Rabu, 11 Desember 2019


Wali Kota Sambut Baik Aplikasi TP4D Online

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 165
Wali Kota Sambut Baik Aplikasi TP4D Online

SOSIALISASI - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie membuka sosialisasi aplikasi TP4D Online Kejaksaan Negeri Singkawang, kemarin.

SINGKAWANG, SP - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyambut baik inovasi aplikasi berbasis Teknologi Informasi di bidang Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang disiapkan Kejaksaan Negeri Singkawang.

"Aplikasi TP4D Online ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada aparatur pemerintah dan instansi lainnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” kata Tjhai Chui Mie, saat membuka sosialisasi aplikasi TP4D Online Kejaksaan Negeri Singkawang, kemarin.

Dia mengatakan, Kejaksaan Negeri Singkawang melalui TP4D-nya telah berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang sebagai bagian untuk mengawal dan memberikan pendampingan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, agar dapat melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa secara benar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

"Dengan aplikasi TP4D secara online diharapkan akan memudahkan Perangkat Daerah untuk memintakan pendampingan kepada TP4D, tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan setiap waktu, dan kesempatan meskipun tidak berada di lokasi yang sama," ujarnya.

Dia mengimbau kepada seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkot Singkawang untuk dapat memanfaatkan TP4D sebagai sarana strategis untuk menguatkan koordinasi dapat mengawal dan melakukan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa.

“Sehingga kepala OPD maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak perlu lagi merasa ragu dalam melaksanakan kegiatan,” ungkapnya.

Menurutnya, konsep TP4D adalah menempatkan institusi kejaksaan sebagai Penegak hukum bukan pelaksana pengadaan barang/jasa. Kejaksaan mempunyai kepentingan yang besar untuk memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaksana pemerintahan.

“Hal ini selaras dengan hak yang dijamin Undang–Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  Pasal 6, yaitu memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, semestinya kehadiran TP4D mampu melahirkan rasa aman dan keleluasaan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

“Jika di kemudian hari yang dirasakan berbeda. Misalnya ada ketakutan, intimidasi, intervensi bahkan kooptasi, berarti ada konsepsi pengawalan dan pengamanan yang keliru dalam pelaksanaannya,” katanya.

Dirinya berharap, jika dibuka peluang penegakan hukum represif hendaknya dapat berkoordinasi dengan APIP. Artinya, penanganan pidana sifatnya ultimum remedium, tindakan terakhir setelah langkah administratif dan perdata dilakukan, tetap dijunjung tinggi dalam penanganan hukum.

Diketahui, bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan November  2017 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada 28 Februari 2018. Selanjutnya telah ditandatangani juga perjanjian kerja sama antara Gubernur Kalbar dengan Kapolda dan Kajati Kalbar, dan seluruh Kepala Daerah se-Kalimantan Barat dengan Kajari dan Kapolres se-Kalimantan Barat tentang Koordinasi APIP dan APH pada 2018.

“Hendaknya kerja sama ini dapat diimplementasikan dalam hal pendampingan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang antara TP4D dan Inspektorat Kota Singkawang melalui Probity Audit PBJ. Demikian juga apabila ada pengaduan masyarakat hendaknya sebelum ditindaklanjuti, maka APIP dan APH dapat saling berkoordinasi, dan perlu  komitmen bersama untuk membentuk lingkungan yang kondusif dan meningkatkan pelayanan publik,” katanya. (rud/lha)

Manfaatkan Instrumen

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Jerry T, meminta agar instansi memanfaatkan instrumen Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam hal kegiatan proyek yang ada.

"Kami mengimbau tetap menggunakan instrumen TP4D yang ada di Kejari Singkawang, dan kita menerima permohonan apabila ada rasa ketakutan dalam hal penanganan proyek," katanya.

Adanya instrumen TP4D ini untuk memberikan pendampingan kegiatan atau proyek pemerintah agar sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Namun dalam tindak pidana korupsi, pihaknya tetap menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.

"Siapa pun boleh melapor dan kami terima sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya. (rud/lha)