Selasa, 17 September 2019


Dispertan Usulkan Raperda Lahan Pertanian

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 373
Dispertan Usulkan Raperda Lahan Pertanian

LAHAN PERTANIAN – Salah satu lahan pertanian di Singkawang yang ditumbuhi padi dengan kondisi subur. Kawasan pertanian milik petani Singkawang akan dilindungi melalui Raperda LP2B yang diusulkan Dispertan KPP Kota Singkawang. (SP/Rudi)

SINGKAWANG, SP - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertan KPP) Kota Singkawang tahun ini mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) tahun 2018.

"Tujuan kita usulkan Raperda ini untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan," kata Kepala Dispertan KPP Kota Singkawang, Yusnita Fitriadi, Senin (11/12).

Selain itu, katanya, Raperda juga menjadi sarana mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani dan akan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.

"Selain meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, juga mewujudkan revitalisasi pertanian khususnya di Kota Singkawang," ungkapnya.

Raperda tersebut berpedoman pada Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Lahan pertanian yang akan dilindungi seperti persawahan, jagung serta tanaman pangan lainnya," jelasnya.

Selain itu, penetapan lahan pertanian berkelanjutan ini juga nantinya akan disesuaikan dengan tata ruang Kota Singkawang.

"Jangan sampai lahan pertanian ini hilang diakibatkan sektor lainnya," kata Yusnita.

Lahan yang bakal dijadikan lahan pertanian berkelanjutan yang diusulkan sekitar 3.000 hektare yang didominasi di wilayah Singkawang Utara dan Singkawang Selatan.

"Karena dua kecamatan ini paling luas wilayah lahan pertaniannya," jelas Yusnita.

Selain itu, dalam Raperda tersebut juga akan dicantumkan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun pidana sebagai akibat munculnya aturan ini.

"Jadi jika sebuah kawasan ditetapkan lahan pertanian berkelanjutan maka tidak akan sembarangan melakukan alih fungsi lahan. Kalaupun ada, tentu ada syarat dan ketentuannya," jelasnya.

Secara terpisah, Perwakilan Kelompok Tani Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Roby Sanjaya masih meragukan keberpihakan Raperda yang diusulkan. 

"Apakah benar Raperda itu akan memperkuat posisi petani terkait kepemilikan tanah mereka, atau sebaliknya justru menjadi lemah," tanyanya.

Hal ini menurut Robi harus dimaklumi, pasalnya banyak lahan pertanian Kelompok Tani Naram diserobot oleh pihak luar.

"Harapan kami Raperda tersebut mesti melibatkan seluruh elemen petani agar Raperda yang diajukan benar-benar mewakili kebutuhan dan kepentingan petani," ujarnya. (rud/jee)