Senin, 09 Desember 2019


Polisi Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian di Medsos, Laporan Langsung Ditangani Polda Kalbar

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 504
Polisi Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian di Medsos, Laporan Langsung Ditangani Polda Kalbar

Ilustrasi. (Net)

Kapolres Sekadau, AKBP Anggon Salazar Tarmizi
"Kita mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa akun milik AM melakukan ujaran kebencian. Setelah kita telusuri, kita langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku."

SEKADAU, SP - Seorang pemuda asal Desa Sungai Ayak Kecamatan Belitang Hilir, AM (21)  berhasil diringkus oleh pihak kepolisian.  AMditangkap karena diduga melakukan ujaran kebencian melalui media sosial.

Kapolres Sekadau, AKBP Anggon Salazar Tarmizi menuturkan, AM ditangkap karena diduga melakukan ujaran kebencian berbau Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di Media Sosial (Medsos) yakni di  akun facebook miliknya. 

"Kita mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa akun milik AM melakukan ujaran kebencian. Setelah kita telusuri, kita langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku," ujar AKBP Anggon Salazar Tarmizi (29/8).

Anggon menegaskan, pelaku berhasil ditangkap di Desa Sungai Ayak setelah anggota dari Polres Sekadau,  Polsek Belitang Hilir,  dan juga Polres Sintang berkoordinasi. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolres Sintang berikut barang bukti sebuah handphone android, yang diduga sebagai alat untuk melakukan ujaran kebencian. Selain itu juga diamankan sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku. 

"Pelaku sempat berusaha untuk kabur saat hendak ditangkap oleh petugas. Namun akhirnya pelaku yang hendak melarikan diri ke Sintang dengan menggunakan sepeda motor berhasil diringkus," katanya. 

"Laporan polisinya ditangani Polda Kalbar langsung. Jadi kami langsung geser yang bersangkutan ke Pontianak," sambung Anggon. 

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres Sintang, dan juga Ditkrimsus Polda Kalbar untuk penindakan lebih lanjut terhadap pelaku.

Penebar kebencian melalui berbagai media, termasuk media sosial, bisa diancam pidana jika tidak mengindahkan teguran dari kepolisian.

Hal itu menjadi  salah satu poin dalam Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015. Surat tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). (akh/det/jek)

Lakukan Tindakan Preventif

Prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain,  memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat, melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, serta mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan,  KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. (det/jek)