Punk Bukan Kriminal

Singkawang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 219

Punk Bukan Kriminal
Grafis Suara Pemred (Koko)
Musisi Punk, Mike ‘Marjinal”
"Berpijaklah pada undang-undang dan dasar hukum yang jelas yang semestinya. Jangan seperti orang bodoh yang hanya mengandalkan kekuasaan dan tangan besi."

Ketua KPPAD Kalimantan Barat, Eka Nurhayati
"Perlu ada pembinaan khusus untuk mereka, di mana mereka bisa mengembangkan kreativitasnya."

SINGKAWANG, SP – Komunitas punk sejatinya bukan gerakan kriminal. Namun di Kalbar, pemerintah kerap menganggap mereka meresahkan lantaran berpakaian berbeda. Tak jarang mereka dirazia lantaran stigma.

Merujuk sejarahnya, punk lahir sebagai perlawanan kelas pekerja terhadap dominasi kekuasaan. Dalam perkembangannya kini, komunitas punk dianggap sebagai pengganggu dan merusak ketertiban. Padahal, ada masalah sosial yang tidak diselesaikan negara.

Satu di antara anak punk di Singkawang yang ingin namanya dirahasiakan, bercerita dia bergabung karena ingin bebas. Di rumah, rasanya seperti tak dianggap.

“Karena kalau pun berada di rumah, saya kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua,” katanya, Rabu (6/2).

Di jalan, dia menemukan kebebasan. Justru di luar rumah, dia mendapat teman dan keluarga. Mereka yang senasib bertemu. Di sana, kasih sayang sebenarnya dirasakan. Silaturahmi jadi tradisi. Maka tak heran jika, banyak anak punk berasal dari luar daerah.

Ketika perut lapar, ngamen bersama jadi jawaban. Tidak ada tindak kriminal yang dilakukan.

“Kami di jalan tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Karena kami juga punya jati diri,” ujarnya.

Sementara mantan anak punk di Sambas, Budi bercerita, biasa mereka kumpul di sekitar Kantor Bupati. Mereka saling terhubung dengan yang lain lewat Facebook. Keinginan untuk bebas, jadi alasannya bergabung.

“Mulanya diajak teman jalan-jalan, lalu ketemu dengan kawan-kawan lainnya yang anak punk, lalu berteman dan ikut jadi anak punk. Saya tertarik karena mereka asyik dan apa adanya, dan bebas,” jelasnya.

Mereka memang mencari kebebasan, namun tidak berarti jadi penjahat. Perjalanan dari satu daerah ke daerah lain dilakukan karena keinginan sendiri, sekaligus menghindari razia.

“Kalau di Sambas ada razia, kami pindah ke tempat lain, misalnya ke Pemangkat atau lainnya," pungkas mantan anak punk dari Sekura ini.

Anak punk jalanan di Kalbar kebanyakan berada di usia pencarian jati diri. Mereka mencari apa yang tidak didapat di rumah dan lingkungan terdekat. Punk dianggap jadi jawaban dengan modal pemahaman setengah-setengah. Hal sama dilakukan pemerintah. 

Misalnya merujuk kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang. Awal tahun ini mereka menangani satu kasus anak punk, terdiri dari dua dewasa dan satu anak-anak. Di tahun sebelumnya, ada lima kasus dengan total 40 orang; 25 anak-anak dan 15 dewasa.

Kasi Rehabilitasi Sosial Singkawang, Anisa menjelaskan, mereka paling dominan ditangkap lantaran minum minuman keras di sarana publik, seperti Taman Burung, mess daerah, gedung PIP dan kawasan tradisional. Tak jarang, mereka saling kelahi. 

“Hal tersebut membuat daerah sekitar pemukiman masyarakat menjadi kumuh, dengan mendirikan pondok-pondokan untuk tempat tinggal sementara mereka,” ujarnya.

Sebagaimana kebiasaan berpindah dan bersilaturahmi anak punk, tak jarang yang ditangkap di Singkawang berasal dari daerah lain. Seperti Sekadau, Landak, Ketapang, Pontianak, Mempawah, Sambas dan Kubu Raya. Pertunjukan musik hard rock membawa mereka datang. 

