Upaya Pemkab Penuhi Hak Kontitusi Warga Negara

Sekadau

Editor elgiants Dibaca : 82

Upaya Pemkab Penuhi Hak Kontitusi Warga Negara
SOSIALISASI - Disdukcapil Sekadau gelar sosialisasi kebijakan kependudukan bersama Disdukcapil Kalbar yang berlangsung di Gedung Kateketik Sekadau. Ist
Pemkab Sekadau menggelar sosialisasi kebijakan kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, Dukcapil Go Digital melalui SIAK dengan tanda tangan elektronik pencatatan biodata penduduk WNI dan WNA. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Kateketik, Jalan Merdeka Selatan, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa (28/5).

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menuturkan, saat ini Pemda Kabupaten telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi. Hal itu sebagai upaya pemenuhan hak konstitusi warga negara secara luas dan masyarakat Sekadau. Khususnya, telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan.

“Diantaranya sosialisasi administrasi kependudukan, pelayanan langsung ke desa-desa dalam kecamatan di Kabupaten Sekadau, mempermudah pelayanan administrasi kependudukan,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Aloy menambahkan, kegiatan tersebut merupakan upaya Pemda untuk mempercepat dokumen kependudukan. Sehingga, masyarakat Kabupaten Sekadau mendapatkan data kependudukan perseorangan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan data saat ini, Penduduk Kabupaten Sekadau berjumlah 212.202 jiwa. sedangkan, untuk wajib KTP sebanyak 151.975 jiwa. Dari data tersebut yang sudah perekaman KTP elektronik sebanyak 139.489 jiwa.

“Masih ada 12.486 jiwa yang belum melaksanakan perekaman. Sekitar 8 persen dari jumlah penduduk wajib KTP Kabupaten Sekadau dan masih banyak yang belum memiliki akta pencatatan sipil,” ucap Aloy.

Aloy mengatakan, hal itu menjadi perhatian serius Pemda agar lebih terpacu, bersemangat mengimplementasikan kebijakan daerah. Sehingga, seluruh warga negara khususnya masyarakat Kabupaten Sekadau dapat memiliki dokumen kependudukan.

“Saya menginstruksikan kepada Kadis Dukcapil untuk melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan OPD dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas dia.

Aloy menambahkan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang administrasi kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efesien dan efektif serta negara yang memiliki daya saing. Pemerintah telah mengeluarkan instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ tentang gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan (GISA).

“Kita harus mendukung 14 langkah besar Dirjen Dukcapil diantaranya adalah Dukcapil Go-Digital, yaitu semua dokumen ditandatangani secara elektronik, pelayanan terintegrasi dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) untuk mempercepat akta kelahiran,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadisdukcapil Provinsi Kalbar, Kadisdukcapil Kabupaten Sekadau dan jajaran SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau. (akh/nak)