Pemkot Kerja Sama dengan Pengelola Limbah B3

Singkawang

Editor elgiants Dibaca : 98

Pemkot Kerja Sama dengan Pengelola Limbah B3
SOSIALISASI - Kegiatan sosialiasi pengumpul dan pengangkutan limbah B3 yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perhubungan, di Aula Hotel Dangau, Selasa (16/7). Ist
SINGKAWANG, SP - Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Sumastro melalui Asisten Pemerintahan Setda Kota Singkawang, Heri Apriyadi, membuka acara sosialisasi pengumpul dan pengangkutan limbah B3 yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perhubungan, di Aula Hotel Dangau, Selasa (16/7).

"Sosialiasi ini sangat baik untuk memberikan terobosan-terobosan dan langkah-langkah kita dalam rangka menangani limbah B3 di Kota Singkawang," kata Heri. 

Sebagai tahap awal, tentunya pemerintah daerah harus punya data, baik perangkat daerah atau unit pelaksana dan swasta industri yang menghasilkan limbah B3. Kemudian, setelah mendapatkan data berapa limbah yang dihasilkan dalam per hari, per bulan, dan per tahun.

"Sehingga dari data ini, kita tahu berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan di Kota Singkawang," ujarnya. 

Nah, dalam konteks perangkat daerah begitu sudah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, maka harus dibuatkan regulasi supaya ada aturan yang mengatur terkait penanganan terhadap limbah B3 mulai dari pengumpulan dan pemilahannya, penampungannya, pengangkutannya, pengolahan atau pemusnahannya dan terakhir penimbunan. 

"Lima langkah ini menjadi hal penting. Dan jika kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, maka kita hanya fokus pada pengumpulan dan pemilahan. Sedangkan pengangkutan, pengolahan atau pemusnahan dan penimbunannya kita serahkan kepada pihak ketiga," jelasnya.

Di sisi lain, Pemkot Singkawang juga harus tahu berapa standarisasi biaya yang dibutuhkan per kilogramnya. Mengingat, hal itu akan diterapkan dalam pajak dan akan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota (Perwako). 

"Sehingga, hasil dari pertemuan ini, diharapkan, pertama, pihak penghasil limbah mau melaporkan berapa limbah yang dihasilkan baik per hari, per bulan atau per tahun. Kedua, Pemkot Singkawang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentu akan menyiapkan regulasi bagaimana pengelolaannya," ujarnya. 

Kemudian, bagi pihak-pihak terkait, seperti puskesmas dan rumah sakit harus menyiapkan langkah-langkah, misalnya apakah sudah melakukan pengumpulan dan pemilahan, ada tidaknya menyiapkan tempat-tempat penampungan yang standar. 

"Jika belum punya, ada suatu tempat yang disiapkan pemerintah daerah supaya pihak-pihak terkait ini bisa menyewa tempat penampungan yang standar. Sehingga dengan adanya penyewaan tersebut, setidaknya dapat menambah penghasilan PAD kita," ungkapnya. 

Jika semua sudah terpenuhi, kata dia, barulah pihak ketiga ini bisa mengangkut semua limbah B3 tersebut. 

"Sehingga ini yang mesti menjadi catatan-catatan penting kita, dan yang paling penting lagi, SDM yang menangani proses pemilahan dan penampungan, tentunya juga harus yang standar, baik dari segi SOP-nya maupun dari segi pelayanan dan kesehatannya," jelasnya.

Para petugas yang menangani proses pemilahan dan penampungan, harus diimunisasi enam bulan sekali. 

"Karena selain mereka sudah terlatih, juga harus dijaga kesehatannya," tuturnya. 

Perlunya penanganan limbah B3 di Kota Singkawang, kata dia, mengingat insinerator-insinerator yang ada di Kota Singkawang rata-rata belum punya izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Jadi jika memang mereka mau mengolah sendiri, uruskan izinnya," pintanya. 

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Singkawang, Efi Megalazuarti mengatakan, untuk penanganan limbah B3 di Singkawang, pemerintah daerah berencana akan menjalin kerja sama dengan PT Mitra Hijau Asia, mulai dari penyimpanan sampai dengan pengangkutan. 

"Sayangnya, PT Mitra Hijau Asia ini tidak mempunyai izin untuk pengolahan, mereka hanya punya izin pengangkutan," katanya. 

Tapi, mereka sudah punya izin manifest, sehingga pada saat mengangkut limbah B3 nanti sudah tidak ada masalah.

Perlunya pengelolaan limbah B3 di Kota Singkawang, mengingat sampai saat ini, belum ada izin operasionalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Jadi mereka (penghasil limbah B3) hanya melakukan penyimpanan. Bahkan untuk memusnahkan pun, mereka bakar-bakar sendiri yang seharusnya menggunakan insinerator," ujarnya. 

Sementara untyuk fasilitas kesehatan pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit rata-rata, sudah punya insinerator sendiri. Tapi karena jarang digunakan, insinerator yang ada di puskesmas banyak yang rusak. Begitu pula dengan insinerator yang ada di rumah sakit, tapi sekarang ini masih dalam proses perbaikan. 

Meski sudah memiliki insinerator, mereka masih belum punya izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun, untuk mengatasi hal ini seperti daerah-daerah lain, mereka menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengangkutan dan pemusnahan.

Menurutnya, pengelolaan limbah merupakan salah satu penilaian untuk meraih Adipura.

 "Jadi kalau kita tidak mengelola limbah dan tidak punya insinerator maka poinnya jadi rendah," ungkapnya.

Sehingga penilaian Adipura, kata dia, bukan hanya dinilai dari segi kebersihan, keteduhan dan hijau saja, tapi juga dari segi pengelolaan limbah B3. (rud/lha) 

Data Fasilitas Kesehatan

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Singkawang, Efi Megalazuarti mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap fasilitas kesehatan yang ada di Singkawang.

"Dari 34 faskes yang kita data, baru 14 faskes yang menyampaikan, sedangkan sisanya sampai saat ini masih belum menyampaikan," katanya. 

Dari data yang disampaikan faskes, pihaknya ingin melihat seperti apa karakteristik limbah B3 yang dihasilkan. Karena, jika sudah diketahui karakteristik limbah yang dihasilkan, maka tahapan selanjutnya akan dibuatkan neraca limbah.

"Neraca limbah itulah yang akan kita sampaikan ke pihak ketiga untuk dilakukan kerja sama," ujarnya.

Jika tidak memiliki neraca, maka pihak ketiga tidak bisa main angkut limbah B3 tersebut. 

Mengingat masih banyaknya yang belum memberikan data hasil limbah B3, ke depan pihaknya akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk memantau dan evaluasi terkait dengan limbah-limbah B3 yang dihasilkan di Kota Singkawang.

"Jadi tidak hanya kepada faskes, tapi juga industri dan bengkel terutama oli," ungkapnya. (rud/lha)