Anggota Wantimpres Diskusi dengan Pemkot

Singkawang

Editor elgiants Dibaca : 102

Anggota Wantimpres Diskusi dengan Pemkot
BERDISKUSI - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Abdul Malik Fadjar berdiskusi dengan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Sekda Singkawang Sumastro, Kadisdikbud, Nadjib serta tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh pendidikan di Kota Singkawang, juga Ormas
SINGKAWANG, SP - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Abdul Malik Fadjar berkunjung ke Singkawang, Jumat (12/7) lalu.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong ini berdiskusi dengan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Sekda Singkawang, Sumastro, Kadisdikbud Nadjib serta tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh pendidikan di Kota Singkawang, juga Ormas Muhammadiyah.

Berbagai isu penting yang mereka bahas dalam ajang silaturahmi tersebut. Mulai dari pendirian rumah sakit swasta, soal zonasi PPDB, pendirian perguruan tinggi hingga persoalan pengelolaan kewenangan SMA/SMK oleh provinsi.

"Terkait dengan zonasi, sudah disampaikan kepada menteri. Pada prinsipnya, apa pun kebijakan yang dibuat harus dapat diterapkan luwes dan luas. Hal ini berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pada demografis dan geografis di Indonesia,” kata Abdul.

Karena adanya zonasi ini , kata dia, ada yang lebih sedih lagi dibandingkan Singkawang, terutama kota-kota yang berdekatan dengan Jakarta, seperti Depok dan Lebak (Banten). 

"Makanya kebijakan ini harus fleksibel diterapkan. Pemerintah daerah sangat menentukan akan hal zonasi ini. Mau diterapkan atau tidak pemerintah daerahlah yang menentukan,” ujarnya.

Namun, terkait dengan perihal kewenangan SMA/SMK, Abdul Malik Fadjar menyampaikan, jika hal tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut di tingkat menteri. 

"Di mana kewenangan tersebut tertuang dalam peraturan presiden. Ini harus dibicarakan lebih lanjut bersama Mendagri nantinya,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya, dia sangat mengagumi Kota Singkawang yang merupakan kota tertoleran di Indonesia. 

“Kota ini akan menjadi kota menarik terutama dalam konteks banyak sekali peninggalan sejarah, warisan budaya, dan kuliner. Jika ada bandara, ada jalan tol, maka salah-salah pengujung langsung ke Singkawang, pengunjung pun tak lagi transit ke Pontianak. Sama halnya mau ke Borobudur dengan adanya bandara Kulonprogo maka tidak perlu lagi transit ke Yogya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasinya kepada anggota Watimpres, Abdul Malik Fadjar yang sudi berkunjung ke Singkawang. 

"Kita sangat berterima kasih atas kedatangan beliau ke sini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Tjhai Chui Mie menyampaikan secara langsung aspirasi khususnya di bidang pendidikan. Terutama terkait masalah kewenangan SMA/SMK yang ditangani Provinsi. 

"Kami menyampaikan kepada anggota Watimpres, Bapak Abdul Malik Fadjar agar dapat menyampaikan perihal keinginan kita merevisi aturan terkait kewenangan SMA/SMK, agar pengelolannya dapat dikembalikan ke pemerintah kota/kabupaten,” ujarnya.

Sebenarnya, masalah ini sudah pernah pihaknya sampaikan ke Presiden melalui Forum Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia saat diundang ke Istana oleh Presiden RI, Joko Widodo. 

“Mudah-mudahan yang kita sampaikan dapat terealisasi,” harapnya.

Di samping itu, terkait zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, Wali Kota Singkawang sepakat bahwa aturan tersebut hendaknya diterapkan luwes dan luas. 

“Artinya, fleksibel sesuai dengan kearifan lokal masing-masing pemerintah daerah. Meski demikian, tetap masih dalam koridor aturan yang ada," jelasnya.

Terkait di bidang kesehatan, Pemkot Singkawang sangat mendukung pendirian rumah sakit yang diinisiasi oleh Muhammadiyah. Sebagaimana surat permohonan hibah yang disampaikan pihak Klinik Aisyiyah kepada Pemkot Singkawang. 

"Intinya kita mendukung upaya ini demi mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya. 

Rencananya, Pemkot Singkawang bakal menyiapkan lahan kurang lebih 5.000 m2 di Kecamatan Singkawang Utara untuk dijadikan rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah ini. 

"Sehingga Klinik Aisyiyah Singkawang yang kini berada di Singkawang Tengah bisa berlokasi di Singkawang Utara," ujarnya.

Artinya, lokasi yang disiapkan sudah dilakukan kajian baik dari sisi jarak ke ibu kota maupun strategisnya tempat rumah sakit. 

Karena, kata dia, lahan berdirinya Klinik Aisyiyah Singkawang hanya 900 m2. 

“Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan, ke depan dari segi tata ruang lebih baik maka kita sarankan ke Singkawang Utara, karena memang kita harus berpikir ke depan. Jika nanti rumah sakit ini berjalan baik, maju dan bisa menjadi rumah sakit rujukan tentulah butuh lahan lebih besar lagi dari kebutuhan yang ada,” jelasnya. (rud/lha)

Dalam Tahap Usulan

Sebelumnya, Pembina Klinik Aisyiyah Kota Singkawang, Carlos Dja`afara, berharap klinik tersebut bisa segera dijadikan rumah sakit dan saat ini dalam tahap usulan persetujuan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Dinas Kesehatan Singkawang.

"Belum lama ini, klinik kita sudah dikunjungi oleh pengurus pusat Muhammadiyah yang datang bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhajir Effendy. Kedatangan dua tokoh ini untuk meninjau Klinik Aisyiyah yang rencananya akan dijadikan sebagai rumah sakit," kata Carlos.

Dia mengatakan, dukungan untuk menjadikan Klinik Aisyiyah sebagai rumah sakit, juga akan melibatkan dukungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang. Mengingat, rumah sakit yang ada sekarang ini tidak mampu menampung pasien seluruhnya, sehingga membutuhkan tempat untuk rawat inap rumah sakit. 

"Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Klinik Aisyiyah harus menjadi rumah sakit," pintanya. (rud/lha)