Selasa, 19 November 2019


Kasus Penculikan dan Penganiayaan Anak di Sekadau

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 82
Kasus Penculikan dan Penganiayaan Anak di Sekadau

Grafis: Wesi

SEKADAU, SP – Kasus dugaan penganiayaan dan penculikan anak dengan terdawa Asep Syaifullah telah memasuki tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Pada Kamis (31/10) lalu, sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dan pelapor. Kasus ini memakan waktu cukup lama untuk sampai ke pengadilan. Setidaknya butuh lima bulan sejak dilaporkan kali pertama ke Polres Sekadau pada 30 Mei 2019 lalu.

Saat agenda pemeriksaan saksi, W sebagai korban penculikan dan penganiayaan hadir memberikan keterangan di ruang persidangan.

Hadir mendampingi W yakni orangtuanya, Aheng, pengacara korban yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, Suparman dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalbar, Husnan.

W tak banyak memberikan keterangan dan hanya diam ketika ditanya oleh majelis hakim.

“Ini sudah tahap pembuktian. Kita hadirkan korban didampingi bapaknya. Kemudian beberapa saudara lainnya,” ungkap pengacara korban, Suparman.

Suparman mengatakan bahwa W masih mengalami trauma atas penganiayaan dan penculikan yang dilakukan terdakwa.

“Kondisi anak setelah diculik dan dianiaya oleh terdakwa sekarang lebih banyak diam dan takut ketika berhadapan dengan orang,” ungkap Suparman.

Luka fisik memang tidak membekas, tetapi luka psikis masih mendekam dlaam diri W. Keadaan traumatik itu akan jelas terlihat saat berhadapan atau berbicara dengan orang yang tak dikenal.

“Ada ketakutan di wajahnya. Untuk itu, kami berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal dan seberat-beratnya,” tegas Suparman.

Suparman menambahkan, JPU harus tetap obyektif dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa dan lebih memperhatikan kondisi anak selaku korban.

” Kasus yang menimpa korban ini adalah delik khusus. Jadi, tuntutannya harus dibedakan dengan yang diatur di KUHP yang biasanya tuntutan JPU hanya tujuh sampai 10 bulan. JPU harus lebih mempertimbangkan kondisi psikis korban untuk memenuhi rasa keadilan pada korban,” paparnya.

Tuntutan yang obyektif, lanjut Suparman, setidaknya dapat membuktikan bahwa JPU tidak memihak kepada terdakwa.

Sementara orangtua korban, Aheng meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya. Hukum tak boleh memihak pada mereka yang berduit.

“Hukum tak boleh dibeli. Saya harap JPU dapat memperlakukan hukum dengan bersih, jujur, dari hati nurani, sehingga tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa betul-betul memenuhi unsur keadilan, tak pandang bulu,” tegas Aheng.

Hukuman yang berat, kata Aheng, juga dapat jadi pelajaran bagi public atau khalayak ramai bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa.

“Hukuman yang berat itu sebagai efek jera bagi terdakwa dan masyarakat agar tidak bertindak bengis kepada anak,” kata Aheng.

Aheng lantas memisalkan jika korban kekerasan itu adalah anak kandung sendiri. Siapapun tentu tak ingin anaknya mendapat perlakuan jahat dari orang lain.

“Nah, saya harap JPU berpikir bagaimana jika anak sendiri yang mendapat perlakuan kekerasan itu. Pasti tidak terima. Untuk itu, saya sebagai orangtua korban meminta JPU menuntut terdakwa hukuman berat,” tegas Aheng.

Jaksa Bungkam

Suara Pemred mencoba menghubungi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Sekadau, Andi Salim terkait kasus ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tak ada jawaban dari ANdi Salim.

Suara Pemred juga telah mencoba menghubungi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Sekadau, Ratna. Seperti Andi, Salim, Ratna tak mengangkat telepon dan tak membalas pesan Suara Pemred, Minggu (3/11).

Awal Mula Kasus

Pelapor yang juga ibu korban, Achun mengatakan, dugaan tindakan kekerasan terhadap anaknya dilaporkan ke Polres Sekadau pada Kamis (30/5). 

Diceritakan, kejadian kekerasan yang dialami anaknya bermula saat anaknya membeli es krim di Star Market di pasar Sekadau pada Selasa (28/5) sekitar pukul 19.00 WIB.

Kebetulan minimarket tersebut jaraknya tidak jauh dari lokasi jualan Achun, tepatnya di seberang jalan tempat Achun jualan buah-buahan.

Di minimarket tersebut, korban tidak sendirian, ia pergi bersama kakaknya. Setelah keluar dari minimarket, korban bersama kakaknya bertemu dengan Asep Saifullah yang merupakan teman pria ibunya.

“ Setelah itu, dia (Asep) ngambil anak saya dan dinaikan ke atas motornya,” ujar Achun.

Melihat korban bersama Asep, kakak korban langsung memberitahukan kepadanya kalau adiknya ditarik paksa oleh Asep ke atas motor. 

“Lalu saya datang nyusul anak saya ke tempat Asep yang sedang duduk di atas motornya,” ungkapnya.

Kala itu, Asep dan Achun sempat cekcok. Achun meminta Asep menurunkan anaknya dari motor yang dikendarai Asep.

"Waktu itu anak saya makan es krim di atas motor dia (Asep). Saya bilang turunkan anak saya dari motor," ujarnya.

Asep tidak menggubris permintaan Achun, Asep malah langsung beranjak pergi membawa anak tersebut ke salah satu hotel di Sekadau.

Selang beberapa waktu kemudian, Achun menerima telepon dari Asep. Dari percakapan di telepon itu, Asep mengatakan jika mau mengambil anaknya, maka Achun harus datang ke hotel tersebut.

“Saat itu saya langsung datangi dia (Asep) ke hotel itu,” ungkapnya.

Setibanya disana, Achun mendapati anaknya sudah memar di beberapa bagian tubuhnya. 

 "Waktu saya sampai di sana, sudah ada bekas pukulan di tubuh anak saya. Anak saya bahkan sampai kencing di celana, mungkin saking takutnya," lanjut Achun. 

Atas kejadian ini, pada Kamis (30/5) Achun melaporkan ke Polres Sekadau. Hal itu dibuktikan dengan surat tanda terima pengaduan bernomor STTP/44/V/2019/Kalbar/SPKT Res Skd tanggal 30 Mei 2019. (sms/akh/bah)


Cegah Preseden Buruk

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalbar, Hoesnan, SE juga meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan penuntutan tidak hanya melihat luka fisik yang dialami oleh korban, tetapi harus juga melihat pada dampak psikis yg sampai saat ini dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa.

“Korban sekarang ada rasa trauma dan lebih banyak diam ketika berhadapan dengan orang. Dan kalau Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut tidak sesuai dengan dengan harapan orang tua korban akan menjadi preseden buruk ke depan bagi anak yg menjadi korban kekerasan,” katanya.

Untuk itu, Husnan meminta JPU dapat menyajikan pendidikan hukum yang baik dengan penuntutan yang sesuai agar kasus kekerasan anak tidak terjadi menimpa anak-anak yang lain.

“Kami tunggu ketegasan JPU menuntut terdakwa dengan hukuman berat,” tegas Husnan. (bah)