“Suasana Singkawang yang nyaman menurut mereka, dimanfaatkan untuk berkumpul bersama rekan-rekan sesama anak punk yang ada di Singkawang,” ungkapnya.

Dalam penanganan, dinasnya hanya membina mereka 3-7 hari di shelter. Namun, tahun lalu, Pemkot Singkawang pernah mengirimkan lima orang anak punk, untuk mendapatkan pembinaan yang bekerja sama dengan Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang selama tiga bulan.

Apa yang diupayakan belum optimal, namun 2019 ini pemerintah menjanjikan akan melaksanakan bimbingan sosial terkait masalah yang dihadapi, dan dilanjutkan dengan memberikan keterampilan kepada anak sesuai minat bakat. Harus ada koordinasi lintas sektoral untuk menjawab masalah tersebut.

“Pemberian pendidikan untuk mereka yaitu, pendidikan untuk pemantapan dari segi keagamaan, sosial, psikologi maupun bermasyarakat,” katanya.

Dianggap Meresahkan

Kasi Perda, Satpol-PP Kubu Raya, Parade Senja menilai, aktivitas anak punk di wilayah meresahkan. Aktivitas seperti bakar-bakar di depan ruko kosong salah satunya. Warga yang kerap melaporkan hal tersebut. 

“Kita juga kadang tak tahu aktivitas mereka. Cuma, memang kalau masyarakat itu resah, biasanya mereka buat laporan tertulis ke kita,” kata Parade. 

Laporan akan masuk ke Satpol-PP ketika Bhabinkamtibmas maupun pihak RT, sudah tak mampu menegur mereka. Akhirnya, patroli dan razia dilakukan. Namun sayangnya, mereka yang ditangkap diperilakukan serampangan.

“Kalau yang kita tangkap biasa kita siram, kita mandikan dulu, orang tua dipanggil yang ada orang tuanya. Yang memang tidak ada orang tua susah juga,” katanya.

Mereka biasa ditemui di Parit Mayor. Jumlahnya bisa mencapai belasan. Beberapa ada yang perempuan. Ada yang berasal dari Jawa Barat dan Sanggau. Sementara di Parit Baru, sudah tak ada lantaran sering dirazia.

“Parit Mayor banyak warnet, kemudian di sana juga kaum miskin kota tinggi, dan dekat dengan jalur hitam Kota Pontianak. Apa pun mereka bisa dapat di sana,” sebutnya.

Sementara di 2019, Satpol-PP sempat mengusir mereka saat berkumpul di daerah Parit Bugis. Jumlahnya mencapai 20 orang. Saat itu malam hari dan mereka tengah bakar-bakar di depan ruko.

“Ada yang ngamen di lampu merah, tidak sekolah. Kemarin ada laporan masyarakat yang belum kita tanggapi. Mau kita laporkan dulu ke pimpinan sebelum turun,” katanya.

Punya Kelebihan

Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, Eka Nurhayati menjelaskan, dari pembinaan yang pernah mereka lakukan, ada beberapa faktor seseorang menjadi anak punk. Pertama, mereka berasal dari keluarga broken home. Kedua, karena komunitas. Ketiga, karena ingin diakui.

Ketiga faktor itu membuat mereka memilih bebas, dan mendeklarasikan diri sebagai anak punk. Namun, punk tidak selalu berarti buruk tanpa kelebihan. 

“Ada salah satu yang perlu kita contoh dari mereka, ada kekompakan dan kerja sama,” tuturnya.

Banyak dari anak punk memilih hidup di jalan, lantaran orang terdekat atau keluarga, absen dalam kehidupan mereka. Akan tetapi masalahnya tidak hanya di situ, pemerintah juga kurang perhatian.

“Mereka ingin berubah, hanya saja persoalan selama ini mereka hanya bisa ditahan. Setelah ditahan mereka kembali lagi. Tindak lanjut itu menjadi PR, kalau hanya di PLAT, bukan solusi. Apalagi di situ bermacam-macam orang, bisa saja mereka terkena doktrin baru,” jelasnya.

Fenomena anak punk harus ditangani lintas sektoral, bersama dengan para pemuka agama. Terlebih mereka tak hanya berasal dari Kalbar, namun juga provinsi luar.

