Senin, 16 Desember 2019


Pokir DPRD Dilaporkan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 2594
Pokir DPRD Dilaporkan

Grafis Koko

SINGKAWANG, SP - Anggota DPRD Singkawang dan sejumlah kepala dinas dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Singkawang atas dugaan penyalahgunaan dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir). Dari informasi yang dihimpun Suara Pemred, sejumlah orang yang diduga terkait telah diperiksa. Laporan masuk atas nama Rudi Sandiosa.

Dalam laporannya, Rudi menulis dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, dia melaporkan sejumlah hal. Pertama, dugaan pengaturan proyek yang disinyalir KKN dan terindikasi gratifikasi serta korupsi secara sistematis yang melibatkan Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala-kepala Dinas serta anggota DPRD Kota Singkawang dalam bentuk atau kamuflase pokok-pokok pikiran yang menjadi proyek aspirasi.

Kedua, dugaan reses fiktif anggota DPRD Kota Singkawang dibuktikan dengan pengajuan proyek aspirasi yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan yang menjadi dasar dilaksanakannya reses sebagai dasar pokok pikiran. Ketiga, fakta di lapangan yang dialaminya, menunjukkan secara nyata bahwa hampir seluruh kepala dinas yang menampung aspirasi DPRD menyatakan bahwa proyek yang ada (non tender) hanya proyek aspirasi dewan.

Keempat, terhadap proyek aspirasi DPRD, para kepala dinas menyatakan bahwa proyek aspirasi tidak dapat diberikan kepada orang lain karena nama perusahaan yang akan bekerja sudah ditentukan oleh anggota DPRD Kota Singkawang. Kelima, sesuai daftar ajuan aspirasi DPRD Kota Singkawang, berupa fisik maupun non fisik terkover sejumlah Rp42 miliar. Apabila terjadi grafitikasi atau suap kepada anggota DPRD oleh kontraktor, maka secara hitungan kasar negara sudah dirugikan minimal 5 persen dari nilai proyek Rp42 miliar tersebut.

Dalam laporan itu, Rudi meminta pihak Kejaksaan Negeri Singkawang untuk bertindak. Di antaranya dengan memanggil semua kepada dinas yang menampung kegiatan aspirasi DPRD untuk dimintai keterangan terkait proyek aspirasi dewan. Beberapa yang disebut yakni Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Singkawang, Kepala Dinas PUPR Kota Singkawang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Kepala Dinas Perhubungan Singkawang dan kepala dinas lainnya.

Seluruh kegiatan proyek yang bersumber dari aspirasi DPRD Kota Singkawang baik dari APBD 2018 maupun APBD-P 2018 yang belum dilaksanakan diminta untuk ditunda. Rudi pun menyarankan apabila pihak dinas tidak mengakui penunjukan oleh anggota DPRD, maka dinas harus melibatkan asosiasi kontruksi di Kota Singkawang yang merupakan mitra yang secara sah diatur oleh undang-undang untuk ikut memberikan masukan, sehingga tidak menjadi monopoli dan KKN secara berlebihan.

“Apabila terindikasi penyalahgunaan kewenangan oleh DPRD, maka saya meminta segera dilakukan proses hukum dan saya siap untuk membantu pihak kejaksaan membuka tabir penyalahgunaan gratifikasi dan kolusi dalam pelaksanaan proyek aspirasi DPRD,” tulisnya.

Dia juga meminta Sekretariat DPRD Kota Singkawang untuk membuka rekaman-rekaman di gedung DPRD untuk membuktikan terjadinya persekongkolan proyek dalam rangka meluluskan pengesahan APBD dan APBD-P 2018. Kejaksaan pun diminta segera menurunkan tim untuk membuktikan pihak-pihak yang terkait dalam pengerjaan proyek aspirasi atau pokir tersebut.

Salah satunya dengan memeriksa dokumen reses, baik menyangkut kegiatan pertemuan, makan minum, ATK, laporan reses, dokumen pokok-pokok pikiran dan bukti-bukti lain terkait pelaksanaan reses DPRD Kota Singkawang setahun belakangan yang dianggarkan kurang lebih Rp2 miliar.

Namun saat dikonfirmasi Rudi mengatakan semuanya sudah ditulis dalam surat laporan tersebut. Dia pun meminta Suara Pemred agar menanyakan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Singkawang.

Suara Pemred mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Seksi Intelijen Kejari Singkawang, Ferdi, Senin (7/10) di kantornya. Namun yang bersangkutan mengaku belum bisa berkomentar perihal laporan tersebut. Ketika di saat dihubungi Suara Pemred, Selasa (8/10) malam, Ferdi juga enggan berkomentar banyak.

“Mohon maaf, saya tidak bisa bicarakan apa pun kalau lewat telepon, mohon maaf nih,” katanya.

Ferdi menyarankan agar pembahasannya dilakukan langsung dan tidak lewat telepon. “Besok (Rabu) datang saja ke kantor, sekarang belum bisa saya sampaikan,” katanya. (jee/bls)