Jumat, 13 Desember 2019


Penyederhanaan Sistem Pelayanan Hingga Reformasi Birokrasi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 160
Penyederhanaan Sistem Pelayanan Hingga Reformasi Birokrasi

MONITORING - Tim KPK RI melakukan rapat di Aula Kantor Bupati Sekadau saat monitoring dan evaluasi terkait aksi pemberantasan korupsi di Pemkab Sekadau.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Sekadau, Kamis (18/7). Adapun tim Korsugah KPK yang melakukan monitoring yaitu Tri Budi Rachmanto dan Anna Devi Azhar. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Zakaria mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan tim dari KPK. Zakaria menegaskan, pihaknya siap melayani dan memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evakuasi rencana aksi pelaksanaan pemberantasan korupsi terintegrasi. 

"Kepada seluruh kepala SKPD se-Kabupaten Sekadau agar dapat memberikan pelayanan informasi yang maksimal terkait data yang diperlukan," serunya. 

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan tahapan-tahapan realisasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi. Adapun yang telah dilakukan, yaitu memangkas dan menyederhanakan sistem pelayanan publik melalui aplikasi online baik perizinan maupun non perizinan. 

"Dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem online melalui unit pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan SIPKD. Pembayaran kepada para pihak telah dilakulan secara CMS," ucapnya. 

Zakaria mengatakan, laporan pengelolaan keuangan Kabupaten Sekadau atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut. Bahkan, WTP pada 2019 menduduki urutan pertama terbaik se Kalimanatan Barat. 

Zakaria mengaku, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki terutama didalam mencegah sedini mungkin tindakan penyimpangan. Namun demikian, kata dia, pihaknya telah menyelesaikan infrastruktur regulasi penyelesaiannya melalui Perda, Perbup dan akan menyiapkan Keputusan Bupati yang bertujuan untuk tertib dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah salah satunya melalui Majelis TPKD. 

"Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) akan dimulai pelaksanaannya," kata Zakaria. 

Ia mengatakan, berdasarkan penilaian mandiri zona integritas menuju WBK pada empat SKPD pelayanan publik. Pihaknya, kata dia, akan menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk membentuk tim pembina di unit kerjanya untuk melakukan pembinaan pembangunan zona integrasi di unit-unit pelayanan dan Kepala SKPD agar menyusun perencanaan kinerja pembangunan zona tersebut. 

"Demikian juga dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Inspekrorat Kabupaten Sekadau mulai menunjukan trend peningkatan dengan nilai 62,5 tahun 2019, meningkat tajam dibandingkan 2018," bebernya. 

Sedangkan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sekadau masih berpredikat CC pada 2019 dan 2018 mendapat predikat C Kemenpan-RB. Zakaria mengatakan, pihaknya menargetkan 2020 minimal memperoleh B atau BB. 

"Terkait dengan indeks persepsi korupsi (IPK), kami belum memperoleh gambaran sama sekali karena belum ada indikator yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur IPK tersebut. Oleh karena itu dengan bantuan dari berbagai pihak mudah-mudahan kesepan dapat diwujudkan," ungkapnya. 

Zakaria menyampailan permohonan maaf lantaran rencana aksi yang belum tercapai khususnya anggaran biaya untuk Inspektorat yang belum memenuhi standar yang disarankan KPK. Hal ini lantaran kemampuan keuangan daerah. 

Kendati demikian, kata Zakaria, pihaknya selalu mendorong Inspektorat untuk meningkayian level kapabilitas APIP yang sekarang sudah dilevel tiga. Kemudian, meningkatkan pemeriksaan terhadap adanya indikasi korupsi serra mendorong SKPD untuk meningkatkan sistem pengendalian internal (SPIP). 

"Kami mohon maaf atas kerjasama survey pelaksanaan pengandalian internal Pemda dengan KPK untuk tahun 2019 belum dapat dipenuhi dan telah kami masukan dalam perencanaan anggaran tahun 2020," pungkasnya. (akhmal)