Banyak Ketua RT Jadi Caleg, Panwaslu Singkawang Lakukan Pendataan

Singkawang

Editor Indra W Dibaca : 457

Banyak Ketua RT Jadi Caleg, Panwaslu Singkawang Lakukan Pendataan
Divisi Antara Lembag Panitia Pengawas Pemilu Kota Singkawang, Hendra Kurniawan. (Ist)
SINGKAWANG, SP - Divisi Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang, Hendra Kurniawan menegaskan, Ketua RT dilarang terlibat dalam partai politik. 
Terlebih mereka mendapatkan uang insentif dari Pemerintah Kota Singkawang melalui dana APBD. 

"Hal itu juga sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan," kata Hendra, Kamis (30/8). 

Sebagaimana dalam Pasal 13 huruf f disebutkan bahwa RT bukan anggota partai politik. Jadi, apabila RT mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019, maka konsekunsinya yang bersangkutan harus berhenti dari Ketua RT.   

Diketahui, katanya, di Kota Singkawang cukup banyak dari kalangan RT yang mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. 

"Untuk itu, kami saat ini sedang dalam proses pendataan, mana caleg-caleg yang berasal dari RT. Ketika nanti datanya sudah kongkrit, maka akan kami informasikan kepada yang bersangkutan maupun kepada pemerintah daerah," ujarnya. 

Mengingat regulasi itu dibuat Pemerintah Kota Singkawang, maka pemerintah daerah juga harus terlibat dalam hal ini guna menjalankan Perda tersebut. 

Diakuinya, memang di dalam PKPU tidak ada mengatur hal itu, kecuali Kepala Desa (Kades). Akan tetapi, Panwaslu Singkawang akan mengacu dalam Perda tersebut, dimana dalam Pasal 13 huruf f bunyinya sudah sangat jelas.  

"Tidak boleh menjadi anggota Partai Politik," ungkapnya. 

Secara terpisah, Divisi Hukum dan Teknis KPU Singkawang, Ikhdar Salim mengatakan, sampai saat ini belum ada regulasi dari KPU RI yang mengharuskan Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota yang menjabat sebagai Ketua RT untuk mengundurkan diri. 

"Jadi apabila Bawaslu (Panwaslu) Singkawang mau menerapkan Perda sebagaimana yang dimaksud itu merupakan ranah mereka," katanya. 

Tapi KPU Kota Singkawang sebagai implementator tetap mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI, bahwa Ketua RT tidak perlu mengundurkan diri. 

"Apalagi tahapan pencalonan dan klarifikasi dari Parpol sudah lewat, sekarang akan memasuki tahapan pemberitahuan pengganti daftar caleg sementara (DCS)," ujarnya. 

Salah satu Caleg yang berasal dari RT di Kota Singkawang, Harun mengatakan, jika Pemilu berlaku secara nasional. 

"Jadi Pemilu itu sifatnya bukan lokal, artinya kalau bicara soal Nasional maka harus mengacu kepada UU Pemilu," kata Ketua RT 05 RW 02, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah ini. 

Kalau di UU Pemilu saja tidak bisa memberikan sanksi, artinya itu batal demi hukum. Dengan kata lain, bahwa Perda itu sudah menabrak UU diatasnya, berarti gugur dengan sendirinya. 

Menurutnya, di dalam Perda itu juga tidak ada point yang menyebutkan apa sanksinya bagi RT yang berpolitik. Memang, diakuinya, RT menerima intensif dari Pemda, tapi itu bukan gaji tapi Reward.

"Itupun cuma Rp10 ribu per hari," ujarnya.

Mengetahui hal itu, apa dasar Panwaslu Singkawang untuk memberlakukannya kepada caleg yang berasal dari kalangan RT. Kalaupun itu Perda yang dibuat Pemkot Singkawang apakah hanya di Singkawang saja yang memberlakukan, sementara daerah lain tidak ada. 

"Jika memang hanya diberlakukan untuk Singkawang tentunya akan merugikan RT yang ada di Kota Singkawang, lantas bagaimana dengan daerah lainnya," tanya dia. 

Apalagi di seluruh daerah di Indonesia punya RT. Jadi bukan hanya Singkawang saja yang ada RT. 

"Kan secara nasional ada RT, apakah diberlakukan juga," tanya dia lagi. 

Harusnya yang mengatur ini adalah UU, karena seluruh daerah di Indonesia ada RT.  

"Tidak bisa Perda, karena Perda juga mengacu pada UU. Jadi tidak boleh bertentangan dengan UU, dan itu sudah jelas," tegasnya. (rud)