angkut sawit bisa lebih teratur dan tidak merugikan pihak mana pun. (akh/and)