Warga Sekadau Minta PT Finanntara Kelola Lahan

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 1279

Warga Sekadau Minta PT Finanntara  Kelola Lahan
Hutan Budidaya Akasia Mangium (tips-ukm.com)
SEKADAU, SP – Warga Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau mulai mengeluhkan keberadaan PT Finanntara. Pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang kawasan hutan ini, sampai sekarang dianggap tidak bermanfaat bagi warga,  lantaran belum melakukan aktivitas pengelolaan lahan yang didominasi pohon Akasia.

"Karena sudah bertahun-tahun tidak dimanfaatkan, jika dikelola tentu akan menyerap tenaga kerja dari warga kami," ujar kades  setempat, Jemmi Ibrahim, Selasa (23/8).

Jemi berharap pemda dapat  memberikan sosialisasi terhadap warga sekitar terkait permasalahan ini. “Karena pasti mereka berpikir mengapa belum ada pengelolaan. Walau izin dari pusat paling tidak dengan kondisi sekarang bisa disampaikan ke pusat," jelasnya.


Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat Utin Ramadiana menyebutkan, sesuai data perizinan, perusahaan ini pada tahun 1996 melalu SK Menteri Kehutanan Nomor 7500/KPTS-2-1996.

Perusahaan ini bersifat Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1996, lalu  tahun 2000 terbit SK Menhut tentang kawasan hutan. 
“Saat ini walau masuknya lahan Finanntara dari Sanggau lalu masuk kabupaten pemekaran yakni Sekadau maka peta lahannya menjadi peta sendiri," ujarnya.

Utin menjelaskan, perusahaan ini milik swasta tapi sepenuhnya melalui kebijakan negara. Tentu ada kesepakatan antara kabupaten dengan provinsi,  serta pemerintah pusat yang merupakan satu kesatuan. Luas lahannya mencapai 97 hektare yang terdapat di tiga kecamatan.


"Yakni Kecamatan Belitang Hulu, Belitang Hilir, dan Sekadau Hilir. dengan produk tanamnya adalah pohon Akasia dan Eucalyptus," ungkapnya.  

Menanggapi keluhan warga, dia meminta perusahaan wajib menyampaikan laporan, sepert bulanan, laporan kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri. 

"Kami tidak bisa bertindak jika ada keluhan masyarakat, tetapi menerima aduan dan meneruskan ke Dinas Kehutanan provinsi dan pusat," pungkasnya.

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) setempat, Mores menyebutkan perusahaan ini terdaftar di Sekadau,  namun masuk dalam wilayah Sanggau. “Jadi pembinaannya banyak di provinsi atau pemerintah pusat," ujarnya.
?
Dia mengatakan, setiap perusahaan tentu harus melaporkan perkembangan perusahaan secara on line dengan program supevisor oleh penanaman modal nasional sesuai dengan domisili perusahaan.

“Mengenai rencana yang akan mereka perbuat sampai selesai perkebunan itu secara bertahap, lalu tenaga kerja, dan pengelolaan dana yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan," ujarnya.  

Sementara itu,  anggota Komisi A DPRD setempat, Muhammad meminta perusahaan ini memanfaatkan lahannya.

“Gubernur kan sudah menyampaikan tidak ada penerimaan investor terutama di bidang perkebunan sawit, makanya sekarang perusahaan ini harus memanfaatkan lahannya. Misalnya kemarin diberikan izin sepuluh ribu, ternyata realisasinya hanya tujuh ribu, maka sisanya harus dikembalikan," ungkapnya.

Menurutnya, jika perusahaan tidak beroperasi perlu dipertanyakan kembali soal izin yang diberikan sebelumnya. “Pemda juga harus menindak lanjuti dan harus peduli, mereka harus ada manfaatnya bagi masyarakat. Jangan berpatokan ini urusan pusat, karena ini wilayah domisili di Sekadau maka kita tahu kondisinya," tegasnya.  (akh/and/sut)?