Penyusunan Raperda Industri Libatkan Lintas SKPD

Singkawang

Editor Tajil Atifin Dibaca : 546

Penyusunan Raperda Industri Libatkan Lintas SKPD
Kawasan Industri – Salah satu kawasan industri perdagangan di Kota Singkawang yang juga dikenal sebagai kota wisata. Pemkot Singkawang dalam dalam waktu dekat akan membentuk Perda Industri yang melibatkan beberapa SKPD di Pemkot Singkawang
SINGKAWANG, SP – Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Singkawang tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) Kawasan Industri di Kota Singkawang. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Singkawang, Hendryan menjelaskan, dalam penyusunan Raperda, pihaknya akan  melibatkan konsultan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan kajian dan naskah akademik. "Insya Allah kalau penyusunan Raperda Kawasan Industri ini selesai maka akan kita dorong untuk diusulkan ke DPRD Singkawang guna disahkan menjadi Perda," kata, Hendryan, Rabu (4/10).

Mengingat pembentukan Raperda merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mana salah satu amanatnya mengharuskan kabupaten/kota wajib membuat Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK).

"Karena yang namanya industri tentu banyak menyangkut berbagai sektor, baik transportasi, lingkungan, limbah, sumber bahan baku, dan lain-lain," ujarnya.

Jika Raperda tidak disusun secara kompherensif, dikhawatirkan ke depan kawasan industri yang akan dibangun akan mengganggu kawasan lain.

"Untuk itulah kami bekerja sama dengan konsultan dan SKPD terkait seperti  Dinas Pertanian, Bappeda, Perhubungan, PUPR, dan Pariwisata," terangnya.

Keterkaitan Dinas Pertanian dalam penyusunan Raperda karena menyangkut dengan bahan baku. Kemudian, Bappeda berkaitan dengan perencanaan, PUPR berkaitan dengan tata ruang Singkawang.

"Kira-kira tepat atau tidak kawasan yang akan kita jadikan kawasan industri," jelasnya.

Kemudian, Dinas Perhubungan berkaitan dengan transportasi barang hasil industri. Sedangkan Pariwisata, dijelaskan Hendryan karena dibangunnya kawasan industri, diharapkan diikuti peningkatan pendapatan dari sektor perhotelan, rumah makan dan wisata.

"Karena orang akan datang ke Singkawang minimal untuk bekerja atau berusaha," ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut Hendryan, pembahasan RPIK ini sudah terbilang lambat, karena dua tahun setelah undang-undang itu terbentuk, kabupaten/kota harus sudah punya RIPK. Namun, untuk membentuk RPIK ini acuannya adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RIPIP).

"Kebetulan untuk di provinsi RIPIP nya baru terbentuk tahun 2016, barulah kita bisa membuat RPIK," ungkapnya.

Secara terpisah, aktivis Kota Singkawang, Nureska mengatakan, berkaitan dengan pembuatan Raperda industri diharapkan dapat dijadikan pembelajaran untuk Pemkot Singkawang agar lebih cepat dan tanggap dalam menindaklajuti setiap amanat undang-undang mengingat Kota Singkawang merupakan kota kedua di Kalbar setelah Kota Pontianak.

"Jadi perlu mutu kerja yang lebih baik dari kabupaten di sekitarnya yang luasnya jauh lebih besar dari Kota Singkawang," kata Nureska.

Begitu juga dengan Raperda yang telah disahkan, sebaiknya dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga, tidak hanya sebagai pembahasan dan pengesahan saja, tapi juga ditegakkan dan diterapkan.

"Hal ini saya minta demi untuk kemajuan Kota Singkawang yang lebih baik dan hebat," ujarnya.

Baik kemajuan SDM dan infrastruktur serta pelayanan pemerintah agar tidak terkesan lelet dan lambat. (rud/jee)