Begini Cara KPU Sekadau Lindungi Hak Pilih Masyarakat

Sekadau

Editor Admin Dibaca : 146

Begini Cara KPU Sekadau Lindungi Hak Pilih Masyarakat
SOSIALISASI - KPU Sekadau bersama Parpol, Bawaslu, TNI, Polri dan Pemkab menggelar sosialisasi dan penjelasan terkait DPTb dan DPK Pemilu 2019 di aula Hotel Multi Sekadau, belum lama ini. KPU Sekdau berkomitmen melindungi hak pilih masyarakat.
SEKADAU, SP - Sebagai upaya untuk melindungi hak pilih masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau menggelar sosialisasi daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) pemilu 2019 di aula Hotel Multi, Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Senin (31/12) lalu. 

Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban menuturkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan data pemilih. Pihaknya berkewajiban melindungi hak pilih masyarakat pada pemilu 2019.

"Dengan dijaminnya hak pilih masyarakat,  tentunya masyarakat bisa memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Drianus Saban, belum lama ini.

Ia mengatakan, pihaknya juga menggandeng Parpol dan organisasi masyarakat lainnya untuk menjelaskan DPTb dan DPK pemilu 2019.

“Tentu tidak semua tercatat dalam DPT. Setiap bulannya tentu ada yang melakukan perekaman KTP elektronik dan lain sebagainya,” ucapnya.

Komisioner KPU Sekadau, Marikun menjelaskan, data pemilih yang terdaftar dalam DPT disuatu TPS karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untk memilih di TPS yang bersangkutan. Sehingga, yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Seperti menjalankan tugas pemerintahan ditempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi. Kemudian, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti soisal atau panti rehabilitasi.

“Menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan rumah atau lembaga permasyarakatanm tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Pindah domisili dan tertimpa bencana alam,” jelasnya.

Marikun mengatakan, untuk bisa dimasukan dalam DPTb pemilih harus melaporkan kepada PPS atau KPU Kabupaten asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir model A.5-Kpu yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain.

Adapun, kata dia, hal itu diurus paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Menunjukan KTP elektronik atau surat keterangan atau salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir model A.A1-KPU.

Marikun mengatakan, apabila ada warga yang melapor kepada PPS atau KPU terkait dengan pindah pemlih maka PPS atau KPU mengecek dan meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan di DPT.

“Apabila warga yang melapor sudah terdaftar dalam DPT maka PPS atau KPU mencatat pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan memilih menggunakan formulir model A.5-KPU,” tuturnya.

Marikun menjelaskan, setiap warga negara Indonesia yang mempunyaio hak pilih namun belum terdata dalam DPT dan DPTb, maka bisa dimasukkan pada Daftar Pemilih Khusus. Dengan menunjukan KTP elektronik (KTP el) di TPS terdekat sesuai alamat pada KTP.

“Pemilihan yang masuk dalam DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan sura dengan menunjukan KTP elektronik. Selanjutnya, pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai alamat yang tertera dalam KTP elektronik,” pungkasnya. (akh/jek)