Minggu, 20 Oktober 2019


Pemkot Rapat Teknis Atasi Permasalahan Sopir Truk

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 62
Pemkot Rapat Teknis Atasi Permasalahan Sopir Truk

MEMBAHAS - Rapat teknis membahas permasalahan yang dihadapi Asosiasi Supir Truk, yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU, kemarin. Ist

SINGKAWANG, SP - Disperindagkop dan UKM Singkawang menggelar rapat teknis membahas permasalahan yang dihadapi Asosiasi Supir Truk yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU, kemarin.

 

Rapat teknis melibatkan Asisten 2 Pemkot Singkawang, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Satpol PP, anggota DPRD, Polres, Organda, dan Asosiasi Supir Truk Kota Singkawang.

 

Kepala Diaperindagkop dan UKM Singkawang, Muslimin mengatakan, rapat teknis yang digelar karena rapat koordinasi yang sudah digelar pada hari Jumat (20/9) kemarin, dinilainya masih belum mendapatkan titik terang untuk penyelesaian masalah yang dihadapi para sopir truk.

 

"Sehingga, dalam rapat teknis yang kita gelar telah menghasilkan beberapa poin yang disepakati. Pertama, meminta dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang untuk menegaskan kepada para pemilik SPBU untuk tidak melayani pembelian BBM bersubsidi yang menggunakan jeriken atau ken," katanya. 

 

Menurutnya, pembelian dengan menggunakan jeriken atau ken akan diperbolehkan, apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis.

 

"Misalnya, apabila ada kaitannya dengan nelayan, perahu (motor) dan sebagainya yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan yang berkaitan dengan UKM dan IKM, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari Disperndagkop dan yang berkaitan dengan angkutan barang/jasa, harus mendapatkan rekomendasi dari Organda atau Dinas Perhubungan," ujarnya.

 

Kedua, diminta kepada pemilik SPBU khususnya pada jam operasional, melayani pengisian BBM bersubsidi dimulai dari pukul 06.00-12.00 WIB. Aturan ini dikecualikan bagi SPBU yang jam operasionalnya selama 24 jam.

 

Ketiga, SPBU diminta untuk melayani sopir truk maupun dump truck, termasuk angkutan kota dalam provinsi.

 

"Karena ada beberapa angkutan barang/jasa yang keluar daerah, seperti Sintang dan sebagainya," ungkapnya.

 

Oleh karena itu, selain diperbolehkan untuk mengisi BBM di mobilnya, mereka juga diperbolehkan untuk mengisi BBM ke dalam jeriken sebagai cadangan untuk mereka pulang ke daerah asal.

 

Keempat, Wali Kota Singkawang akan membentuk Tim Kompherensif. Artinya, selain melibatkan dinas-dinas terkait juga melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan TNI.

 

Kelima, tim kompherensif yang sudah dibentuk akan melakukan penertiban dan monitoring di lapangan.

 

Dia juga menyarankan, agar Asosiasi Truk Singkawang dan angkutan barang/jasa bisa membuat kartu anggota.

 

"Karena kepemilikan kartu anggota, selain dalam kerangka untuk memberikan pengayoman dan perlindungan bagi para sopir, juga akan memudahkan kita untuk memastikan berapa sebenarnya jumlah sopir truk, dump truck, dan angkutan barang/jasa di Kota Singkawang," jelasnya.

 

Dan apabila mereka sudah mempunyai kartu anggota, maka tidak ada alasan bagi SPBU untuk tidak menerima atau melayani mereka. (rud/lha)