Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas Belum Optimal

Singkawang

Editor Angga Haksoro Dibaca : 195

Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas Belum Optimal
Singkawang, SP - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie membuka sosialisasi analisis dampak lalu lintas di Aula Hotel Swiss Belinn, Rabu (21/11). Pembangunan infrastruktur kota harus memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kelancaran lalu lintas  

“Kebijakan terkait analisis dampak lalu lintas bukan produk yang baru. Dasar hukum yang mewajibkan warga masyarakat khususnya para pengembang dan pengusaha yang akan melaksanakan aktivitas pembangunan, tertuang dalam Undang-Undang Nomor LLAJ No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” kata Tjhai Chui Mie.

Undang-Undang tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah 32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak dan Kebutuhan Manajemen.

Kebutuhan lalu lintas, kata Tjhai Chui Mie mengacu pada regulasi dan dijlaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perhubungan 75/2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.  

Analisis Dampak Lalu Lintas salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan izin usaha atau mendirikan bangunan di Kota Singkawang. “Sampai sejauh ini penerapan wajib menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas menurut pengamatan saya belum optimal,” ujarnya.

Ternyata baru ada tiga pemrakarsa yang mengajukan pengurusan dokumen analisis dampak lalu lintas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Banyak faktor yang mempengaruhi ketentuan ini cenderung diabaikan.

“Saya menduga salah satunya adalah kurangnya informasi tentang ketentuan wajib Analisisi Dampak Lalu Lintas yang seharusnya diketahui oleh para pengembang atau pemrakarsa di bidang bangunan gedung.”

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal untuk menegakkan ketentuan ini dalam pengajuan perizinan. (rud)