“Mereka mau menjadi satu, komunitas ini akhirnya datang ke Pontianak, kebebasan yang mereka cari. Tapi begitu dapat sentuhan perhatian, mereka bisa diajak dan dirangkul,” tuturnya. 

Langkah paling dekat ada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian negara harus hadir. Amanat undang-undang yang menyebut fakir miskin dan anak terlantar jadi tanggung jawab negara, tak boleh sekadar retorika. 

“Semuanya simbolis, memang semuanya tidak bisa di-handle mereka. Tapi setidaknya jika ada kerja sama semua pihak, maka persoalan ini bisa diselesaikan bersama,” tuturnya.

Anak punk dalam gambarannya selalu terbuka dengan komunitas luar. Tinggal bagaimana masyarakat membuka diri pada mereka. 

“Anak-anak ini perlu diperhatikan, kalau pemerintah sediakan wadah untuk akomodir mereka, mungkin mereka bisa kembali seperti awal, walaupun tanpa orang tua. Perlu ada pembinaan khusus untuk mereka, di mana mereka bisa mengembangkan kreativitasnya,” jelasnya.

Sementara pentolan band punk Marjinal, Mike meminta pemerintah membuktikan bahwa negara bisa jadi pelayan masyarakat. Mereka yang ada dalam komunitas punk, juga bagian dari masyarakat Indonesia. 

“Berpijaklah pada undang-undang dan dasar hukum yang jelas yang semestinya. Jangan seperti orang bodoh yang hanya mengandalkan kekuasaan dan tangan besi,” katanya.

Mike yang kini tengah tur di Jerman pun, meminta anak punk Kalbar tetap jadi diri sendiri. 

“Tetap teguh menjadi diri sendiri, tetap berani dan berpijak pada hati nurani. Teman-teman tidak sendirian,” tutupnya. (iat/noi/nak/rud/bls)

Lahir dari Kelas Pekerja

Subkultur punk lahir dari gerakan perlawanan dan pemberontakan generasi anak muda kelas pekerja di Inggris dan Amerika, pada masa-masa krisis dunia. Yaitu, masa perang dingin, krisis minyak, konflik kelas, dan permasalahan politik-sosial-ekonomi yang carut marut pada kelas pekerja. 

Dalam bukunya, Subculture: The Meaning of Style, Dick Hebdige menyebut subkultur punk merupakan “jawaban” kaum muda, terhadap parent culture yang dianggap dominan. Reaksi kritis kelas pekerja yang merasa dirugikan, atas dominasi kapitalisme yang hanya menguntungkan kaum borjuis kelas atas, kemudian dilampiaskan pada beragam aktivitas dalam ranah seni dan budaya di komunitas punk. 

Subkultur punk berkembang di Inggris pada era tahun 1970-an, dan mendapat perhatian khusus dari masyarakat karena kontroversialnya gaya dan perilaku mereka. Hal ini terlihat pada musim panas 1976, ketika ada Festival Punk di 100 club, Soho. Seringkali punk dianggap meresahkan, mengancam, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Punk teralienasi karena keliyanan yang mereka tampakkan pada gaya hidup, busana, musik dan ideologi punk, yaitu “anarki” dan “melawan yang alami”. 

Berbagai atribut yang dikenakan, maupun perilaku yang ditampilkan menjadi dimensi simbolik, menjadi bentuk stigmata, bukti dari pengasingan diri yang disengaja. Sebagaimana kultur pemuda lainnya, punk juga seringkali dianggap ancaman bagi keluarga, sehingga ancaman ini direpresentasikan secara harfiah oleh media di negara asalnya.

Daily Mirror pada 1 Agustus 1977, memuat berita berjudul “Victim of The Punk Rock Punch-Up: The Boy Who Feel Foul of The Mob” dengan menampilkan foto seorang anak terbaring di jalan seusai konfontrasi Punk lawan Ted. Pada akhirnya hal tersebut membentuk pelabelan yang bernada miring, stigma buruk tentang punk yang dianggap merusak tatanan masyarakat yang normal, alami, tertib dan baik. (bls)