Pekerja Perusahaan Sawit Mengadu ke DPRD

Sekadau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 404

Pekerja Perusahaan Sawit Mengadu ke DPRD
SAMPAIKAN ASPIRASI - Puluhan karyawan perusahaan sawit, PT Landak Bhakti Palma Nanga Mahap menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Sekadau, kemarin. Mereka mengadu karena perusahaan membuat keputusan yang tak adil. (SP/Akhmal)

Anggota Legislatif Nilai Perusahaan Langgar UU Ketenagakerjaan


Pekerja, Sukirman Junaidi
"lahan yang sudah diserahkan oleh masyarakat diukur langsung digusur, ditanam tanpa ganti rugi tanam tumbuh sebelumnya. Ganti rugi tanam tumbuh itu terlalu lama dan pembayaran dicicil."

SEKADAU, SP - Puluhan masyarakat yang merupakan Tenaga Kerja Harian (TKH) sebuah perusahaan sawit, PT Landak Bhakti Palma (LBP) Nanga Mahap mengadu ke DPRD Kabupaten Sekadau, kemarin. 

Kedatangan masyarakat tersebut untuk menyampaikan keberatan atas keputusan sepihak perusahaan yang dinilai memberatkan masyarakat.

Salah seorang pekerja, Sukirman Junaidi mengungkapkan, keberatan tersebut di antaranya pengurangan harian kerja dari 26 hari menjadi 13 hari yang diputuskan secara sepihak oleh perusahaan.

“Selain itu, lahan yang sudah diserahkan oleh masyarakat diukur langsung digusur, ditanam tanpa ganti rugi tanam tumbuh sebelumnya. Ganti rugi tanam tumbuh itu terlalu lama dan pembayaran dicicil,” ujarnya kepada Suara Pemred usai penyampaian aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sekadau. 

Sukirman mengungkapkan, tidak ada kejelasan tentang dokumen perusahaan. Bahkan, yang sangat disayangkan yakni pihak perusahaan merekrut tenaga kerja yang berasal dari kabupaten lain. Tak pelak, hal itu memunculkan kesenjangan sosial. 

“Penerimaan tenaga kerja harusnya lebih mengutamakan masyarakat setempat. Tapi kenyataan di lapangan jauh sekali. Masalah ini kami bilang jauh panggang dari api. Waktu sosialisasi janjinya manis, tapi kenyataan di lapangan sangat pahit,” sesalnya.

Untuk itu, ia berharap DPRD Kabupaten Sekadau dapat membantu para pekerja dan pemilik lahan dengan menanggil pihak perusahaan. Sehingga, pihak perusahaan dapat membatalkan keputusan sepihak tersebut.

“Harapan kami dengan dipanggilnya pihak perusahaan, keputusan tersebut dibatalkan dan apa yang menjadi tuntutan kami dapat dipenuhi, sehingga kami dapat beraktivitas dengan normal,” ucapnya.

Langgar UU Ketenagakerjaan


Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Teguh Arif Hardianto menuturkan, mendengar keluhan yang disampaikan tersebut, pihak perusahaan dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sebabnya yaitu tidak ada perjanjian kerja hingga tidak ada serikat kerja.

“Investasi masuk ke daerah itu seharusnya memberikan pembelajaran dan menyejahterakan masyarakat. Jika tidak, tentu masalah sosial yang akan timbul,” kata Politisi Fraksi Nasdem itu.

Untuk itu, pemanggilan terhadap pihak perusahaan harus dilakukan, sehingga diketahui apa yang menjadi penyebabnya. 

“Kami tidak ingin, ketidaktahuan dan ketidakadilan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau lainnya, Muslim yang memimpin jalannya rapat tersebut mengatakan, TKH tersebut mengadukan keberatan terhadap keputusan manajemen PT LBP. Adapun keberatan tersebut datang dari TKH dari Desa Lembah Beringin, Teluk Kebau, Sebabas, Landau Apin dan Tembaga.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan secepat mungkin. 

“Nanti akan dijadwalkan melalui Banmus (Badan musyawarah) untuk memediasi masyarakat dengan pihak perusahaan,” pungkasnya.

Saat Suara Pemred mengonfirmasi pihak PT LBP terkait keluhan TKH, pihak perusahaan belum dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir pada pertemuan tersebut.  

Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Musa A, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Efendi, Hasan dan Yohanes Ayub.

Mesti Akomodasi Pekerja


Kepala Bidang Tenaga Kerja di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau, Basuki mengaku menyayangkan persoalan itu terjadi. 

"Seharusnya perusahaan mengakomodir para tenaga kerja, bukan malah membuat karyawan mengeluh. Mereka harus memberikan kesejahteraan," ujarnya. 
Menurutnya, kehadiran perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat. 

"Jadi, saya rasa setelah adanya aspirasi ke dewan, tentu pihak dewan nanti akan memanggil kami untuk membahas ini. Mudah-mudahan nanti ada titik temu atau solusi seperti apa yang harus diberikan dan dilakukan oleh pihak perusahaan," pungkasnya. (akh/bah)