Minggu, 15 Desember 2019


Perusahaan Sawit Diminta Beri Kontribusi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 255
Perusahaan Sawit Diminta Beri Kontribusi

Seorang buruh tampak mengumpulkan buah sawit hasil panen. Dari 24 perusahaan perkebunan sawit yang ada di Sekadau, 60 persen diantaranya dinilai sudah mulai bekerja sama dengan Pemda untuk pembangunan infrastruktur melalui dana CSR yang mereka miliki. Ist

SEKADAU, SP - Gubernur Kalbar Sutarmadji beberapa waktu lalu menilai perushaan sawit di Kalbar kurang berpartisipasi pada pembangunan di wilayah operasinya. Menurutnya pembangunan di kawasan pedesaan di tempat perusahaan sawit tersebut juga berperan penting dalam mendorong program pemerintah menciptakan desa mandiri. 

Direktur Linkar Borneo, Agus Sutomo menilai keinginan Gubernur tersebut sangat baik, namun tentu harus didukung pula dengan data valid di lapangan. Walaupun ia juga mengakui dari 411 perusahaan sawit di Kalbar tidak lebih dari 10 persen yang sudah memberikan kontribusi untuk pembangunan di kawasan produksinya.

"Memang dari data kami 411 perusahaan sawit di Kalbar ini kurang dari 10 persen saja yang berlaku baik, maksudnya sudah menerapkan CSR yang baik, ikut membangun infrastruktur, plasma yang baik serta telah memperhatikan kesejahteraan buruhnya. Namun tentu ini kemudian tidak bisa digeneralisasikan semuanya buruk, karena faktanya memang ada perusahaan yang sudah berkontribusi," sebut Agus, Sabtu (6/7)

Untuk itu menurut dia perlu ada kajian dari Pemerintah sehingga ada dasar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Dan untuk memastikan kajian ini berhasil tentu menurutnya Gubernur bisa mengeluarkan SK Moratorium sehingga tim bisa bekerja dengan payung hukum yang kua. 

"Kita berharap Gubernur dan tim yang ada segera bergerak dengan dibuatnya SK memoratorium, yang harus diikuti kabupaten/kota. Ini agar bisa dilakukan evaluasi menyeluruh, Gubernur dan jajarannya serta kabupaten/kota bisa mengevaluasi secara keseluruhan dampak positif dan negatif dalam skala besar Perusahaan Sawit di kalbar, baik aspek lingkungan, pembangunan, sosial, masyarakat setempat, buruh, plasma, serta kebudayaan," katanya.

Untuk Kabupaten Sekadau ia juga menilai pentingnya melahirkan SK moratorium tersebut, sehingga Pemda juga akan lebih mudah melakukan evakuasi. Dimana di kabupaten Sekadau tidak kurang 24 perusahaan sawit yang beroperasi dan saat ini Kabupaten Sekadau juga sudah menunjuka niatan baik untuk mengajak perusahaan sawit di Kabupaten tersebut untuk berkontribusi pada pembangunan. 

"Sekadau ada progres tapi harus diperkuat dengan SK moratorium sehingga tim bisa bekerja karena ada payung hukumnya,” tuturnya.

Dari 24 perusahaan yang ada di Sekadau menurut Agus 60 persen perushaan sudah mulai bekerja sama dengan Pemda untuk pembangunan infrastruktur ini. Dimana menurutnya ini juga bagian dari upaya mendorong terbentuknya desa mandiri. 

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menilai perkebunan Sawit dalam membantu pemerintah Sekadau sudah cukup baik. Diantaranya membangun sektor infrastruktur jalan yang berada di kawasan operasi perusahaan sawit tersebut. 

"Kontribusi perkebunan terhadap kabupaten sekadau, cukup banyak dalam membantu terutama berkaitan dengan infrastruktur. Memang secara nyata dalam arti kata kerjasamanya sedang di jajaki, tetapi kegiatan yang berkaitan dengan jalan di perkebunan sehingga memerlukan bantuan melalui CSR bisa di bantu oleh mereka," ujar Wakil Bupati. 

Permasalahannya menurut dia memang penggunaan CSR oleh perusahaan terkadang tidak diketahui atau dilaporkan ke Pemerintah Daerah. 

"Nah mengelola CSR ini harus ada komunikasi, kadang perusahaan membantu namun pemerintah tidak tahu. Jadi image diluar tidak ada bantuan dari perusahaan," ucapnya.

Saat ini diakuinya proses pengelolaan CSR juga sudah mulai digalakkan oleh Pemerintah Daerah Sekadau. 

"Kita sudah mulai melalukan pembagian zona pemeliharaan jalan, kita sudah membagi zona pemeliharaan jalan untuk setiap perusahaan. Sementara pemerintah secara bertahap mengalokasikan baik dari APBN dan APBD dan kita terbantu karena membangun Sekadau ini tidak bisa sendiri," tuturnya.

Ia juga mengatakan untuk saat ini pemerintah daerah Sekadau telah mengeluarkan Perda yang mengatur CSR tersebut. 

"Perda sudah disahkan tinggal di aplikasikan dan pengawasan akan dilakukan dari dinas teknis. CSR ini tidak hanya infrastruktur, bisa sekolah di bidang pendidikan, sosial dan lainnya diluar mereka membina petani kita di perkebunan," pungkasnya. (akh/nak)