Rabu, 11 Desember 2019


Pansel Direksi PDAM Dianggap Cacat Hukum

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 95
Pansel Direksi PDAM Dianggap Cacat Hukum

Bahtiar

SINGKAWANG, SP – Tokoh pemuda Singkawang, Bahtiar Ismail meminta Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menunda pengumuman hasil seleksi direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Singkawang periode 2019 - 2025 yang rencananya disampaikan, Senin (18/11). 

Pasalnya kata Bahtiar, panitia seleksi Direksi PDAM dianggap cacat hukum. Otomatis jika tetap dipaksakan hasilnya juga akan menghasilkan Direksi PDAM yang cacat hukum. 

"Kita minta Wali Kota Singkawang mengkaji ulang dan menunda pengumuman hasil Direksi PDAM Singkawang," pinta Bahtiar, Kamis (14/11).

Menurut dia, Sekretaris Daerah merupakan ekefisio Ketua Dewan Pengawas PDAM, sehingga sangat tidak elok dan tidak etis rangkap jabatan sebagai Ketua Panitia Seleksi.

Hal ini ia nilai melanggar aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Pasal 49 yang menjelaskan dewan pengawas tidak boleh rangkap jabatan dan bisa menimbulkan konflik kepentingan. 

"Tidak menutup kemungkinan jika tetap dipaksakan, saya keyakinan ini akan digugat secara hukum," tuturnya. 

Di samping itu, ia juga menyarankan Wali Kota Singkawang agar sosok Direksi PDAM ke depan sebaiknya orang yang berpengalaman tentang PDAM dan juga berdomisili di Singkawang. 

"Saya selaku masyarakat Singkawang merasa rendah dan terhina kalau hanya sekadar Direksi PDAM harus impor figur dari luar. Kesannya seperti tidak ada figur yang potensial,” tuturnya.

“Kalau mau impor figur jangan tanggung-tanggung, cari yang berpengalaman dan tentunya dengan prestasi yang baik, bukan yang hanya berpengalaman, tapi prestasinya lebih buruk dari prestasi PDAM Singkawang," tutupnya. (ril/jee)