Rabu, 11 Desember 2019


Lakukan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gugus Tugas TPPO

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 47
Lakukan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gugus Tugas TPPO

DISKUSI - Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Aula Hotel Swiss Belinn Singkawang, Senin (18/11). IST

SINGKAWANG, SP - Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Aula Hotel Swiss Belinn Singkawang, Senin (18/11). 

"Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari yang bertujuan untuk mengenal dan meningkatkan pemahaman dan sikap yang sama dalam mencegah serta menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," kata salah seorang narasumber dari Kementerian Sosial RI, Dino Mardiana. 

Menurutnya, kasus TPPO dari tahun ke tahun selalu meningkat meskipun belum ada angka pasti. Karena, jumlah kasus ini merupakan fenomena gunung es yang berarti gambaran yang sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang tercatat.

"Saat ini TPPO telah meluas, dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat bangsa dan negara," ujarnya.

Dia memberikan beberapa contoh eksploitasi, di antaranya adanya masyarakat yang melakukan kegiatan dengan menggendong anak serta meminta belas kasihan dengan meminta-minta merupakan eksploitasi terhadap anak yang digendong atau dibawa, agar orang kasihan dan memberikan sedekah kepadanya.

"Sering dijumpai anak-anak itu bukanlah anaknya sendiri, dia sewa sama orang lain dan prihatinnya, si anak dijejali obat tidur agar tidur terus. Baik yang meminta-minta maupun orang tua anak masuk dalam kategori eksploitasi anak" ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa TPPO terdiri dari tiga unsur, di antaranya unsur proses, pelaku melakukan perekrutan atau penampungan,  pengiriman, pemindahan atau penerimaan. 

Cara TPPO pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, jeratan hutang, dan lain-lain. Sehingga dapat memaksa mereka dan tujuan utamanya pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan pelaku.

"Berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaku TPPO antara lain pengiriman tenaga kerja, perkawinan pesanan, pemalsuan dokumen, dan lain-lain. Itu semua modus operandi perdagangan," jelasnya. 

Di akhir materinya, Dino meminta kepada peserta yang terdiri dari gugus tugas dan agen perubahan TPPO,  ASN dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, PKK, dan lain-lain, agar bersama-sama untuk berangkul tangan bertekad bulat melakukan pencegahan perdagangan orang melalui kepedulian dan program serta kegiatan di instansi masing-masing.

"Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang. Di satu sisi dampak psikologis, namun di sisi lain adalah mencegah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Unit PPA Polres Singkawang, Ipda Indah mengatakan, dari Januari-Agustus 2019, sudah ada satu kasus TPPO dengan modus kawin kontrak yang pihaknya tangani.

"Beruntung calon korban belum sampai ke negara Tiongkok, karena sudah dilakukan penindakan sewaktu akan berangkat dari Singkawang menuju Bandara Supadio Pontianak," katanya.

Berdasarkan penyelidikan yang pihaknya lakukan kepada korban, bahwa kasus ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi. 

"Korban dijanjikan bisa hidup layak jika menikah dengan WNA di Tiongkok," ujarnya.

Terkait dengan ini, dia mengimbau kepada masyarakat bilamana mengalami hal yang serupa, diharapkan dapat melaporkannya ke Polres Singkawang.

"Dalam laporan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya bahkan datang ke kantor polisi, cukup dengan telepon atau WhatsApp, maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti Polres Singkawang," pesannya. (rud/lha)

Dukung Pemerintah 

Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Singkawang, Istri Handayani menyatakan, siap mendukung pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya TPPO di Singkawang. 

"Sebagai mitra pemerintah, apalagi GOW misinya adalah meningkatkan kualitas perempuan, maka kami akan berusaha melalui program dan kegiatan untuk memasukkan sebagai salah satu program kegiatan, baik itu langsung maupun tidak langsung dengan strategi kemitraan dengan semua instansi dan organisasi terkait," katanya. 

GOW Singkawang juga siap memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja yang menggiurkan di negara lain. 

"Karena, pencegahan TPPO merupakan tanggung jawab kita semua," ujarnya. (rud/lha)