Jumat, 06 Desember 2019


Sintang, Kota Tanpa Trotoar

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 611
Sintang, Kota Tanpa Trotoar

TROTOAR - Pejalan kaki melintas di garis kuning (yellow line) di sebuah trotoar Kota Jakarta. Di Kota Sintang, hak pejalan kaki telah diabaikan.

SINTANG, SP - Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun di Kota Sintang, hak pejalan kaki telah diabaikan.

 Tidak ada satupun jalan-jalan protokol di kota ini yang memiliki trotoar.
Seperti pengguna jalan lain, pejalan kaki merupakan bagian penting dari sistem manajemen transportasi suatu kota. Sistem tersebut dapat dikatakan berjalan baik apabila mampu mengakomodasi semua bentuk mobilitas pejalan kaki. Itu artinya, pejalan kaki memiliki hak dan prioritas yang sama dengan pengguna jalan yang lain.

Kehadiran trotoar juga menjadi penanda bahwa suatu kota ramah terhadap para pejalan kaki. Apalagi pertumbuhan penduduk terus meningkat, begitu pula dengan bertambahnya jumlah kendaraan baik roda dua dan empat. Keadaan ini jelas mempersempit ruang gerak dan keselamatan pejalan kaki.

Solusinya adalah pemerintah daerah harus membagun trotoar. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melalui sekretarisnya, Zulkarnain mengatakan, pembangunan trotoar untuk saat ini belum bisa dilakukan karena Pemkab Sintang mengalami keterbatasan anggaran.

 Di samping itu, jika membangun trotoar maka infrastruktur dalam kota juga harus dibenahi terlebih dahulu. “Memang belum ada, tapi bukan berarti kita tidak berpikir ke situ. Di Jalan Lintas Melawi misalnya, di sana padat dan ramai arus lalu lintas dan sudah seharusnya ada trotoar, tapi anggaran kita belum sampai ke situ. Kita fokus benahi drainase dalam kota dulu, sebab sering banjir. Lagi pula pembangunan tidak bisa kita lakukan sekaligus karena keterbatasan dana.

Semua harus bertahap,” katanya, Senin (25/9). Meski demikan, menurut Zulkarnain, di tengah kemajuan dan perkembangan kota, memang sudah seharusnya pemerintah membangun trotoar sebagai bentuk kepedulian terhadap para pejalan kaki. “Memang hak-hak pejalan kaki ini diatur dalam Undang-undang, dan itu harusnya bisa kita penuhi. Kita berpikir trotoar akan menjadi semacam keinginan untuk mewujudkan kota yang humanis ke depannya.

Sembari berjalan, kita benahi satu persatulah. Karena sekarang kita fokus ke yang urgent-urgent dulu,” imbuhnya
Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan bahwa jalur untuk pejalan kaki seperti trotoar ke depan memang harus diprioritaskan. Menurutnya, untuk menghadirkan kota yang ramah termasuk membangun trotoar akan menjadi bagian dari upaya Pemkab Sintang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Hanya memang kita membangun berdasarkan skala prioritas. Kita utamakan kegawatdaruratan infrastruktur di pedalaman-pedalaman, penanganan jalan-jalan tepian pantai dan jalan-jalan lingkungan Kota Sintang. Baru tahap selanjutnya pembenahan drainase dan jalur pedestrian untuk pejalan kaki,” katanya.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Sintang memang sedang gencar dan fokus membangun infrastruktur menuju berbagai wilayah di daerah-daerah pedalaman guna memutuskan mata rantai akses infrastruktur yang sulit. Dengan begitu diharapkan akses barang dan orang dari dan menuju ibu kota kabupaten bisa semakin meningkat. (nak/ind)