Sabtu, 21 September 2019


Polisi Gagalkan Pengiriman Korban Perdagangan Orang

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 95
Polisi Gagalkan Pengiriman Korban Perdagangan Orang

KONPERS - KBO Satreskrim Polres Singkawang, Iptu Suprihatin memimpin konferensi pers terkait dugaan TPPO. Ist

SINGKAWANG, SP - Polres Singkawang berhasil menggagalkan pengiriman warga Singkawang yang diduga sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tepatnya di daerah Sakok, Kecamatan Singkawang Selatan, Selasa (25/6) sekitar pukul 11.45 WIB. 

"Dalam penangkapan itu, unit buser bersama PPA Polres Singkawang berhasil mengamankan seorang supir sekaligus yang diduga sebagai pelaku TPPO berinisial NKN," kata KBO Satreskrim Polres Singkawang, Iptu Suprihatin didampingi Kanit PPA Polres Singkawang, IPDA Indah, dalam keterangan persnya bersama media, Kamis (27/6). 

Terduga saat itu, membawa tiga orang penumpang yang diduga sebagai korban TPPO yang berasal dari Mayasofa, Kecamatan Singkawang Timur, hendak menuju ke negara Tiongkok untuk melaksanakan pernikahan. 

"Namun sebelum sampai ke negara tujuan, polisi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan TPPO, sehingga dilakukanlah pencegatan terhadap mobil terduga, tepatnya di daerah Sakok, Kecamatan Singkawang Selatan," ujarnya.

Saat ini, proses penyidikan dan pengembangan kepada terduga masih terus berlanjut guna menuntaskan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. 

Di samping mengamankan terduga, pihaknya juga telah mengamankan barang bukti berupa tiga unit ponsel, satu unit mobil Toyota Agiya warna hitam KB 1658 PB, satu bundel fotokopi KTP, KK dan paspor, satu lembar tiket pesawat jurusan Pontianak-Jakarta atas nama Sella, Asen dan A'on serta uang tunai senilai Rp2 juta yang hanya tersisa Rp1,2 juta karena sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. 

Atas perbuatannya, terduga akan dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 10 UU No.21 tahun 2007 tentang penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan hukuman minimal tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta. 

Secara terpisah, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, sebelum menikah, ada baiknya jika para wanita mempersiapkan diri dengan keahlian baik dari segi pendidikan, keterampilan serta bisa menguasai bagaimana cara beradaptasi ketika sudah menikah dan tinggal di negeri orang. 

"Dengan sudah ada kesiapan tersebut, saya yakin di mana pun kita berada, para kaum wanita tidak mudah diintimidasi oleh siapa pun," katanya. 

Menurutnya, seorang wanita harus bisa mandiri tanpa harus meminta-minta kepada suami. Namun yang terpenting, kata dia, warga Singkawang jangan mudah percaya dengan segala bentuk bujuk rayuan, apa lagi ada orang yang berjanji bisa membuat hidup kita jauh lebih baik. 

"Karena di negara orang, kita tidak tahu di sananya seperti," ujarnya. (rud/lha)

Tunda 50 Paspor Pemohon

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang, Noor Agus Hidayat mengatakan, selain menerbitkan paspor, ternyata pihaknya juga pernah melakukan penundaan paspor pemohon. 

"Dari Januari sampai dengan Mei 2019, sudah ada 50 pemohon yang kami tunda penerbitan paspornya," katanya. 

Penundaan itu, dikarenakan 49 pemohon yang mengajukan diduga merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dengan tujuan negara Malaysia dan satu pemohon diduga merupakan calon Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tiongkok.

Menurutnya, korban TPPO rata-rata bukan di bawah umur, bahkan kemarin yang sempat ditunda paspornya usia pemohon hampir 20 tahun. 

"Tujuannya memang kawin kontrak di China, namun sewaktu dilakukan wawancara akhir, yang bersangkutan sempat membuat pernyataan dengan tujuan ke Malaysia. Namun dengan kecermatan anggota kami pada saat wawancara, ternyata yang bersangkutan baru melakukan proses kawin kontrak dengan China," ujarnya. (rud/lha)