Senin, 23 September 2019


Pemkot Singkawang Tolak Draft Tapal Batas dari Pemprov

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1076
Pemkot Singkawang Tolak Draft Tapal Batas dari  Pemprov

TAPAL BATAS (riaulive.com)

SINGKAWANG, SP -  Pemkot menunda tandatangani draft tapal batas,  dari Pemerintah Provinsi  Kalbar antara  wilayah  Pemkot Kota Singkawang dengan Pemkab Bengkayang, Selasa (19/7) pekan lalu.

"Kita belum mau tandatangan,  karena draft yang diajukan gubernur tidak sesuai dengan keinginan dan harapan warga Kota Singkawang," kata Fitriandy, Kepala Seksi Perbatasan Kota Singkawang, Senin (25/7).

Menurut Fitriandy warga Singkawang yang berada di wilayah perbatasan dengan Bengkayang,  umumnya meminta agar batas-batas Kota Singkawang, kembali sesuai dengan batas alam yang diakui oleh masyarakat.
"Khususnya warga Sagatani,  di wilayah Singkawang Selatan," jelasnya.

Fitriady mengungkapkan pihaknya belum bisa memastikan jumlah wilayah Kota Singkawang yang akan hilang,  jika perjanjian tapal batas tersebut ditandatangani.
"Angka pastinya saya lupa, tapi yang pasti akan ada wilayah kita yang berpindah," tambahnya.

Fitriady berharap kepada Pemprov Kalbar dapat kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang ribut terkait dengan masalah ini, khususnya yang ada di masing-masing perbatasan.

Sementara itu, Ketua LSM Panglima Perang Dayak Kalimantan Barat Republik Indonesia,  Simson Mihay, mendukung keputusan Pemkot Singkawang menolak menandatangani draft tapal batas yang telah ditetapkan Pemprov Kalbar.
"Kami atas nama masyarakat Singkawang mendukung penuh sikap Wali Kota Singkawang, Awang Ishak, yang tidak menandatangani serta menolak tapal batas Singkawang - Bengkayang," kata Simson.

Menurut Simson, ada beberapa hal yang menjadi keberatan masyarakat Singkawang atas penetapan tapal batas itu. Pertama, bahwa penetapan batas wilayah Singkawang - Bengkayang oleh provinsi,  dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat,  dan tidak berpedoman historis,  serta tata cara penetapan batas yang ditetapkan oleh Mendagri (Pemerintah Pusat).


Kedua, penetapan tapal batas tidak sesuai dengan UU No.12 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Singkawang yang dulunya terdiri dari 3 kecamatan, yaitu kecamatan Roban, Pasiran, dan kecamatan 17. Kecamatan 17, jelas Simson, terdiri dari beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang dan Sambas.

Contohnya, ujar Simson, Kecamatan Singkawang Selatan terdiri dari Kelurahan Sedau, Sijangkung, Pangmilang, dan Sagatani. "Batas-batasnya itu sudah jelas sejak dulu kala," ungkapnya.

Ketiga, batas wilayah yang ditetapkan oleh Pemprov, jelas tidak sesuai dengan UU No.12 tahun 2002. Keempat, Singkawang bisa kehilangan lebih kurang 11 ribu hektare. Sehingga, secara keperdataan hak-hak warga bisa hilang,  akibat salah penetapan batas wilayah.


Atas penolakan itu, Simson meminta kepada Wali Kota Singkawang, Awang Ishak,  menyampaikan protes keras kepada pemerintah pusat dan Komnas HAM.
"Saya minta kepada masyarakat Singkawang, untuk bersatu menolak agar tanah Singkawang tetap utuh sesuai amanah undang-undang," ajak Simson.

Sementara, Anggota DPRD Kota Singkawang menilai ada kelalaian yang dilakukan pemkot,  dalam pembahasan tapal batas antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang.

"Pemkot Singkawang juga kadang tidak mau ikut. Kita sudah mengecek ke Depdagri, ternyata peta koordinatnya tidak jelas. Kemudian di fasilitasi oleh provinsi untuk mengukur ulang, tapi saat pengukuran yang hadir hanya dari Bengkayang, ini juga kan kesalahan kita," sesal Dido.

Politikus Partai Gerindra ini meminta kepada Pemkot Singkawang untuk lebih aktif dalam pembahasan tapal batas. "Pihak provinsi sebagai penengah juga harus bisa netral, karena ini mengorbankan banyak hak orang," tegasnya.

Selain itu, Dido menambahkan, banyaknya lahan sawit yang ada di perbatasan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang,  jangan sampai membuat keputusan menyangkut tapal batas menjadi tidak adil.
"Sebaiknya kembali duduk bersama. Bahas masalah ini dan jangan sampai ada kesan tidak adil," pungkasnya. (jee/sut)