Jumat, 13 Desember 2019


Dinas Penanaman Modal Siapkan Website untuk Perizinan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 63
Dinas Penanaman Modal Siapkan Website untuk Perizinan

KONPERS - Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang menggelar konferensi pers mengenai persiapan menuju ZI WBK dan WBBM. Ist

Dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM), Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang saat ini sedang membangun website pmnaker.singkawangkota.co.id. 

"Dibangunnya website ini adalah bertujuan untuk memberikan pelayan yang lebih baik, cepat, dan efisien kepada masyarakat," kata Kepala Bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang, Triwahdina Safriantini, Minggu (21/7). 

Di dalam website, selain berisikan syarat-syarat perizinan juga ada ruang untuk pengaduan masyarakat. Jadi, masyarakat bisa langsung mengadu di website tersebut, nanti akan pihaknya layani atau respons pengaduan tersebut. 

"Mungkin ada masyarakat yang merasa tidak dilayani karena ketidaktahuannya, sehingga kita buatkanlah pengaduan sesuai SOP. Jadi silakan masyarakat menyampaikannya melalui website tersebut," ujarnya.

Kepada masyarakat Singkawang juga dipersilakan untuk mengakses website yang sudah disiapkan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang. 

"Karena website ini terbilang baru karena baru dimulai sejak Maret 2019 lalu, maka perlu waktu untuk mengembangkannya terutama pada penyiapan perangkat aturan dan sebagainya," ungkapnya. 

Dia menambahkan, dalam rangka menuju ZI WBK dan WBBM, pihaknya berjanji akan memberikan pelayanan ke masyarakat sesuai prosedur. 

"Kami tidak akan menerima gratifikasi dan ini tentu sesuai dengan harapan masyarakat Singkawang," katanya.

Di dalam aturan Perwako, bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang berhak menolak gratifikasi.

"Jadi apabila ada masyarakat yang ingin mempercepat izinnya tanpa sesuai prosedur, sehingga terlintas ada keinginan untuk memberikan sesuatu, maka petugas berhak menolak," ujarnya. 

Sehingga, dengan penolakan tersebut merupakan bentuk keseriusan pihaknya untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. (rudi/shella)