Pemkab Sintang Atur Pemasangan APK

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 436

Pemkab Sintang Atur Pemasangan APK
ALAT PERAGA - Seorang pejalan kaki tengah melintas di sekitar alat peraga kapanye yang rusak di ibu kota Jakarta. Pemkab Sintang dalam waktu dekat ini akan berencana mengatur pemasangan alat peraga kampanye. (Liputan 6)

Satpol PP Siap Lakukan Penertiban


Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi
"Kalau alat peraga dipasang pada tempat yang tidak sesuai akan kita tertibkan."

SINTANG, SP - Pemerintah Kabupaten Sintang berencana mengatur pemasangan alat peraga  dan lokasi kampanye pada Pemilihan Gubernur 2018. 

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi mengatakan, Pemkab sedang membahas dan merumuskan isi Surat Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
   
"Kalau alat peraga dipasang pada tempat yang tidak sesuai akan kita tertibkan," katanya.  

Abdul menegaskan, tekad dan semangat Pemkab Sintang adalah Pilgub aman, tenang dan tertib. "TNI dan Polri juga sudah siap dan kompak dalam mengamankan Pilgub ini,” katanya. 

Hal senada disampaikan Budi Harto, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Dia menyatakan, lokasi kampanye akbar dan kampanye dialogis di Kota Sintang diusulkan hanya dilaksanakan di Stadion Baning Sintang, Gedung Serbaguna, Indoor Apang Semangai, Gedung Pancasila, lapangan Kodim, Balai Kenyalang dan Gedung PGRI. 
    
Untuk di kecamatan, kampanye hanya bisa dilaksanakan di gedung serbaguna kecamatan dan lapangan bola kecamatan. Di desa, kampanye hanya bisa dilakukan di lapangan terbuka milik desa dan balai desa.

Sedangkan untuk pemasangan alat peraga kampanye di Kota Sintang hanya bisa dipasang di Simpang Tugu BI, Simpang Pinoh, Simpang Empat Kebong, Simpang Tugu Beji, Simpang Tugu Pancasila, Simpang Tugu Jam, Simpang Pertanian, Simpang Jerora Dua, Simpang Pelabuhan Sungai Ringin, Simpang Ujung Jembatan Kapuas Menyumbung dan kawasan lapangan basket Sungai Durian. 

"Demi menjaga ketertiban, keindahan dan kebersihan, maka tidak diperkenankan menempel stiker atau sejenisnya di gedung sekolah, rumah ibadah, tugu, jembatan, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas serta fasilitas umum lainnya,” kata Budi Harto.

Sutrisno, BKO Satintel Polres Sintang menyarankan lokasi kampanye dialogis merupakan tempat yang tidak akan mengganggu kelancaran lalu lintas umum.

“Misalnya jika Aula CU Keling Kumang. Kami menduga akan membuat kemacetan di jalan utama. Sehingga kami sarankan untuk tidak dijadikan lokasi kampanye dialogis. Tapi kalau gedung swasta yang kita analisa tidak akan mengganggu kelancaran transportasi, kami persilakan saja,” terang Sutrisno. 

GA Anderson, Kadis Kominfo Kabupaten Sintang menyampaikan salah satu dasar penentuan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

“Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja bisa langsung ditunjuk sebagai instansi yang berhak melakukan penertiban,” terang GA Anderson. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi instansi yang ditugaskan menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar.

Dibagi Dalam Tiga Zona


Antonius V Tian, Anggota KPU Kabupaten Sintang menyampaikan, surat Keputusan Bupati Sintang ini harus segera disampaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat. 

“Mengenai lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya.  Pengaturan ini supaya pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga tidak sembarangan," katanya.

Dikatakan dia, Kabupaten Sintang akan dibagi ke dalam tiga zona kampanye. Jadi calon
gubernur bisa memilih zona kampanye. Fasilitas pemerintah dan swasta boleh digunakan untuk kampanye dialogis, asalkan ada izin dari kepolisian.

Sementara itu, Ade M Iswadi, Anggota KPU Kabupaten Sintang menyampaikan, penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 12 Februari 2018 nanti.

“Setelah itu, sudah bisa langsung kampanye. "Soal alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Sintang sudah siapkan untuk semua calon yang akan kami pasang sampai kecamatan dan desa. Tapi jika kurang, calon gubernur bisa membuat tambahan 150 persen dari yang dicetak KPU,” beber Ade M Iswadi.

Fransiskus, Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan sependapat dengan

pengaturan ini. “Kami mendukung surat keputusan ini. Silakan dilaksanakan, kami Bawaslu akan mengawasi saja. Perlu dicatat, bahwa tugas kami bukan turun naik melepaskan alat peraga kampanye yang melanggar. Tapi kami mengawasi dan memutuskan melanggar atau tidak," ujarnya. (tra)