Pemdes Diminta Transparan Kelola Keuangan Desa

Sekadau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 401

Pemdes Diminta Transparan Kelola Keuangan Desa
WORKSHOP - Sejumlah Kades, Camat, dan pejabat daerah Pemkab sekadau sedang mengikuti Workshop Siskudes di aula lantai II Kantor bupati Sekadau. (SP/Akhmal)
SEKADAU, SP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalimantan Barat, menyelenggarakan workshop hasil evaluasi implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam tata kelola keuangan desa, di aula serbaguna lantai II kantor bupati Sekadau, Rabu (11/4).

Kegiatan itu,  dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar Arman Sahri Harahap, Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP Adi Gemawan, Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Andi Musa. Serta dihadiri juga oleh Wakil Bupati Sekadau Aloysius, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Albertus Pinus, Sekda Sekadau Zakaria, Kapolres Sekadau AKBP Anggon Salazar Tarmizi, Forkopimda, dan jajaran SKPD Kabupaten Sekadau, serta  seluruh Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Sekadau sebagai peserta.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Arman Sahri Harahap mengatakan, komitmen harus diwujudkan dalam kerja nyata.  Secara umum ada tiga resiko yang dialami kepala desa dalam mengelola keuangan desa.  Yakni, belum mampunyai SDM dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel, ketidaktaatan serta ketertiban serta sikap atau mental.

"Ketiga faktor tersebut bisa bermuara pada penyimpangan. Jika sudah bermura pada penyimpangan, dan jika menyangkut masalah keuangan negara bisa masuk dalam praktik tindak pidana korupsi. Maka perlu upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan," jelasnya.

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menuturkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, desa diberikan kesempatan yang besar mengurus tata pemerintahan sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

“Diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa,” ujar aloy.

Aloy mengatakan, peran desa sangat besar, maka harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Untuk itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

“Sehingga, terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. BPKP selaku aparat internal pemerintah, juga mengawal program strategis pemerintah,” katanya.

Aplikasi siskeudes ini, kata Aloy, diberikan secara gratis untuk digunakan seluruh desa, tak terkecuali di Kabupaten Sekadau. Pemkab Sekadau dalam pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Perbup Nomor 79 tahun 2016 tentang keuangan desa yang merupakan aturan lebih lanjut dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa

“Komitmen tahun ini siskeu di Sekadau sudah bisa sampai ke tahap pelaporan pertanggungjawaan keuangan desa,” tuturnya. (akh/jek)