Jumat, 13 Desember 2019


Pemkot Terapkan 'Taping Box'. Ini Tanggapan PHRI Kota Singkawang

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 817
Pemkot Terapkan 'Taping Box'. Ini Tanggapan PHRI Kota Singkawang

Ilustrasi

SINGKAWANG, SP - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kota Singkawang terapkan Taping Box, sistem komputer kasir pemilik restoran. Sistem ini untuk mencegah adanya manipulasi pajak makanan dan minuman yang dipungut dari konsumen.

"Saat ini sudah ada 10 Taping Box yang sudah kita pasang pada komputer kasir di sejumlah pemilik restoran. Alat ini, sistemnya online, dan sudah dua hari kita terapkan," kata Muslimin, Kepala DPPKA Kota Singkawang.

Muslimin mengungkapkan alat tersebut untuk melihat kesesuaian pembayaran pajak makanan dan minuman yang dipungut melalui konsumen di setiap restoran. "Jika dengan sistem itu, masih ada pemilik usaha restoran yang memanipulasi pembayaran pajak makanan dan minuman, maka pihaknya tak segan akan mencabut izin usaha yang bersangkutan," tegasnya.


Sekda Kota Singkawang, Syech Bandar mengatakan inisiatif DPPKA dalam penerapan teknologi Taping Box pada beberapa restoran, dan rumah makan merupakan suatu upaya menuju ke arah E-Government
"Melalui sistem yang terkoneksi secara online ini, tentu  tidak ada lagi  kucing-kucingan. Semua transaksi dilakukan secara transparan, dan yang pasti mudah dalam pengawasan," katanya.

Sementara,  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia,  (PHRI) Singkawang, Mulyadi Kamal secara pribadi menyatakan akan mendukung setiap program untuk suatu kebaikan.  Namun dia menyayangkan kebijakan penerapan sistem Taping Box di sejumlah restoran itu, tidak melalui tahapan sosialisasi secara merata.  

"Kita bukan tidak setuju, namun saya menilai, program ini terkesan dipaksakan. Karena tidak ada komunikasi ke sejumlah pengusaha hotel dan restoran yang ada di Kota Singkawang, sebelumnya," kata Mulyadi.


Padal lanjut Mulyadi,  setiap kebijakan harus melalui tahapan-tahapan, sehingga setiap kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru. "Inilah yang kita sesalkan," ujarnya.

Dia mengakui pendapatan sektor pajak di Kota Singkawang, memang terbesar dipungut dari pendapatan pajak hotel dan restoran.  Namun, dia meminta, pemkot juga harus melihat sisi-sisi kendala yang dialami para pengusaha.

"Jangan sampai pemerintah ingin memperoleh target pendapatan pajak, lalu terkesan mengintervensi pengusaha terlalu berlebihan," pungkasnya. (abd).