KPU Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

Singkawang

Editor elgiants Dibaca : 68

KPU Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019
EVALUASI - Kegiatan evaluasi fasilitasi kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Kampung Batu Villa & Resto Singkawang, kemarin. Ist
SINGKAWANG, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar evaluasi fasilitasi kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Kampung Batu Villa & Resto Singkawang, kemarin.

Kegiatan tersebut untuk mengevaluasi kegiatan kepemiluan, khususnya terkait dengan kampanye yang difasilitasi oleh pihak KPU kepada peserta Pemilu 2019. Dan sebagai evaluasi untuk Pemilu dan Pilkada mendatang.

"Secara khusus atau spesifik, kegiatan ini membahas fasilitasi kampanye yang dilakukan dengan tujuan untuk Pemilu dan Pilkada yang akan datang. Apakah masih akan diberlakukan fasilitasi tersebut,” kata Ketua KPU Kota Singkawang, Riko.

Diketahui, dalam Pemilu 2019, KPU memfasilitasi kegiatan kampanye khususnya dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK).

"Yang difasilitasi oleh KPU adalah baliho dan spanduk. Difasilitasi dan dicetak oleh KPU berdasarkan desain yang disampaikan oleh peserta pemilu, yang selanjutnya dipasang di zona yang telah ditentukan oleh Pemkot,” ujarnya.

Hasil dari evaluasi yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) ini adalah rekomendasi. Adapun kegiatan melibatkan Pemkot Kota Singkawang, Bawaslu, Polres, Kesbang, Satpol PP, dan peserta pemilu.

Materi evaluasi di antaranya, fasilitasi APK, pengawasan, perizinan kampanye, dan zona pemasangan APK.

Kegiatan evaluasi fasilitasi kampanye dalam Pemilu 2019 yang diadakan KPU Kota Singkawang juga menghasilkan beberapa rekomendasi.

"Rekomendasi tersebut merupakan hasil FGD terhadap beberapa masalah seputar APK antara KPU, Bawaslu, Pemkot Singkawang, Polres, dan peserta pemilu," kata anggota KPU Kota Singkawang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Khairul Abror. 

Berkenaan dengan APK yang dicetak oleh peserta pemilu di lapangan, jumlah dan ukurannya tidak seragam.

Rekomendasinya dibuat regulasi pada satu zona khusus spanduk dengan ukuran yang seragam. Demikian pula dengan APK jenis baliho dan perluasan zona pemasangan APK.

“Bila perlu ditambah zona. Partai politik mengkoordinir para calegnya dalam pemasangan, pemeliharaan, dan penurunan APK. Begitu juga tim sukses capres-cawapres dan perseorangan,” ujarnya.

Terkait APK yang menutup APK peserta pemilu lainnya, direkomendasikan untuk aturan yang mengatur tentang pemasangan APK secara tertib.

"Bila ada yang melanggar, maka Bawaslu dengan cepat menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan zona yang telah ditentukan, maka sanksi tegas kepada peserta pemilu yang bersangkutan.

Demikian pula pemasangan APK yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan, rekomendasi dari peserta evaluasi, yakni membuat aturan dengan sanksi tegas kepada yang melanggar.

"Secara spesifik, dilarang memasang APK di lokasi Jalan GM Situt Mahmud (eks Kantor Lantas) oleh kepolisian. Rekomendasinya, di lokasi tersebut dihapus dan atau diganti ke tempat yang lain,” jelasnya.

Dia berharap, rekomendasi yang telah disepakati bersama ini, bisa diakomodasi pada pemilu atau pilkada mendatang, berkenaan dengan APK dapat lebih baik. (rud/lha)