KPU Sintang Terima Tujuh Parpol

Sintang

Editor Kiwi Dibaca : 518

KPU Sintang Terima Tujuh Parpol
VERIFIKASI - Ketua KPU Kabupaten Sintang, Supranto Aji didampingi dua orang komisioner KPU lainnya tampak sedang melakukan verifikasi berkas anggota Parpol yang datang. hingga siang dihari terakhir penerimaan berkas anggota Parpol, Senin (16/10) KPU Kab S
SINTANG, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang resmi menutup proses verifikasi data anggota Parpol yang akan ikut bertarung pada Pemilukada tahun 2018 mendatang. Dan hanya ada tujuh Parpol yang diterima hingga penutupan tersebut.  

Ketua KPU Kabupaten Sintang, Supranto Aji memastikan tidak akan melayani Parpol yang datang diluar jadwal yang sudah ditentukan. Sesuai dengan kententuan dari KPU pusat, maka tugas KPU tingkat kabupaten/kota adalah menerima bukti keanggotan Parpol berupa salinan KTA dan KTP elektronik.  

"Nanti akan di verifikasi, salinan tersebut nantinya akan dicocokan dengan data yang sudah ada di Sipol KPU pusat," ujarnya  kepada Suara Pemred, Senin (16/10).  

Syarat jumlah anggota Parpol kata Supranto, disesuai dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Saat ini untuk Kabupaten Sintang ditetapkan jumlah anggota adalah minimal sebanyak 403 orang, dan berlaku untuk semua partai tanpa memandang partai baru atau lama.  

“Data mereka ini sebenarnya sudah masuk di Sipol KPU pusat, kita disini kan hanya buktinya saja, yakni salinan KTA dan KTP elektronik, itu harus dan wajib diserahkan,” bebernya.  

KPU Kabupaten Sintang mencatat, hingga hari terakhir dibukanya verifikasi berkas anggota Parpol, yakni Senin 16 Oktober 2017, hanya ada tujuh Parpol yang sudah melakukan verifikasi data anggota.  

“Adapun ketujuh partai tersebut adalah Perindo, PSI, PDIP, Nasdem, PKS, PAN dan Golkar,” katanya.   Supranto mengatakan bahwa proses verifikasi data anggota yang dilakukan KPU tingkat kabupaten/kota akan sangat menentukan bagi nasib partai tersebut di tingkat pusat.

Jika data anggota tidak sesuai dengan ketentuan minimal, maka bisa jadi partai tersebut tidak bisa lolos verifikasi berkas dan dinyatakan tidak layak ambil bagian dalam pemilu yang diselenggarakan.  

“Nanti KPU pusat yang akan menentukan partai-partai mana yang layak diverifikasi atau tidak sesuai dengan proses pendaftaran yang dilakukan. Jadi kami hanya menerima salinan keangotaan saja,” pungkasnya.(nak/pul)

Komentar