Senin, 23 September 2019


Imigrasi Tunda Keberangkatan 166 TKI

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 588
Imigrasi Tunda Keberangkatan 166 TKI

TKI – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari berbagai daerah di Indonesia. Di Singkawang, sepanjang tahun 2017, Imigrasi Kelas II Singkawang menunda keberangkatan TKI karena berbagai alasan. (Net)

Diduga Gunakan Jalur Tak Resmi


Kepala Kantor Imigrasi Singkawang, Noor Agus Hidayat
"Penundaan itu ada yang sampai enam bulan bahkan satu tahun"

SINGKAWANG, SP – Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang menunda keberangkatan 166 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural sepanjang tahun 2017 lalu.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Singkawang, Noor Agus Hidayat pemberangkatan TKI terserbut dicegah karena diduga tidak menggunakan jalur resmi dan persyaratan yang belum lengkap.

"Penundaan itu ada yang sampai enam bulan bahkan satu tahun," ujarnya, Senin (15/1).

Imigrasi Kelas II Singkawang sebenarnya telah melakukan upaya agar keberangkatan TKI ke luar negeri melalui jalur resmi dengan melakukan sosialisasi tentang kemigrasian ke masyarakat dan pengurusan izin pendaftaran melalui online.

"Jadi ketika pemohon akan mendaftar untuk pembuatan paspor, mereka hanya cukup mendaftar di aplikasi," ungkapnya.

Diakuinya, hingga kini pengunaan aplikasi masih minim, karena sebagian besar masyarakat masih mengandalkan walk in atau datang langsung ke kantor.

"Jika penggunaan aplikasi berjalan maksimal, maka pemohon sebenarnya tidak perlu lagi antre ke kantor, cukup daftar ke aplikasi kapan menentukan ke Kantor Imigrasi," katanya.

Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat, Achmad Samadan mengatakan, di Indonesia ada 5.600 pemohon paspor yang ditunda, sedangkan di Kalbar hampir 700 pemohon paspor karena dianggap bermasalah.

Penundaan proses pembuatan paspor bagi pemohon yang dianggap bermasalah katanya untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dia berharap semua pihak untuk mengawasi kegiatan pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi.

"Karena melapor sebenarnya tidak perlu lagi datang ke kantor cukup melalui aplikasi pelayanan online," pintanya.

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi


Wakil Ketua DPRD Singkawang, Sumberanto Tjitra mengatakan pengawasan ketat yang dilakukan Imigrasi Kelas II Singkawang untuk memberangkatkan TKI tentunya memiliki alasan yang kuat.

"Saya yakin pihak Imigrasi tidak akan mempersulit warga yang akan mengurus paspor, apalagi sekarang keterbukaan informasi bisa diupdate di mana saja," katanya.

Perhatian pemerintah, dikatakan dia harus menjadi agenda terdepan dengan memberikan perlindungan dan rasa aman. Karena dari berbagai informasi, ada TKI yang diperlakukan tidak sebagaimana mestinya.

Di samping itu, dia juga meminta agar Imigrasi terus menyosialisasikan penggunaan aplikasi untuk memudahkan masyarakat memberikan laporan dan pembuatan paspor.

"Sosialisasi mengenai aplikasi ini harus dilakukan lebih intens," pintanya. (rud/jee)