Rabu, 13 November 2019


Kades Diminta Proaktif Atasi Persoalan Sosial Masyarakat

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 481
Kades Diminta Proaktif Atasi Persoalan Sosial Masyarakat

ilustrasi. (Net)

SEKADAU, SP - Setiap tahunnya, pemerintah daerah terus berupaya untuk mencover masyarakat kurang mampu agar mendapatkan bantuan. Salah satunya bantuan sosial program keluarga harapan (PKH). Untuk itu, kepala desa dan perangkat desa diminta proaktif membantu mendata warganya yang kurang mampu.

Pada 2018, penerima PKH di Kabupaten Sekadau berjumlah 5.351 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2017 lalu yang hanya berjumlah 3.111 KPM. Selain itu, jumlah pemegang Kartu Indonesia  Sehat (KIS) Kabupaten Sekadau mencapai 56.000.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sekadau, Suhardi menuturkan, layak tidak layaknya penerima bantuan tersebut dilihat dari kondisi keluarga tersebut. Jika  ada laporan kehidupannya sudah meningkat, maka keluarga itu tidak lagi menerima bantuan.

“Bisa saja akan otomatis dikeluarkan dari data. Kami juga ada petugas pendamping di kecamatan,” ujarnya, Kamis (3/5).

Selain itu, kata Suhardi, bila ada yang belum terdaftar maka bisa didaftrakan melalui petugas yang ada dilapangan. Untuk itu, ia berharap peran kepala desa dan perangkatnya proaktif membantu mendata warganya yang kurang mampu.

“Sehingga, permasalahan sosial dimasyarakat itu bisa diatasi,” ucapnya.

Suhardi mengungkapkan, pihaknya juga tidak bisa serta merta mencoret atau mengeluarkan nama penerima bantuan sosial bila tidak ada usulan atau lapiran dari desa. Menurutnya, kepala desa yang lebih tahu keadaan atau kondisi masyarakatnya.

Sedangkan, untuk penerima kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 3000. Jumlah tersebut, kata dia, tidak bisa menambah atau mengurangi lantaran adanya memorandum of understanding (MoU) antara pemda dan pihak BPJS.

“Kecuali jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN-KIS). Ini wajib bagi sleuruh masyarakat untuk mendapatkannya,” ungkapnya.

Bahkan, untuk pemegang kartu JKN-KIS memiliki kelas, yakni kelas I, II dan III. Kepemilikan kartu tersebut diwajibkan bagi seluruh masyarakat, baik itu kalngan atas maupun menengah.

“Saya mengimbau masyarakat untuk memiliki BPJS. Karena ini adalah program nasional,” imbau Suhardi yang pernah menjabat Camat Sekadau Hulu.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Damre Sepejo meminta, agar dinas terakit benar-benar mendata masyarakat yang layak menerima bantuan. Ia juga berharap, persoalan masyarakat itu dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.

“Jangan sampai dimanfaatkan dengan hal-hal yang tak diinginkan. Bantuan itu adalah hak masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” pinta Politisi Fraksi PKPI itu.

Selain itu, ia juga berharap peran serta kepala desa agar mendata masyarakatnya yang kurang mampu. Sehingga, kata dia, masyarakat yang membutuhkan tersebut bisa ditangani dengan baik.

“Perlu peran serta semua pihak agar persoalan sosial dimasyarakat bisa diatasi,” pungkasnya. (akh/jek)