Sabtu, 18 Januari 2020


Pemkot Bahas Draf Perwako

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 58
Pemkot Bahas Draf Perwako

MEMBAHAS - Rapat pembahasan draf Peraturan Walikota (Perwako) tentang larangan pembakaran hutan dan lahan di Aula Hotel Dangau Singkawang, kemarin. IST

SINGKAWANG, SP - Pemerintah Kota Singkawang menggelar rapat pembahasan draf Peraturan Walikota (Perwako) tentang larangan pembakaran hutan dan lahan di Aula Hotel Dangau Singkawang, kemarin. 

Rapat ini dihadiri puluhan peserta yang berasal dari BPBD, Manggala Agni, Camat, Lurah, dan Kepolisian. 

"Dibentuknya Perwako larangan pembakaran hutan dan lahan ini sangat penting, untuk mengefektifkan upaya kita dalam mengendalikan dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari karhutla," kata Sekretaris Daerah Singkawang, Sumastro. 

Sehingga, upaya pengendalian itu harus menjadi gerakan bersama antara stakeholder dan masyarakat Singkawang. 

Menurutnya, masyarakat Singkawang harus menjadi bagian untuk memastikan bahwa Singkawang ke depannya harus zero dari karhutla. 

Sementara di dalam draf Perwako yang akan ditandatangani Wali Kota Singkawang, selain berisikan sanksi juga berisikan langkah-langkah pencegahan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu.  

"Mengenai sanksi sudah sangat jelas di dalam Perwako, mulai dari penahanan izin usaha dan lahan harus disegel bagi perusahaan baik kebakaran lahan dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja," ujarnya. 

Bagi pembakaran yang dilakukan dengan sengaja bisa disegel selama lima tahun dan yang tidak disengaja tiga tahun. 

Sedangkan lahan milik masyarakat, akan ada tim untuk melakukan investigasi guna mengetahui duduk permasalahannya. 

"Jika memang ada unsur kesengajaan, maka bisa dikenakan sanksi pidana pada peraturan undang-undang yang lebih tinggi," ungkapnya. 

Sehingga sebelum itu dilakukan, maka upaya pencegahan akan pihaknya lakukan dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat, lurah, dan camat. 

Dirinya tidak mau ada bentuk-bentuk alasan seolah-olah menghindar dari tanggung jawab. 

"Artinya, tidak disengaja pun akan kita kenakan sanksi," jelasnya. 

Kemudian, prosedur petani dalam membuka lahan dengan cara dibakar juga ditegakkan. 

"Harus ada SOP-nya," tuturnya. 

Kepala BPBD Singkawang, M Syafruddin mengatakan, mengenai Perwako ini, pihaknya belajar dari kota-kota yang sudah membuat aturan tentang larangan pembakaran hutan dan lahan yang salah satunya adalah Kota Pontianak. 

"Perwako ini merupakan langkah maju dalam rangka untuk mencegah lebih dini," katanya. 

Sebenarnya, mengacu pada Peraturan Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perkebunan memang sudah ada. 

"Tapi, itu kan langkah pidananya," ujarnya. 

Namun sebelum diberlakukan Perwako ini, kata dia, tentu akan ada sosialisasi ke masyarakat. (rud/lha)

Mohon Dukungan Masyarakat

Kapolres Singkawang, AKBP Raymond M Masengi mengatakan, dalam Perwako itu nanti, semua permasalahan dan semua konsolidasi penanggulangan karhutla akan melibatkan berbagai macam pihak yang dirumuskan ke dalam Perwako. 

"Saya juga mohon dukungan dari masyarakat Singkawang, bilamana memasuki musim kemarau nanti, untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar," katanya. 

Karena, berdasarkan evaluasi sementara, bahwa kebakaran lahan yang terjadi di Kota Singkawang beberapa waktu lalu , sebagian besar memang sengaja dibakar oleh beberapa orang. 

"Bahkan saat ini, kita sudah menangani tiga LP dan sudah menetapkan tiga tersangka dari pembakaran lahan," ujarnya. 

Untuk itu, sekali lagi dia menegaskan, mulai detik ini dan seterusnya bahkan tahun depan khususnya di musim kemarau, tidak ada lagi warga yang membuka lahan dengan cara dibakar. (rud/lha)