Kemenkumham Serius Tangani Peredaran Narkoba di Lapas

Singkawang

Editor elgiants Dibaca : 141

Kemenkumham Serius Tangani Peredaran Narkoba di Lapas
SOSIALISASI - Sosialisasi mengenai aksi pemberantasan kontak komunikasi Narapidana pengendali jaringan gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Singkawang, Senin (18/3).
SINGKAWANG, SP - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan sosialisasi mengenai aksi pemberantasan kontak komunikasi Narapidana pengendali jaringan gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Singkawang, Senin (18/3). 

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar, Suprobowati mengatakan, jika sosialisasi yang digelar adalah dalam rangka tindaklanjut dari pelaksanaan langkah progressif dan serius terhadap bahaya laten peredaran narkoba baik di Lapas maupun Rutan. 

"Sosialisasi ini juga mungkin ada kaitannya dengan temuan narkoba sebanyak 100 Kg di Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu, dan temuan ini juga cukup mengagetkan bagi kami," katanya. 

Mengingat dari sejak awal, pihaknya sudah melakukan program progressif secara serius dan berkesinambungan. 

"Dan kami sudah membuat apel besar berbarengan dengan Polda dan BNNP sekaligus penandatanganan MoU juga ada penandatanganan kesanggupan seluruh KUPT Kalbar untuk bisa bersama-sama melakukan program progressif sekaligus pemutusan komunikasi Narapidana yang diduga sebagai jaringan gelap narkoba," ujarnya. 

Jadi itu yang sedang pihaknya lakukan secara terus menerus bersama seluruh KUPT di Kalbar. "Dan pada hari ini mungkin kami akan sosialisasi sekaligus akan melakukan deteksi dini di Lapas Singkawang ada atau tidak Handphone (HP) yang digunakan Narapidana," ungkapnya. 

Karena, komunikasi yang boleh digunakan Narapidana khususnya di dalam Lapas itu adalah melalui wartel bukan Handphone (HP). 

"Kita bukannya melarang, sebetulnya memfasilitasi mereka dalam rangka menuju Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM," jelasnya.

Namun, wartel yang dimaksud jangan sampai ada istilah wartel keliling, seperti pegawai meminjamkan HP ke Narapidana. 

"Karena hal seperti itu sudah kami berantas habis," jelasnya. 

Menurutnya, semua pegawai Lapas tidak boleh berkomunikasi atau meminjamkan Hp kepada Narapidana. 

"Jika masih ditemukan seperti itu, otomatis akan ada sanksi yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan," tuturnya. 

Dan bagi pegawai yang terindikasi memfasilitasi para warga binaan dengan Hp, maka akan pihaknya tindaklanjuti untuk langsung ditarik dan dijauhkan dari UPT. 

Plt Kepala Lapas Klas II B Singkawang, Walid berjanji akan terus meningkatkan pengawasan penggunaan Handhone di Blok-Blok tahanan Narapidana.  

Pengawasan itu juga tentunya tak luput dari besukan-besukan atau kunjungan serta memeriksa bawaan barang dari para tamu yang akan membesuk warga binaan. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI bilamana ditemukan adanya peredaran gelap narkoba di dalam Lapas. 

Hal itu dilakukan, mengingat peralatan untuk melacak sesuatu hal yang negatif khususnya di Lapas Klas II B Singkawang masih sangat terbatas. 

Kedepan, dia akan mengusulkan ke Kemenkumham untuk bisa menyediakan sarana prasarana yang lebih canggih guna memperlancar tugas bagi pegawai Lapas Klas II B Singkawang. 
Namun, sambil menunggu persetujuan dari Kemenkumham tersebut, pihaknya akan rutin melakukan razia ke blok-blok tahanan terutama untuk pemberantasan narkoba dan penggunaan Handphone(rud/jek) 

Perlu Ada Tindakan Tegas

Wakil Ketua DPRD Singkawang, Sumberanto Tjitra mengatakan, dari berbagai kasus yang sering muncul di Lapas, diduga ada kaitannya dengan penggunaan Handphone yang sangat kuat. 

"Karena HP sangat memudahkan para Napi untuk melakukan komunikasi, yang tentunya sulit terdeteksi dengan siapa dia berkomunikasi," katanya. 

Menurutnya, sudah seharusnya ada semacam tindakan tegas untuk tidak menggunakan HP bagi para Napi. "Karena kebebasan yang diberikan biasanya disalahgunakan, ujung-ujungnya seperti kejadiaan yang biasa kita dengar, ada pengiriman barang haram dari dalam Lapas," ujarnya. 

Lapas, kata dia, harus menjadi tempat yang mampu memberikan pembinaan kepada para Napi. Sehingga sewaktu keluar, mereka sudah betul-betul insyaf dan memperbaiki kelakuannya di tengah masyarakat. 

"Bukan justru sebaliknya, untuk itu penegakan aturan harus betul-betul dihormati. Saya berharap, aturan ini bisa konsisten dijalankan. Sehingga dapat menimalisir permasalahan yang terjadi di Lapas," ungkapnya. (rud/jek)

Komentar