Calon Independen Pilwako Singkawang Tersandera oleh DPR

Singkawang

Editor sutan Dibaca : 1167

Calon  Independen Pilwako Singkawang Tersandera oleh DPR
ILUSTRASI (antaranews.com)
SINGKAWANG, SP - Calon Wali Kota Singkawang melalui jalur independen merasa disandera oleh DPR RI, karena membuat aturan verifikasi faktual dalam pemilihan kepala daerah. Pada revisi atas UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilukada. Dalam UU tersebut, aturan verifikasi dukungan calon perseorangan diperberat dengan metode sensus.

Lo Abidin menganggap persyaratan baru dari KPU terkait verifikasi faktual tersebut sangat memberatkan. Apalagi, dalam aturan tersebut adanya batas waktu tiga hari, dimana para pendukung calon harus dihadirkan pada saat proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU. “Kalau orang yang diverifikasi tidak berada di tempat, bagaimana?” ujarnya seolah bertanya, Rabu (8/6).

Karena dirinya merasa yakin, pada saat proses ini, bakal ada pendukung tidak berada di tempat lantaran adanya kesibukan dari tiap orang. “Kita sendiri sudah bisa menebaknya. Tapi jika ini sudah aturan, ya harus tetap kita hadapi," kata Lo Abidin.

Terkait jumlah pemilih yang telah berhasil dikumpulkan, Lo Abidin enggan untuk mempublikasikannya. "Kalau untuk berapa jumlah KTP yang sudah kita kumpulkan, saya belum bisa kasih tahu, tim kita saat ini di lapangan masih terus bergerak," ucapnya.

Namun demikian, dia meyakini, saat hari pendaftaran nanti, timnya optimis mampu  mengumpulkan KTP pendukung melebihi batas minimal sebanyak 16.407 pemilih.
"Kita yakin pasti bisa mengumpulkan KTP melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh KPU," tutur Lo Abidin.

Di Kota Singkawang, ada dua orang yang menggunakan jalur independen. Selain Lo Abidin, ada nama Andi Syarif.  Dua nama ini akan bertarung dengan kandidat lain dari jalur Parpol.
Langkah keduanya untuk maju di Pilwako pun dianggap berat dengan adanya aturan baru tersebut.

Bahkan, produk hukum yang dibuat oleh DPR dianggap tidak membangun sistem politik di Indonesia menjadi lebih baik.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengakatakan pihaknya tak bermaksud mempersulit calon perseorangan dengan membuat aturan verifikasi faktual dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, justru norma baru ini dapat mempermudah calon independen untuk mendata pendukungnya.

"Jadi jika memang si pendukung ini ingin memberikan dukungannya dan belum terdata, ya datang saja ke PPS (Panita Pemungutan Suara)," kata Riza di Gedung DPR, Jakarta.

Riza mengatakan, batas waktu tiga hari bukan untuk verifikasi faktual. Namun untuk menghadirkan para pendukung calon independen yang tidak ditemui oleh PPS saat melakukan sensus. "Jadi apabila sudah habis masa waktunya, masih ada yang belum terdata ya dikumpulkan di PPS," ucapnya.

Senada, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura, Rufinus Hotmaulana Hutahuruk mengatakan, aturan ini tak menyulitkan calon independen. Menurutnya, calon perseorangan hanya harus mencari cara agar pendukungnya dapat terverifikasi.

"Jadi bagaimana caranya si pendukung bisa dinyatakan sah," tuturnya.

Dia juga berpendapat, aturan verifikasi faktual tak akan mempersulit penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, KPU cukup hanya mensosialisasikan jika akan melakukan verifikasi.

"Jadi sebelum verifikasi diumumkan dulu untuk standby sebelum diverifikasi. Di surat kabar misalnya. Atau buat di lapangan mana umpamanya, mari kita absen," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Tamanhuri mengatakan, verifikasi faktual bertujuan untuk membentengi pencalonan melalui jalur independen di Pilkada dari kecurangan. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas calon perserorangan yang akan maju.

"Jangan sampai KTP-nya diambil tapi ternyata orang ini enggak tau siapa yang didukungnya dan alasan kenapa KTP-nya itu diambil," kata Tamanhuri.


Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, menilai syarat verifikasi faktual untuk calon perseorangan atau calon independen dibuat untuk menghindari praktik manipulatif yang dilakukan oleh pasangan calon perseorangan. Dia mengaku menemukan sejumlah pelanggaran pada Pilkada 2015 lalu.

"Diketemukan fakta dimana banyak paslon perorangan yang sejatinya tidak lolos tapi diloloskan. Hal ini berdampak pada banyak hadirnya calon boneka, calon yang disiapkan untuk bertarung tapi hanya memecah suara," kata Arteria.

Pragmatisme Partai

Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia mengatakan, "UU tersebut sarat akan pragmatisme kepentingan jangka pendek para aktor politik." Kepentingan jangka pendek tersebut terlihat dalam Pasal 48 UU Pilkada yang mengatur verifikasi administrasi bagi calon perseorangan. "Aturan ini menghambat calon perorangan untuk maju dan menjadi negasi dari kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik," ujarnya.

Dalam Pasal 48 UU Pilkada, KPU dibantu oleh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan pencalonan.

Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Lebih lagi, dukungan tersebut juga dicocokan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. Verifikasi faktual pun hanya berlangsung paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

Verifikasi faktual menggunakan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Apabila pendukung calon tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk datang ke Kantor PPS paling lambat 3 hari. Lewat dari itu, dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Verifikasi tersebut menimbulkan tiga masalah. Pertama, apakah KPU memiliki sumber daya manusia untuk mendatangi puluhan hingga ratusan ribu orang? Kedua, apakah waktu 14 hari cukup? Ketiga, dari mana anggaranya?" kata Cecep.

Kaku dan Rumit
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai bahwa, syarat calon perorangan sangat kaku dan rumit.

Menurutnya, aturan ini juga menciptakan kompleksitas dalam alokasi tenaga dan waktu bagi petugas pemilu. Mereka akan kesulitan dalam membagi tugas antara melakukan verifikasi, dengan memonitor kecocokan waktu tiga hari untuk konfirmasi. Apalagi jumlah yang perlu diverifikasi faktual sangat besar.

"Dengan komposisi personel yang cuma tiga orang dan pendeknya waktu akan berakibat pekerjaan PPS sangat berat dan rumit dibandingkan dengan pengaturan yang sudah dibuat KPU dalam pilkada sebelumnya," kata Titi. (jee/ant/cnn/det/lis/sut)